Connect with us

Berita

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Kementerian PANRB Dorong Kementerian Luar Negeri Lakukan PEKPPP Mandiri

Published

on

FGD Upaya Penguatan Pelayanan Publik Kementerian Luar Negeri di Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/03). (Dokumentasi : HUMAS MENPANRB, @menpan.go.id)

Bogor, goindonesia.co – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong Kementerian Luar Negeri untuk dapat melakukan pemantauan dan evaluasi unit pelayanan publik secara mandiri. Hal ini dilakukan agar Kementerian Luar Negeri dapat mengetahui kualitas di masing-masing unit pelayanan, terutama yang berada di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (DJPK).

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengungkapkan bahwa berdasarkan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2022, indeks pelayanan publik Kemenlu meraih predikat pelayanan prima. Namun, nilai tersebut belum dapat secara utuh mencerminkan layanan Kemenlu secara keseluruhan, karena hanya satu lokus yang dievaluasi, yakni Museum Konferensi Asia Afrika.

“Mengingat lingkup Kemenlu, terutama khusus DJPK sangat besar, maka tahun ini kami berharap agar Kemenlu dapat melakukan evaluasi secara mandiri pada tingkat internal sehingga pembenahan pelayanan publik tidak hanya pada lokus yang dievaluasi, tetapi juga seluruh unit kerja yang ada di Kemenlu,” ungkap Diah dalam FGD Upaya Penguatan Pelayanan Publik Kementerian Luar Negeri di Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/03).

Dengan melakukan evaluasi dan pemantauan secara mandiri yang mengacu pada SE Menteri PANRB No. 5/2023 tentang PEKPPP Mandiri, terhadap jenis layanan yang ada di DJPK, yakni keprotokolan, konsuler, fasilitas diplomatik, dan pelindungan warga negara Indonesia (WNI) diharapkan kualitas pelayanan dapat menjadi lebih baik lagi. Terlebih, layanan DJPK tersebut dilakukan bukan hanya dilakukan di Indonesia saja, melainkan tersebar di berbagai negara melalui Kedutaan Besar RI, Konsulat Jenderal RI, Konsulat RI, serta Kantor Perwakilan di luar negeri.

“Harapannya, semua unit kerja, termasuk perwakilan RI, dapat memiliki peningkatan kualitas pelayanan publik setelah dilakukannya evaluasi,” lanjut Diah.

Dalam kesempatan tersebut, Diah juga menyampaikan perkembangan terhadap penyelesaian atas pengaduan layanan DJPK yang masuk melalui aplikasi SP4N-LAPOR!. Selama tahun 2023, DJPK telah menindaklanjuti 14 aduan yang masuk dengan rata-rata tindak lanjut 1,7 hari. Diah menyampaikan perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif agar pengguna layanan DJPK dapat menyampaikan aduannya dengan mudah dan DJPK dapat memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanannya.

“Aduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR! dapat dimanfaatkan juga sebagai acuan dalam melakukan evaluasi pelayanan. Respons Kemenlu dalam menyelesaikan aduan yang masuk juga dapat menjadi citra tersendiri dari pelayanan Kemenlu,” ujar Guru Besar Universitas Sriwijaya ini.

Terkait dengan standar pelayanan, Deputi Diah meminta agar DJPK Kemenlu dapat meninjau kembali standar pelayanan yang ada. Selain rutin meninjau standar pelayanan, Kemenlu juga dapat melakukan forum konsultasi publik (FKP) yang melibatkan partisipasi pengguna layanan, bahkan masyarakat umum, untuk menjadi bahan perbaikan atas standar pelayanan yang dimiliki saat ini.

Mengenai Portal Pelayanan Publik yang tengah dibangun, Diah menyampaikan agar layanan yang dimiliki oleh Kemenlu, yakni Peduli WNI dan Safe Travel dapat diintegrasikan ke Portal Pelayanan Publik. Saat ini proses pengintegrasian dua layanan Kemenlu tersebut masih terkendala karena kedua aplikasi belum memiliki API dan tim teknis.

“Mengingat Portal Pelayanan Publik kini menjadi prioritas bersama, kami berharap agar Kemenlu dapat segera mempersiapkan proses pengintegrasian Peduli WNI dan Safe Travel sebagai layanan pelindungan WNI di luar negeri ke dalam Portal Pelayanan Publik,” lanjutnya.

Terakhir, Diah berharap agar permasalahan yang terjadi di Kemenlu, utamanya terkait dengan layanan publik, dapat segera disusun rencana tindak lanjut dan diselesaikan melalui inovasi. Apabila Kemenlu telah memiliki kisah sukses dalam menerapkan inovasi layanan publik selama beberapa waktu terakhir, dapat pula diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023.

“Apabila Kemenlu telah memiliki kisah sukses menerapkan inovasi untuk mengurai permasalahan yang ada, terutama terkait dengan layanan publik, maka kami mengajak unit-unit penyelenggara pelayanan publik Kemenlu dapat mengikutsertakan inovasi tersebut dalam KIPP Tahun 2023 yang sedang berlangsung saat ini,” pungkas Deputi Diah.

FGD Upaya Penguatan Pelayanan Publik ini merupakan upaya Kementerian Luar Negeri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang penyeenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup DJPK. FGD yang digelar secara daring dan luring ini diikuti oleh satuan kerja di DJPK Kemlu, serta perwakilan RI melalui KBRI Singapura, KBRI Kuala Lumpur, KJRI Johor Bahru, KJRI Penang, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Kuching, dan KRI Tawau.  (***)

*HUMAS MENPANRB, @menpan.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Berikan Briefing kepada Panglima dan Komandan Satuan TNI di Papua

Published

on

Menhan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, saat memberikan briefing kepada para Panglima dan Komandan Jajaran TNI di kawasan Papua (Foto : @www.kemhan.go.id)

Timika, Papua, goindonesia.co – Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, memberikan briefing kepada para Panglima dan Komandan Jajaran TNI di kawasan Papua. Kegiatan ini berlangsung di Lanud Yohanis Kapiyau pada hari Kamis (21/11). Menhan Sjafrie menegaskan pentingnya Papua dalam konteks geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam briefing tersebut, Menhan Sjafrie menekankan bahwa Papua memiliki posisi strategis dan sangat vital. “Papua adalah bagian integral dari kedaulatan NKRI yang memiliki nilai strategis tak ternilai dari berbagai aspek. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa Papua memiliki sistem pertahanan yang tangguh dan siap menghadapi segala potensi ancaman,” ujar Menhan.

Menhan mengatakan bahwa penguatan sistem pertahanan di Papua bukan hanya tentang menjaga wilayah, tetapi juga memastikan stabilitas dan keamanan yang berdampak pada keseluruhan kawasan. Ini selaras dengan upaya pemerintah dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kegiatan briefing ini dihadiri oleh para panglima dan komandan kesatuan militer di wilayah Papua, yang berperan penting dalam mengimplementasikan strategi pertahanan di wilayah tersebut. Menhan Sjafrie berharap, dengan adanya sinergi yang kuat antara komando pusat dan daerah, keamanan dan kedaulatan di Papua dapat terpelihara dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut Menhan mengajak seluruh jajaran TNI untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara, khususnya di wilayah Papua.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menhan ke wilayah timur Indonesia, yang bertujuan memperkuat koordinasi dan implementasi kebijakan pertahanan negara di daerah-daerah strategis. (***)

*(Biro Humas Setjen Kemhan)

Continue Reading

Berita

Santap Siang Bersama, Presiden Prabowo dan Wakil PM Angela Rayner Bahas Program Gizi untuk Anak-anak

Published

on

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis, 21 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

London, Inggris, goindonesia.co – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis, 21 November 2024. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo di Inggris untuk mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.

Dalam sambutannya, Wakil Perdana Menteri Angela Rayner menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo. Ia juga mengungkapkan harapannya untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Inggris di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Harapannya kita dapat mengembangkan hubungan (bilateral) di masa mendatang dengan pemerintahan ini,” ujar Angela Rayner dalam pengantarnya.

Dalam suasana santai dan hangat, keduanya mendiskusikan berbagai isu penting, termasuk kerja sama di bidang pangan dan gizi anak-anak. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya menjelaskan rencana pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program pemberian makanan bergizi bagi anak-anak, yang mendapat perhatian serius dari pihak Inggris.

“Dengan Wakil Perdana Menteri, kita membahas beberapa masalah tentang bagaimana saya jelaskan rencana kita untuk menyelenggarakan makan bergizi untuk anak-anak kita. Mereka sangat terkesan dan juga ingin mencari cara serta bentuk untuk membantu kita,” ucap Presiden Prabowo dalam keterangan persnya kepada awak media.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa diskusi ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di sejumlah bidang. Mulai dari kesejahteraan sosial dan pengelolaan isu-isu global, termasuk perubahan iklim.

“Jadi banyak sekali yang kita diskusikan,” tutur Presiden Prabowo.

Jamuan santap siang tersebut menandai komitmen Inggris untuk terus mendukung Indonesia dalam mewujudkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam jamuan santap siang tersebut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Djiwandono. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Presiden Prabowo dan PM Starmer Bahas Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Inggris

Published

on

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer, di kantor PM Downing Street 10, London, Inggris, pada Kamis, 21 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Andi

London, Inggris, goindonesia.co – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer, di kantor PM Downing Street 10, London, Inggris, pada Kamis, 21 November 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama antara Indonesia-Inggris.

Presiden Prabowo tiba di Downing Street sekitar pukul 12.35 waktu setempat dan disambut langsung oleh PM Keir Starmer di depan pintu utama kantor PM. Dalam sambutannya, PM Starmer menyampaikan apresiasi atas kedatangan Presiden Prabowo ke kantornya.

“Suatu kehormatan besar dapat menerima Anda di sini. Kita memang sudah bertemu awal pekan ini, tetapi menjadi suatu kebanggaan dapat menyambut Anda di Downing Street. Terima kasih banyak,” ujar PM Starmer dalam pengantarnya.

Selain itu, PM Starmer juga menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kerja sama Indonesia-Inggris. Menurut PM Starmer, saat ini kerja sama Indonesia-Inggris sudah berjalan dengan baik.

“Kita sudah banyak bekerja sama sebagai negara, dan saya yakin ada banyak hal strategis yang bisa kita bahas di sini,” ucap PM Starmer.

Presiden Prabowo pun turut menyampaikan apresiasinya dapat bertemu langsung dengan PM Starmer di kantornya. “Merupakan kehormatan besar bagi saya akhirnya dapat melihat bagian dalam Downing Street,” tutur Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa PM Starmer menyatakan minat pemerintahannya untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia. Kerja sama tersebut mencakup beberapa sektor.

“Mereka juga minat membantu kita di beberapa sektor, sektor ekonomi tentunya, perikanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pertahanan,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media di kesempatan terpisah.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Djiwandono. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending