Presiden Joko Widodo menanam jagung di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, menggunakan traktor, Selasa (23/11). (Foto: Arsip Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta, goindonesia.co — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas melontarkan kritik keras soal satu persen penduduk menguasai setengah lahan Indonesia. Kritik itu pun diakui oleh Presiden Joko Widodo. Anwar menyampaikan pernyataan itu di hadapan Jokowi. Ia berkata kesenjangan ekonomi di era Jokowi menurun. Namun, kesenjangan kepemilikan lahan masih harus jadi perhatian.
“Dalam bidang pertanahan, indeks gini kita sangat memprihatinkan, 0,59. Artinya, 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini,” ungkap Anwar pada Kongres Ekonomi Umat Islam II, disiarkan langsung kanal Youtube OFFICIAL TVMUI, Jumat (10/12).
Jokowi mengamini pernyataan Anwar Abbas. Ia tidak menampik bahwa separuh lahan Indonesia dikuasai hanya oleh satu persen penduduk.
Meski demikian, Jokowi menyatakan bukan dirinya yang membagikan lahan-lahan itu kepada satu persen penduduk yang dimaksud. Dia menyebut pemerintah justru sedang mengurangi kesenjangan dengan membagikan 12 juta hektare ke masyarakat. “Berkaitan dengan lahan, dengan tanah, penguasaan lahan pengusahaan tanah. Apa yang disampaikan Buya betul, tapi bukan saya yang membagi,” ucap Jokowi kala berpidato.
Jokowi menyampaikan pemerintah juga membuat bank tanah dan akan mengambil alih lahan pemberian yang tidak dimanfaatkan masyarakat.
Lahan-lahan itu kelak akan didistribusikan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Ia mempersilakan masyarakat untuk mengajukan proposal ke pemerintah terkait kebutuhan lahan.
“Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki silakan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas,” tuturnya.
“Gap seperti itu kepikiran. Jangan dipikir saya enggak kepikiran. Kepikiran karena saya merasakan jadi orang susah. Saya merasakan betul,” imbuh Jokowi.
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2019 sudah menyoroti kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia. TNP2K menyebut kesenjangan di Indonesia urutan keempat di dunia.
“Ini nyata sekali di Indonesia antara yang miskin dan kaya. Jauh sekali bedanya. Kita itu nomor 4 setelah Rusia, India dan Thailand,” kata Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto dikutip detikcom di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019).
Bambang mengatakan satu persen warga Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Dia mengatakan jika dilakukan hitungan kasar, 90 persen warga Indonesia memperebutkan 30 persen aset nasional.
“Satu persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional, Jika naikkan jadi 10 persen keluarga maka ini menguasai 70 persen. Artinya sisanya 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya. Itu yang perlu dikoreksi,” tuturnya.
Bambang membandingkan warga miskin negara lain dengan warga miskin di Indonesia. Menurutnya, kesenjangan di Indonesia harus segera diselesaikan.
“Kalau di Amerika kesenjangan juga tinggi, namun orang yang paling miskin masih bisa beli mobil dan sewa rumah. Di Thailand kesenjangan tinggi namun kulitnya sama. Kita ini bangsa yang majemuk. Pak JK suka ngomong jika ada 10 orang kaya, 9 orang bukan muslim, jika ada 10 orang miskin, 9 orang muslim. Ini dampak negara majemuk,” jelas Bambang.
Bambang menuturkan akibat dari kesenjangan adalah timbulnya kecemburuan. Dia menyebut pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan warga di kalangan bawah. Pemenuhan jaminan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga jaminan sosial untuk masyarakat menurutnya adalah hal mutlak yang harus disediakan oleh pemerintah.
“Dampak sosialnya akan menimbulkan kecemburuan, maka kita harus tingkatkan kemampuan ekonomi yang di bawah,” ucapnya. (***)
