Politik

Ramai-ramai Tolak Amendemen UUD 1945 dan Jokowi Tiga Periode

Published

3 years ago

4 September, 2021

Sejumlah parpol dan elemen sipil menolak wacana amandemen dan penambahan masa jabatan Presiden Jokowi. (Foto: Kris – Biro Setpres)

Jakarta, goindonesia.co — Sejumlah partai politik (parpol) dan elemen masyarakat menolak wacana amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 serta perubahan masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode.
Amendemen UUD 1945 merupakan wacana yang kembali digaungkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo alias Bamsoet, dalam Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021 silam. Sementara wacana perubahan masa jabatan presiden merupakan hal yang dicurigai sejumlah pihak bakal dilakukan lewat amendemen UUD 1945.

Dari kalangan parpol, ada Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid yang menolak amendemen UUD 1945. Ia mengatakan membahas rencana amendemen UUD 1945 di tengah pandemi virus corona (Covid-19) tidak bijaksana.

Namun, Jazilul mengatakan PKB menunggu perkembangan penanganan Covid-19 terlebih dahulu sebelum bicara masalah amendemen UU 1945.

“PKB menunggu perkembangan penanganan Covid, baru kalau mau bicara soal amendemen. Kalau covid belum selesai, menurut saya enggak bijaksana kalau kita bicara soal amandemen,” kata Jazilul.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyebut melaksanakan konstitusi secara konsisten lebih mendesak dibanding melakukan amandemen UUD 1945 sekalipun secara terbatas.

Sinyal penolakan juga disampaikan Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem dan Demokrat.

Dari elemen masyarakat, Ketua PA 212 Slamet Maarif menegaskan menolak keras karena saat ini tidak ada urgensi amendemen UUD 1945.

“Kami akan melawan lewat jalur konstitusional, sampai dengan langkah mengepung Gedung DPR/MPR apabila terus dilanjutkan,” kata Slamet.

Secara umum, Slamet mengatakan PA 212 menolak wacana amendemen UUD 1945. Meski amendemen dilakukan terbatas hanya dengan memasukkan Poin-Poin Haluan Negara (PPHN), PA 212 tetap menolak.

“Ya kami menolak lah, apalagi kalau amendemen-nya hanya untuk memperpanjang jabatan atau menjadi 3 periode kami lebih menolak,” kata dia.

Ahli hukum tata negara, Refly Harun menolak wacana amendemen UUD 1945 jika hanya bertujuan memasukkan PPHN. Ia menilai PPHN bisa dilakukan dengan langkah lain tanpa amendemen konstitusi.

*^{Massa BEM SI saat melakukan unjuk rasa di Jakarta. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)}*

Refly menilai PPHN cukup diatur dalam suatu undang-undang yang dibuat DPR dan pemerintah. Oleh karena itu, UUD 1945 tidak perlu diamendemen oleh MPR.
“Menurut saya problematik kalau hanya sekadar meng-install PPHN, padahal fungsi PPHN tersebut bisa digantikan oleh UU,” kata Refly.

Sementara itu, ahli hukum tata negara Feri Amsari menegaskan bahwa PPHN tak menjamin pembangunan Indonesia terlaksana lebih baik.

Dia berkaca pada GBHN di masa Orde Baru. Kala itu, kata Feri, pembangunan dilakukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Tidak selalu patuh pada GBHN.

“Fakta, selama GBHN digunakan pada Orde Lama dan Orde Baru tidak ada pembangunan yang berkelanjutan. Yang ada pembangunan dikelola secara berkelanjutan oleh kelompok tertentu,” kata Feri.

Berikutnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyebut wacana masa jabatan presiden tiga periode lewat amendemen UUD 1945, mengkhianati reformasi.

Mereka menilai wacana itu melenceng jauh dari semangat perjuangan para mahasiswa di tahun 1998.

“Ini tentunya sebuah kemunduran. Tahun 1998 kita tahu banyak mahasiswa, pemuda, berdarah-darah untuk menyuarakan reformasi. Hari ini, seakan-akan perjuangan itu, keringat, darah yang dikeluarkan dikhianati,” kata Koordinator Pusat BEM SI, Nofrian Fadil Akbar.

Nofrian berkata pihaknya telah memulai kajian dalam rangka mengawal isu amandemen konstitusi. BEM SI juga sudah mulai bergerak ke sejumlah pihak untuk mencari tahu detail rencana amandemen UUD 1945.

Merespons penolakan itu, Sekretaris Jendral Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor menyebut Jokowi menolak rencana amendemen UUD 1945 yang kini tengah bergilir di MPR. Jokowi menurut Afri juga menolak wacana presiden tiga periode.

“Selesai itu presiden menanggapi lagi. “‘Soal amandemen UUD saya enggak setuju. Takutnya melebar ke mana-mana. Soal 3 periode dan lain-lain’, gitu kata Pak Jokowi,” ucap Afri.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengklaim Jokowi tak berpikir untuk menambah masa jabatannya beberapa tahun lagi via amendemen konstitusi.

“Soal amandemen periodesasi presiden, beliau sudah beberapa kali mengeluarkan pernyataan untuk penolakan. Begitu juga tidak pernah berpikir diperlambat, tambah berapa tahun lagi, tidak ada pikiran Presiden,” kata Ngabalin.

Politikus Partai Golkar itu berkata Jokowi telah menegaskan hanya akan menjabat selama dua periode. Ngabalin menyampaikan penolakan itu juga disampaikan saat bertemu Bamsoet.

Sebagai sosok yang menggaungkan kembali, Bamsoet mengatakan wacana amendemen UUD 1945 sudah dipelintir menjadi upaya mengubah masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode. Padahal, amendemen hanya untuk menghadirkan PPHN. (***)

Politik

Suara PPP Kembali Tembus 4 Persen, Sandiaga Uno: Semua Kader Tolong Kawal Terus

Published

9 months ago

5 March, 2024

goindonesia1

Ketua Bapillu PPP Sandiaga Uno saat menghadiri giat kampanye di Cirebon. Foto (Liputan6.com / Panji Prayitno)

Jakarta, goindonesia.co – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terlihat kembang kempis dalam proses perolehan suara real count sementara versi aplikasi Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Setelah sebelumnya berada di bawah syarat ambang batas parlemen, partai berlambang kabah itu kini mulai tembus 4 persen.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PPP Sandiaga Uno optimistis partainya tembus 4 persen dan lolos ke parlemen sampai hitungan final KPU.

“Insyaallah hingga akhir perhitungan kita dapat terus berada di atas angka 4 persen. Aamiin ya robbal alamin,” ujar Sandi melalui akun Instagram pribadinya, seperti dilihat Minggu (3/3/2024).

Mencegah suara PPP kembali merosot, Sandi meminta kepada seluruh kader untuk mengawal suara partainya hingga akhir penetapan 20 Maret 2024. “Untuk semua kader PPP, tolong kawal terus suara,” tegas Sandiaga.

Seperti diketahui, suara PPP kembang kempis dalam perolehan suara real count sementara pileg 2024 versi KPU. Jika sebelummya sudah optimistis karena melewati ambang batas parlemen 4 persen, namun pada Kamis, 29 Februari 2024, suaranya kembali turun ke 3,9 persen.

Suara 3,9 persen atau yang setara dengan 3.036.025 itu berasal dari data Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masuk sebesar 65,55 persen.

Namun pada pagi ini, Minggu, 3 Maret 2024 pukul 09.00 WIB, suara PPP kembali mengembang ke angka 4,01 persen atau sudah kembali melewati ambang batas.

Selain PPP, tercatat ada 9 partai lain yang juga telah lolos ambang batas Parlemen yakni, PDIP (16,39 persen), Golkar (15,05 persen), Gerindra (13,3 persen).

Pada urutan papan tengah ada PKB (11,54 persen), NasDem (9,42 persen) dan PKS (7,5 persen). Ketiga partai ini adalah kelompok partai dari parlemen yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di pemilu 2024.

Di urutan berikutnya ada Partai Demokrat (7,41 persen), PAN (6,95 persen) dan PPP (4,01 persen).

Sebagai informasi, suara real count KPU bisa dilihat pada situs resmi KPU yaitu https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara.

Suara dihitung masih terus berproses hingga KPU ketuk palu pada rapat pleno 20 Maret 2024 dengan penghitungan suara nasional yang dilakukan berjenjang.

Suara PSI Meroket Tidak Masuk Akal, Curiga Ada Operasi “Sayang Anak”

PPP dalam kondisi dag dig dug karena suaranya kembang kempis. Berbeda yang dialami Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang baru beberapa bulan dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, suaranya mengalami tren kenaikan yang cukup tajam dalam real count KPU.

Tercatat, pada Kamis, 22 Februari 2024, suara PSI masih berada di 2,55 persen. Kemudian data Jumat, 1 Maret 2024, suara PSI tembus 3 persen.

Terbaru, Minggu, 3 Maret 2024, PSI tembus 3,13 persen dengan suara masuk 65,80 persen. Artinya, dengan kenaikan yang lumayan siginifikan, dan suara masuk baru 65,80 persen, tidak menutup kemungkinan PSI lolos ke parlemen.

Kenaikan suara PSI kemudian mendapat sorotan tajam karena dinilai tidak masuk akal. Ketidakwajaran itu pun disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy alias Romy.

Romy meminta penyelenggara dan pengawas pemilu untuk menyelidiki kenaikan suara signifikan yang didapat PSI. Dia curiga ada “operasi” yang dilakukan untuk menaikkan suara partai pimpinan putra Presiden Jokowi itu.

“Mohon atensi kepada KPU dan Bawaslu operasi apa ini? Meminjam bahasa Pak Jusuf Kalla, apakah ini operasi “sayang anak” lagi?” tulis Romy dalam akun Instagramnya dikutip Minggu (3/3/2024).

Romy meyakini ada lonjakan yang tidak wajar dari suara PSI. Berdasarkan bukti yang diklaim, terdapat terdapat 19 ribu suara dari 110 TPS. Artinya, secara rata-rata ada 173 suara untuk PSI di tiap TPS tersebut.

“Ini dari monitoringnya, saya cuplik salah satunya dari yang beredar di media sosial. Dengan suara per TPS hanya 300 suara, dan partisipasi pemilih rata-rata 75%, suara sah setiap TPS ini hanya 225 suara. Artinya, PSI menang 77% di 110 TPS itu. TIDAK MASUK AKAL!” tegas Romy.

“Saya dan DPP PPP mohon atensi dan tindak lanjut seksama KPU dan Bawaslu untuk tidak menutup mata dari penyimpangan ini!” ucap Romy.

Meroketnya Suara PSI Janggal

Kenaikan drastis suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam real count pemilu 2024 menjadi sorotan. Pasalnya, hasil sejumlah quick count sebelumnya, suara PSI hanya sampai 2 persen.

Kini, suara PSI yang diprediksi sulit lolos Senayan itu pun, merangkak di angka 3,13 persen, dengan suara masuk 65,80 persen.

Founder lembaga survei Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, melalui cuitannya di X, menyebut perolehan suara PSI meledak hanya dalam beberapa hari terakhir.

“PKB naik turun suaranya smooth sejak awal. Demikian juga dengan partai-partai lain. Sementara perolehan suara PSI ‘meledak’ hanya dalam beberapa hari terakhir saja. Biasanya kalau data masuk di Sirekap sudah besar dan proporsional, suara partai-partai tidak akan sedinamis ini,” cuit Burhanuddin.

Sementara itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Muhammad Syaeful Mujab, menilai kenaikan suara PSI menjadi anomali.

“Laju penambahan suara PSI (dan lately Gelora) dibandingkan dengan penambahan jumlah TPS terinput menunjukkan kejanggalan,” kata Mujab.

PSI Minta Tidak Giring Opini Menyesatkan

Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta semua pihak agar tidak menyampaikan pernyataan tendensius menyikapi rekapitulasi suara KPU yang hingga kini masih berlangsung.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dalam menanggapi penambahan suara PSI, yang berdasar rekapitulasi suara real count KPU per partaikya sudah melejit ke angkat 3 persen dengan jumlah suara terhitung 65,73 persen.

“Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace dalam keterangan pers, Sabtu (2/3/2024).

Grace menambahkan, saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi. Dia pun meyakini, PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat di basis suara tersebut

Grace mengingatkan perbedaan antara hasil quick count dengan rekapitulasi KPU juga terjadi pada partai-partai lain. Maka dari itu dia meminta semua pihak bersikap adil, proporsional dan tidak tendensius hanya terhadap PSI.

“Kita tunggu saja hasil perhitungan akhir KPU. Jangan menggiring opini yang menyesatkan publik,” Grace menandasi. (***)

*liputan6.com

Politik

Wacana Paket Prabowo-Ganjar Pranowo, Anies Baswedan Pastikan Siap Pilpres 2 Paslon ataupun 3 Paslon

Published

1 year ago

25 September, 2023

goindonesia1

Anies Baswedan saat ditemui setelah seru-seruan bareng influencer di Red Corner Cafe, Minggu (24/9/23) dini hari. (Foto : Reinaldi Cahyadi/Tribun-Timur.com)

Makassar, goindonesia.co – Anies Baswedan tak takut jika nanti pemilihan presiden (pilpres) hanya 2 poros saja.

Sebelumnya, menguat isu berpasangannya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden (pilpres).

Jika hal ini terjadi, maka hanya akan ada 2 pasangan saja yang akan maju menjadi Presiden, bukan 3.

Anies Baswedan sendiri mengaku tak tau menahu terkait isu 2 poros yang sedang hangat terdengar.

“Saya tidak tahu itu, bebas saja,” ungkap Anies saat ditemui di Red Corner Cafe setelah seru-seruan bersama influencer, Minggu (24/9/23) dini hari.

Dirinya mengatakan sangat siap berapapun calon presiden yang akan maju nantinya.

“Kita siap saja tentunya,”kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Berbeda halnya dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang mengatakan, hal tersebut tak bisa di paksakan.

“Kalau kami berharapnya, PKS bisa lebih dari dua pasangan,”katanya saat ditemui di Hotel Dalton, Sabtu (23/9/23) siang.

Ahmad Syaikhu menjelaskan, saat ini PKS masih terus berikhtiar agar hal tersebut tidak terjadi.

“Bagaimana partai politik bisa tergabung dalam koalisi. Hari ini masih merasakan kemungkinan ada tiga pasang. Mudah-mudahan ini bisa tiga pasang sampai pendaftaran”jelasnya.

Meskipun terdapat dua pasangan, Ahmad Syaikhu mengaku masih punya strategi khusu dalam memenangkan Anies.

“Kan pada akhirnya kita tetap pada upaya bagaimana memenangkan Anies Rasyid Baswedan,”kata dia.

“Kalau pun memang ternyata hasilnya dua pasang, ya kita siap menghadapi berbagai konsekuensi,”ujarnya. (***)

*@makassar.tribunnews.com

Politik

PKS Pastikan Dukung Cak Imin Jadi Cawapres Anies Baswedan

Published

1 year ago

12 September, 2023

goindonesia1

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (Foto : @www.tvonenews.com)

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid memastikan pihaknya mendukung keputusan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Menurut dia, PKS tetap konsisten dengan keputusan Majelis Syura, sejak awal mendukung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. “Perubahan tentu merupakan sebuah keniscayaan, karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini statis, apalagi yang sempurna. Sehingga, perubahan untuk perbaikan yang lebih baik dalam kebijakan pemerintah seharusnya menjadi fokus setiap kandidat. Termasuk untuk meneruskan hal-hal yang sudah dinilai baik agar menjadi lebih baik,” jelas dia, melalui keterangan resmi, Selasa (12/9/2023).

Wakil Ketua MPR RI ini memahami harapan Partai NasDem yang meminta PKS segera memutuskan dukungan kepada Cak Imin.

“Di antara partai-partai di KPP, PKS adalah peraih suara terbanyak pada Pemilu 2019 di tiga wilayah strategis, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten,” ujarnya.

“Sehingga sangat wajar apabila bacapres Anies Baswedan, NasDem dan PKB sangat berharap agar bisa menang, dengan PKB kuat di Jatim dan Jateng, tapi juga dengan PKS yang kuat di Jabar, Jakarta, dan Banten,” imbuhnya.

Maka wajar apabila Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh berharap PKS tetap berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Terlebih, PKB juga mengungkit kisah sukses koalisi antara PKB dan PKS yang memenangi 40-50 Pilkada di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengaku besok, Selasa (12/9/2023) akan melakukan sowan ke markas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal ini dia ungkapkan usai menggelar rapat pemenangan bersama dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023).

“Rencana besok insyallah besok akan silaturahmi bersama-sama ke DPP PKS bersama tim PKB. Jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS, dan kemudian bersilaturahmi di sana,” ujar dia.

Sementara untuk pernyataan elit PKS yang masih enggan mendukung Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan, dia mengatakan tunggu hasil pertemuan besok.

“Pokoknya, besok kita ketemu gitu ya, nanti kita lihat besok insyallah semuanya sama-sama,” tandas dia. (***)

*@tvOnenews.com