Pemerintah Tegaskan Angka Kematian Hanya Dihapus Sementara dari Indikator Penanganan Covid-19

Pekerja memindahkan peti mati ke mobil ambulans di TPU Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (6/7/2021). Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta menyiapkan peti mati untuk jenazah Covid-19 seiring masifnya angka kematian Covid-19 di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Jakarta , goindonesia.co – Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Jodi Mahardi menegaskan dihapusnya angka kematian sebagai indikator penanganan Covid-19 hanya bersifat sementara.

Hal tersebut karena pihaknya menemukan adanya masalah dalam penginputan data, yang menimbulkan akumulasi angka kematian pada beberapa minggu sebelumnya.

“Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang.”

“Sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian,” kata Jodi, Rabu (11/8/2021) dikutip dari siaran pers laman Kemenko Marves.

Lanjut Jodi, pihaknya menemukan banyak angka kematian yang ditumpuk atau sedang dicicil pelaporannya.

Sehingga, laporan tersebut lambat disampaikan.

Data yang bias itu, akan berakibat penilaian yang kurang akurat terhadap penentuan level PPKM di suatu daerah.

“Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah,” jelasnya.

Di satu sisi,kata Jodi, data yang kurang update juga terjadi karena banyak kasus aktif yang belum terupdate lebih dari 21 hari.

Maka dari itu, pihaknya akan terus melakukan perbaikan untuk memastikan data yang akurat.

“Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini.”

“Nanti akan diinclude (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi,” tutur Jodi.

Kini, sembari menunggu proses perbaikan data, pemerintah masih m,emakai 5 indikator untuk menentukan level PPKM.

Diantaranya, BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio ekonomi masyarakat.

Sempat Tuai Kritikan

Kebijakan menghapus angka kematian itu pun sebelumnya mendapat kritikan dari sejumlah pihak.

Salah satunya, relawan tenaga medis Covid-19 sekaligus influencer Tirta Mandira Hudi.

Pria yang akrab dengan sapaan Dokter Tirta ini melontarkan kritikan lewat akun Twitter-nya, @tirta_hudhi, Selasa (10/8/2021).

Ia menyayangkan keputusan pemerintah untuk menghapus kematian dari indikator penanganan Covid.

Menurutnya, perbaikan data kematian bisa disegera dilakukan, tanpa harus menghapusnya.

“Kalo ada telat input data kematian, perbaiki kondisi lapangannya, biar input data cepet ga rapel an.”

“Bukan malah delete angka kematian dari indikator.”

“Apakah sesusah itu merapikan data? Makanya : delete saja?” tulis Tirta.

Kritikan serupa juga datang dari politisi Partai Gerindra Fadli Zon.

Melalui akun Twitter-nya, @fadlizon, Selasa (10/8/2021), Fadli meminta untuk memperbaik data angka kematian segera, bukan malah menghapusnya.

Ia menilai, pemerintah gagal mengatasi kematian akibat Covid-19.

“Beginilah kalau urusan tak diserahkan pada ahlinya. Data kematian bukan sekedar angka.”

“Itu nyawa manusia Indonesia yg seharusnya dilindungi tumpah darahnya. Kita gagal mencegah korban begitu banyak.”

“Kalau data tak akurat, perbaiki. Bukan dihapus sbg indikator penanganan,” demikian ucap Fadli Zon. (***)