Connect with us

publik

KPK Harus Bertindak Segera, PTPN V Berupaya Hilangkan Barang Bukti Korupsi

Published

on

Ketua SETARA Institute Hendardi bersama Ketua Kopsa M, Dr. Anthony Hamzah dan anggota pengurus Koperasi

Jakarta – Pada 25 Mei 2021, Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute bersama perwakilan petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat PT Perkebunan Nusantara V (PTPN-V), Demikian bunyi Siaran Pers SETARA Institute yang diterima Redaksi Go Indonesia hari Kamis (24/6).

Dugaan korupsi yang dilaporkan adalah pembiaran lahan 500 hektar yang diserahkan oleh Koperasi kepada negara melalui PTPN V sebagai upaya memenuhi kewajiban dilaksanakannya kerjasama pembangunan kebun. Oleh PTPN V, lahan tersebut dibiarkan dan sengaja tidak dibukukan sebagai kekayaan negara sehingga beralih kepemilikan dan menimbulkan kerugian negara. Akibat tindakan ini negara dirugikankurang lebih Rp. 134.000.000.000.

Klaim beberapa pihak bahwa PTPN V menjadi avalist/penjamin Koperasi dalam pengambilan kredit pembangunan kebun adalah menyesatkan dan upaya menutupi dugaan praktik korupsi yang akut di tubuh PTPN V. Hal yang sebenarnya terjadi adalah PTPN V gagal membangun kebun, mengelola kredit secara tidak akuntabel dan sarat dengan korupsi, lalu menutupi kredit itu dari uang negara yang dikelola PTPN V. Di sinilah letak korupsi yang dilakukan PTPN melalui akal-akalan menjadi Bapak Angkat para petani dalam skema Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA). Bukan hanya Kopsa M yang menjadi korban, lebih dari 10 koperasi menjadi korban buruknya kinerja BUMN perkebunan milik negara ini. Terbaru, PTPN V baru saja merampas 150 hektar lahan milik masyarakat adat Pantai Raja, Kampar (24/6/2021).

Jadi, dalam kasus yang dilaporkan oleh SETARA Institute ke KPK, pangkal soalnya adalah pembangunan kebun gagal, kredit dikelola secara tidak benar dan pembengkakan utang yang disengaja untuk menjerat petani menyerahkan tanah-tanah yang tersisa kepada PTPN V. Lebih dari 15 tahun uang negara dihamburkan PTPN V untuk menutupi perbuatannya yang tidak mampu menyelesaikan tanggung jawab dalam skema kerjasama dengan petani sehingga, selain 134 milyar di atas, negara juga dirugikan sebesar Rp. 182.980.600.000 hingga 2023 nanti.

Saat ini PTPN V sedang sibuk memutarbalikkan fakta dengan membangun opini yang menguntungkan dirinya untuk menutupi dugaan korupsi tersebut. Rangkaian upaya penghilangan barang bukti sedang dilakukan seperti mengaburkan alat bukti saksi dengan menghimpun anggota koperasi baru untuk mendukung PTPN, merebut kepemimpinan koperasi yang sedang memperjuangkan haknya, upaya melegalisasi kebun-kebun yang dihilangkannya, mengaburkan utang bank yang dikelola tidak akuntabel sebagai seolah-olah kebaikan PTPN, menghilangkan bukti kerjasama pembangunan kebun, dan lain-lain.

Tujuan akhir dari seluruh proses kinerja yang buruk ini adalah merampas seluruh tanah seluas lebih dari 2000 hektar yang dimiliki oleh 997 petani yang tergabung dalam Kopsa M. Bagaimana mungkin, BUMN yang diberi tugas untuk membantu petani meningkatkan kesejahteraannya, justru bernafsu merampas tanah petani? Menteri BUMN, Erick Thohir dan Presiden Jokowi harus memastikan PTPN V bekerja profesional dan tidak merugikan petani.  

Kopsa M dan Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil tindak segera, memastikan upaya penghilangan barang bukti tersebut bisa dicegah dan segera melakukan pemeriksaan pihak-pihak yang telah dilaporkan.

Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute

  • Disna Riantina (Advokat Publik & Koordinator Tim Advokasi Keadilan Agraria):  +6281290595431
  • Erik Sepria (Advokat Publik & Anggota Tim Advokasi Keadilan Agraria): +6281266080992

publik

Erick Thohir: Siapa Oknumnya? Laporkan Kepada Saya…

Published

on

By

Riau, Goindonesia.co – Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan laporkan kepadanya siapa oknum PTPN V yang menzhalimi petani Kopsa M Riau.

“Siapa oknumnya? laporkan kepada saya,” tegas Menteri Erick Thohir dalam dialog dengan perwakilan 997 petani sawit yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada hari Jumat sore di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru (26/11).

Tangis haru kebahagiaan terlihat di wajah lebih dari 200 orang petani yang menyaksikan langsung momen bersejarah ini.

“Kami bahagia sekali bisa bertemu langsung dengan Pak Menteri. Mudah-mudahan di hari Jumat penuh barokah ini, di Masjid Raya An-Nur ini, Bapak berkenan mendengar dan memberi solusi atas permasalahan yang kami hadapi dengan PTPN V, yang telah berlangsung selama 18 tahun ini, namun sampai hari ini belum ada titik penyelesaiannya,” demikian disampaikan Ari, perwakilan Kopsa M.

Menteri BUMN Erick Thohir melakukan kunjungan kerja ke Riau sejak Kamis, 25 November 2021 kemarin. Salah satu rangkaian kunjungan tersebut adalah mendengar aspirasi dan pengaduan para petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) yang saat ini sedang memperjuangkan hak-haknya atas tanah dan kemitraan yang tidak sehat.

Selain soal lahan yang diserobot, Kopsa M juga mengadukan perihal dugaan utang fiktif yang digelembungkan oleh oknum PTPN V dalam membangun kebun petani, sehingga sebagian besar kebun gagal dibangun.

Menteri Erick Thohir menyimak dengan serius semua aduan petani. Sedangkan para petani tampak sangat terharu mendengar respons dari Menteri BUMN.

“Kasih tau saya nama-namanya, akan saya tindak langsung”, kata Erick saat merespons adanya oknum PTPN V yang menyengsarakan petani-petani Kopsa M Riau.  

Secara sigap, Erick Thohir pun langsung meminta nomor telepon perwakilan petani dan memberikan nomor telepon ajudannya kepada perwakilan petani Kopsa M. Menteri BUMN Erick Thohir berjanji akan menyelesaikan persoalan yang melilit petani-petani Kopsa M.

Sebagaimana diketahui, lebih dari 15 tahun petani Kopsa M tidak pernah menikmati hasil kebun sebagaimana petani sawit umumnya, karena hanya menghasilkan Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000/bulan per hektar, padahal sejak 2003 hingga 2016 kebun petani dikelola langsung oleh PTPN V dengan skema single manajemen. Baru sejak kepengurusan Haji Anthony Hamzah dari 2017 pendapatan petani mengalami peningkatan hingga Rp. 700.000/bulan.

Hingga saat ini petani-petani Kopsa M masih terus memperjuangkan hak-haknya antara lain, memperjuangkan dugaan penguasaan lahan oleh pihak lain, persoalan tata kelola pinjaman utang pembangunan kebun yang tidak akuntabel, penghancuran koperasi, adu domba antarpetani oleh pihak tertentu, penahanan uang hasil panen petani hingga 3,4 milyar, hingga kriminalisasi Ketua Koperasi dan dua orang petani lainnya.

Dengan bertemu Erick Thohir, petani Kopsa M berharap keadilan akan datang. Belasan tahun praktik buruk kemitraan PTPN V dengan Kopsa M mulai terbongkar dan berharap PTPN V segera memperbaiki dan memulihkan kemitraan yang setara, sehat dan menguntungkan bagi pihak-pihak yang bermitra.

“Pak Menteri, kami sudah lelah. Kami berharap banyak saran dan arahan solusi dari Pak Menteri. Kami sangat percaya dengan ketegasan dan komitmen Pak Menteri untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan PTPN sebagaimana yang pernah Bapak sampaikan di hadapan publik negeri ini. Kami yakin sekali dengan integritas yang dimiliki Pak Menteri, Bapak dapat mengurai mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang jujur dan siapa yang memang korup yang menggrogoti PTPN V dan menzholimi petani,” ucap Ari.

Continue Reading

publik

FORWAN Menjadi Serikat Tolong-Menolong dan Sarana Peningkatan Kompetensi Wartawan

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Organisasi Forum Wartawan Hiburan (FORWAN) Indonesia, memiliki karakteristik tersendiri ketimbang organisasi profesi sejenis atau lainnya.

FORWAN menjadi serikat tolong-menolong dan sarana peningkatan kompetensi kreatif bagi anggotanya yang didasari ikatan profesi.

Demikian antara lain pandangan yang mengemuka dalam diskusi bertajuk, ‘Tata Kelola FORWAN Sebagai Organisasi Profesi Berbasis Sosial’ yang berlangsung di acara ‘Jambore FORWAN 2021’ di Camping Ground Lingkung Gunung Pangrango Bogor, Jum’at (12/11/2021).

Diskusi diselenggarakan dalam rangka Orientasi Organisasi dan Leadership Training Anggota dan Pengurus Forum Wartawan Hiburan (FORWAN) Indonesia.

Menghadirkan dua narasumber, Haris Jauhari (Warwatan Senior, Pendiri Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), dan Eddie Karsito (Sekretaris Umum FORWAN). Tampil sebagai Moderator, Dimas Supriyanto (Wartawan Senior).

“Sebagai alat, FORWAN adalah wadah bagi kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan. Anggota menjadi prioritas utama. Tiap unsur dan anggota memiliki fungsi dan tugas secara partisipasif,” ujar Haris Jauhari.

Keberhasilan organisasi, kata Haris, tidak ditentukan individu, melainkan tim. Wadah yang digunakan sekumpulan orang untuk mencapai tujuan bersama.

“Kolektif kolegial. Memiliki tujuan yang dikerjakan secara sistematis dan terencana,” ujar wartawan yang pernah menjabat Ketua Umum Komite Perlindungan Wartawan Indonesia (KPWI) ini.

Haris juga menilai, FORWAN termasuk organisasi profesi wartawan yang memiliki tata kelola lebih baik ketimbang organisasi serupa lainnya.

“Ada organisasi yang kelihatan selalu sibuk, keren dan mentereng. Tapi ada juga organisasi yang diam-diam membuat sejarahnya sendiri. FORWAN semoga dua-duanya. Paling tidak, diam-diam membuat sejarah yang dikenang sebagai organisasi yang telah meningkatkan kesejahteraan anggotanya,” ujarnya.

Pada saat yang sama, Eddie Karsito menyampaikan, organisasi yang berhasil adalah wadah yang dapat menciptakan rasa kebersamaan (sense of belonging) dari semua orang yang tergabung di dalamnya.

“Melalui acara “Jambore FORWAN 2021” (Orientasi Organisasi dan Leadership Training) ini, diharapkan akan terjalin rasa kebersamaan, hubungan lebih erat; simbiosis mutualisme antar sesama anggota,” ujarnya.

Ke depan, Eddie Karsito berharap, anggota dan pengurus dapat secara bersama-sama menata organisasi ke arah lebih baik. Kredibel, akuntabel, profesional, mandiri, produktif, serta dapat memberi maslahat bagi anggota dan masyarakat.

“Menjadikan FORWAN sebagai sarana pembelajaran, dan peningkatan kemampuan kreatif, dan produktif,” ujar wartawan yang pernah mendapat penghargaan ‘Anak Bangsa Berkepribadian Pembangunan 2013’ dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ini.

Narasumber lainnya, Harry Koko Santoso (CEO Deteksi Production), dan Seno M. Hardjo (CEO Record Label Target Pro). Keduanya tampil menyoal ‘Adaptasi Karya & Distribusi Musik di Era Digital.’ Dipandu Setiabudi A.C. Nurdin (wartawan senior) sebagai moderator.

Sebagai upaya peningkatan kompetensi dan kemampuan kreatif para anggotanya, FORWAN juga mengetengahkan diskusi pemasaran dengan tema, ‘Jurnalisme Marketing Konvergensi Independensi.’

Menampilkan narasumber tunggal, Aris Muda Irawan (Wartawan & CEO Sinemata Indonesia Pratama – Film Marketing Agency & Production), yang dimoderatori Herman Wijaya (balaikita.com).

Ketua Umum Forum Wartawan Hiburan (FORWAN) Indonesia, Sutrisno Buyil, dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih, kepada para anggota, dan pengurus, serta para narasumber, donatur, dan semua pihak yang turut mendukung acara ‘Jambore FORWAN 2021’ ini.

“Mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak. Baik anggota, pengurus, narasumber, maupun sponsor dan donatur. Suksesnya acara ini menjadi indikator semangat kebersamaan kita menyosong kehidupan lebih baik melalui organisasi,” ujar Ketua Umum FORWAN dua periode ini.

Menurut Sutrisno Buyil, pentingnya melakukan orientasi organisasi dan latihan kepemimpinan bagi anggota dalam rangka menyampaikan latar belakang; maksud, tujuan, visi, misi organisasi.

“Orientasi organisasi dan latihan kepemimpinan ini, adalah bagian dari upaya mempersiapkan seorang kader menjadi pemimpin yang akan membawahi banyak anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi” Ujarnya.

Continue Reading

publik

Dirut Biofarma Beberkan Struktur Biaya Reagen Tes PCR Sebesar Rp 90.000

Published

on

By

JAKARTA, Goindonesia.co – Direktur Utama PT Biofarma Honesti Basyir membeberkan struktur harga reagen tes polymerase chain reaction (PCR) dengan nilai total Rp 90.000.

Honesti menuturkan, dari struktur harga yang berlaku di laboratorium Biofarma, komponen terbesar dari struktur harga reagen tes PCR adalah biaya produksi dan bahan baku sebesar 55 persen.

“Memang dari struktur cost terbesar itu adalah dari reagen utamanya, di mana kalau kita lihat dari proses biaya produksi dan bahan baku itu sudah 55 persen,” kata Honesti dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (9/11/2021).

Dikutip dari materi paparan Honesti, Biofarma menetapkan struktur harga reagen tes PCR terdiri dari biaya produksi dan bahan baku (55 persen), biaya operasional (16 persen), biaya distribusi termasuk keuntungan distributor (14 persen), royalti (5 persen), dan keuntungan Biofarma (10 persen).

Dalam materi itu disebutkan pula, harga publish tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 90.000 dan harga e-katalog tidak termasuk PPN sebesar Rp 81.000 yang masih dalam proses pengajuan.

Sementara, harga e-katalog yang masih tayang saat ini sebesar Rp 193.000 termasuk PPN.

“Struktur cost ini mungkin akan sedikit berbeda tergantung dari labnya masing-masing, tergantung juga dari business model yang mereka lakukan. Ini adalah struktur cost (yang) kami ambil lab Biofarma sendiri,” ujar Honesti.

Adapun Biofarma telah beberapa kali menurunkan harga tertinggi PCR kit. Pada Agustus 2020, Biofarma mematok harga Rp 325.000 per tes dengan merek Biocov, sebulan berselang harganya turun menjadi Rp 250.000 per tes.

Biofarma mengeklaim, sepanjang Agustus 2020-Januari 2021 harga tersebut mampu mendorong kompetitor menurunkan harga reagen yang berkisar Rp 400.000-Rp 800.000.

Lalu, pada Agustus 2021, harga kembali turun menjadi Rp 113.636 per tes, sedangkan pada Oktober 2021 harga ditetapkan sebesar Rp 90.000 per test.

Harga Rp 90.000 persen per tes itu ditetapkan dengan harapan permintaan meningkat dan Biofarma dapat mengoptimalkan kapasitas produksi sampai dengan 5 juta tes per bulan.

“(Kapasitas produksi) Reagennya sendiri itu sedang kita naikkan dari 2,4 juta tes per bulan menjadi 5 juta tes per bulan,” kata Honesti.

Diketahui, harga tes PCR sempat menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena dianggap tidak terjangkau.

Belakangan, pemerintah akhirnya menetapkan harga maksimum tes PCR sebesar Rp 275.000 di wilayah Jawa dan Bali serta Rp 300.000 untuk wilayah lainnya.

Continue Reading

Trending