Jakarta – Chairman Indonesia Tourism Forum (ITF), Sapta Nirwandar mengatakan, aturan wajib karantina selama 8 hari bagi wisatawan mancanegara akan mengurangi minat masyarakat Internasional untuk menonton event World Superbike (WSBK) yang hanya berlangsung 3 hari mulai 19 sampai 21 November 2021 di Sirkuit Mandalika-Lombok Tengah.
Menurut Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2011-2014 ini, aturan karantina selama 8 hari memang yang menjadi tantangan.
“Indonesia kenapa ngambil 8 hari, alasannya supaya aman, tapi memang betul setiap orang yang conference 3 hari kan nggak mungkin dia karantina 8 hari. Kan berarti dia harus stay 11 hari,” ungkapnya.
Meski demikian, Sapta mengakui bahwa dirinya bukan dokter dan tidak memiliki kompetensi di bidang kesehatan. Tetapi, bila dibandingkan dengan beberapa negara memang waktu 8 hari agak lama. Adapun di sejumlah negara, karantina hanya dilakukan selama 3 hari seperti Kanada apabila yang bersangkutan sudah divaksin serta di tes PCR.
“Kalau vaksinnya jenis tertentu, itu ga pakai karantina. Terus ada yang kayak Turki, itu yang penting sudah PCR, sudah vaksin ya masuk. Kecuali kalau di tes dia positif ya di karantina.
Sapta berpendapat, aturan karantina selama 8 hari ini menghambat atau mengurangi wisatawan datang ke Indonesia. Apalagi kalau setelah mereka pulang harus dikenakan lagi karantina yang sama di negaranya seperti Australia.
“Tapi kalo pragmatic seperti Turki, Kanada, Amerika Serikat bahkan juga ada beberapa negara itu relatif pendek dan kedua dia kalo sudah vaksin dan PCR dia bebasin,” pungkasnya.
Sementara dalam wawancara terpisah, Pengamat sekaligus Ahli Strategi Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi menilai, aturan karantina 8 hari yang diberlakukan pemerintah untuk wisatawan internasional tidak relevan. Sebab pelaksanaan event World Superbike WSBK hanya berlangsung 3 hari saja.
“Dengan adanya PCR, saya rasa itu sudah menjadi jaminan bahwa protokol kesehatan itu sudah dilaksanakan. Kembali, ketentuan tentang karantina 8 hari harus ditinjau ulang,” sebut TR panggilan akrabnya.
Harapan yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Pariwisata NTB Yusron Hadi. Ia berharap kebijakan itu bisa ditinjau kembali. Karena pada prinsipnya, tingkat vaksinasi oleh Pemerintah Provinsi TNI-Polri dan sebagainya sudah menunjukkan hasil yang bagus.
“Vaksin pada hari ini di Lombok Tengah sudah 70% lebih. Kemudian Mataram sudah 80%,” sebut Yusron. []
