Presiden Jokowi dalam keterangannya terkait Kebijakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan Panduan Protokol Kesehatan Ramadan dan Idulfitri 1443 H, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2022. Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah salat tarawih berjemaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. BPMI Setpres
Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegur menterinya yang getol menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode serta penundaan Pemilu 2024. Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri oleh seluruh menteri hingga kepala lembaga di Istana Negara, Selasa 5 April 2022.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan (pemilu), perpanjangan (masa jabatan presiden), ndak!” ujar Jokowi dalam pengantar pembuka sidang kabinet yang ditayangkan ulang di Youtube Sekretaris Presiden Rabu, 6 April 2022.
Jokowi mengatakan saat ini kondisi Indonesia sedang dilanda kesulitan karena kenaikan BBM hingga kebutuhan pokok. Sehingga, ia meminta para menteri fokus bekerja agar beban masyarakat berkurang.
Mantan Wali Kota Solo ini meminta para menteri mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan simpati atas kondisi saat ini.
“Sampaikan dalam bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi, dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi,” kata Jokowi.
Sebelumnya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 gencar disuarakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Keduanya mengklaim ide tersebut merupakan aspirasi masyarakat.
Belum selesai dengan pernyataan Airlangga dan Muhaimin, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mengeluarkan pernyataan serupa. Ia mengklaim menurut big data yang dimilikinya, ada 110 juta warganet yang meminta Jokowi menjabat tiga periode. Namun hingga kini Luhut belum mengungkap big data tersebut kepada masyarakat. (***)
