Ilustrasi – Pekerja membersihkan kamar yang akan digunakan sebagai tempat karantina bagi wisatawan mancanegara di Hotel Griya Santrian, Sanur, Denpasar, Bali, Senin (11/10/2021). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo.
Jakarta, goindonesia.co – Sejumlah pelaku perjalanan dari luar negeri mengeluhkan mahalnya tarif hotel karantina Covid-19 di Indonesia. Salah satu yang mengeluhkan adalah Riza Nasser, karyawan swasta yang kembali ke Jakarta pada 8 Desember. Saat itu ia baru saja mengunjungi istri dan anaknya yang tinggal di Malaysia.
Di Bandara Soekarno-Hatta, Riza menyatakan kepada petugas kesehatan bahwa ia belum menyewa kamar hotel karena perubahan durasi karantina. Petugas langsung menawarkan paket karantina 10 hari di hotel di sekitar bandara dengan tarif Rp 8,2 juta. Jumlah itu sudah termasuk biaya dua kali tes usap dan konsumsi. “Saya bilang tidak punya uang sebanyak itu untuk karantina,” ucap Riza dalam laporan Majalah Tempo edisi 18 Desember 2021.
Laki-laki 35 tahun itu sempat menawar biaya kamar Rp 300 ribu per malam. Namun petugas menolak dan mengatakan tarif itu paling murah dibanding hotel lain. Tak bersepakat, Riza disuruh bergabung dengan puluhan penumpang yang tak sanggup membayar biaya karantina di hotel. Sebagian adalah anggota jemaah tablig yang baru pulang dari Pakistan.
Menjelang tengah malam, seorang petugas menghampiri untuk mendata identitas mereka. Mereka lalu diminta naik ke bus Damri menuju Rumah Susun Pasar Rumput, Jakarta Pusat. Rusun itu salah satu lokasi karantina terpusat yang disediakan secara gratis oleh pemerintah.
Pada Rabu dinihari, 15 November lalu, seorang tenaga kesehatan mengambil sampel tes usap. Jika hasilnya negatif, Riza bisa langsung pulang tanpa perlu menunggu masa karantina rampung. Penyebabnya, Rusun Pasar Rumput makin penuh. Esoknya, hasil tes keluar dan Riza dinyatakan negatif. Ia hanya menjalani karantina selama delapan hari.
Pada hari kepulangan Riza, lantai tiga rusun berubah bak terminal. Para “alumnus” karantina berbaur dengan calo transportasi yang menawarkan jasa pengantaran. Mereka disarankan memakai jasa transportasi yang disediakan Satgas Covid-19 Pasar Rumput. Spanduk imbauan itu terpacak di berbagai sudut ruangan.
Menanyakan ongkos ke Ciledug, Tangerang, kawan Riza yang juga menjalani karantina harus membayar Rp 200 ribu. Adapun biaya ke rumah kos Riza yang berjarak sekitar 8 kilometer dipatok Rp 150 ribu. Pemesan taksi online harus melaporkan nama dan nomor telepon penjemput kepada tentara yang berjaga. “Semoga ada kebijakan yang lebih efektif dan murah dalam menangani pandemi Covid-19,” ujar Riza.
Kesulitan lainnya dialami Ardiyanto Pramono yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 9 Desember 2021. Ardi tiba bersama adik dan ayahnya yang berobat kanker di Singapura. Mereka sebelumnya telah memesan hotel karantina dan memilih paket menginap selama 5 hari di Hotel Mercure, Jakarta Selatan, seharga Rp 5 juta via aplikasi agen perjalanan.
Namun, petugas keamanan di tempat pengecekan memberi tahu Ardi bahwa hotel karantina yang dipesannya sudah penuh. Saat itu, pemerintah juga mengubah aturan durasi karantina dari 7 hari menjadi 10 hari. Ardi kelabakan mencari hotel.
Petugas di pos pemeriksaan kemudian menawarkan sejumlah paket karantina. Pilihan akhirnya jatuh pada Hotel Holiday Inn di Mataram, Jakarta Timur, yang dibanderol Rp 23 juta untuk tiga orang, termasuk ongkos tes usap dua kali. Ardi sempat mempertanyakan tarif yang sampai puluhan juta rupiah itu, tetapi petugas menyebut hotel itu termasuk paling murah. “Namanya juga kepepet, akhirnya saya memilih Hotel Holiday Inn,” ujar warga Magelang, Jawa Tengah, itu.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menjelaskan, tarif karantina dianggap tinggi karena ada pengeluaran yang harus ditanggung pihak hotel. Misalnya jasa dokter, perawat, tenaga keamanan, dan perawatan perangkat lunak situs pemesanan hotel.
Ia membantah bila hotel yang ikut program karantina disebut mencari cuan di tengah masa pandemi. “Kami memang berbisnis, tapi sangat dibatasi oleh batas tarif yang sudah ditentukan,” ujar Maulana. Meski begitu, ia tak membantah jika aturan karantina disebut bisa mendatangkan profit untuk penginapan, terutama yang okupansinya rendah. (***)
