Health

Komunikasi Penanganan Wabah Memburuk, SMSI Ingatkan Kemenkominfo

Published

3 years ago

4 August, 2021

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus

JAKARTA, goindonesia.co – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus optimistis tingkat kepercayaan publik terhadap hasil kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali pulih khususnya dalam kerangka penanganan wabah COVID-19 yang bermuara pada pemulihan ekonomi.

Tentu ini dengan sejumlah catatan yang melandasinya. Kerangka pertama, adalah dengan memfokuskan komunikasi pada satu pintu. Tidak lagi menggunakan banyak pintu, sehingga pesan dan kebijakan yang ditetapkan Presiden Jokowi sampai dan tidak menimbulkan kegamangan dan berpotensi memunculkan polemik di masyarakat.

Sebenarnya, sambung Firdaus, pintu komunikasi paling strategis melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). ”Sayangnya hingga hari ini, Kominfo tidak memainkan peran itu. Tidak ada capaian maksimal yang dirasakan masyarakat dengan hadirnya Kemenkominfo. Direct message dari Istana tidak sampai ke publik,” terang Firdaus, Rabu (4/8/2021).

Urusan data sebaran wabah COVID-19 di daerah hingga jumlah pasien yang terkontaminasi misalnya, semua bertumpu pada BNPB. Padahal, beban dan tugas BNPB bukan pada urusan menyebarkan data apalagi informasi. BNPB lebih pada proses penanganan kebencanaan. Meski pun, kini COVID-19 juga masuk dalam urgensi kerja BNPB. Hingga saat ini, dari seribu lebih media yang tergabung di SMSI, satupun belum ada yang tersentuh. Ini mungkin karena beratnya tugas BNPB.

Setelah BNPB, tugas yang berat dari sisi komunikasi kini ada di pundak Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Fakta ini begitu kasat mata, jika dilihat dari pola kerja yang dilakukan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Hampir setiap hari, turun ke lapangan melakukan cross check information di daerah, baik yang berkaitan dengan program vaksinasi, hingga pengendalian wabah.

”Lihat saja urusan penanganan dan informasi sebaran vaksin sampai obat. Semua informasi tertuju di Kemenkes dan BNPB. Artinya, Kemenkominfo tidak akan mampu menjawab semua yang dibutuhkan publik khususnya soal informasi data,” tandasnya.

Lalu apa tugas Kemenkominfo? Mantan Ketua PWI Banten dua periode ini menilai, fungsi komunikasinya Kemenkominfo di bawah kendali Menteri Johnny G. Plate tidak berjalan. Sangat jauh dari harapan.

”Jangankan soal data sebaran wabah dan urusan informasi vaksin dan kebijakan yang dikeluarkan Presiden, untuk urusan bagaimana menyampaikan manfaat dari kebijakan PPKM saja, nyaris semua media terfokus pada informasi yang disajikan BNPB atau Kemenkes, bukan Kemenkominfo yang seharusnya bisa menyampaikan pesan ini,” terang Firdaus.

Wajar, sambung dia, jika hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) 20-25 Juni 2021 lalu, menunjukan angka-angka demikian. Kepercayaan terhadap Presiden Jokowi terkoyak lantaran komando komunikasi tidak berjalan.

Data LSI jelas terpampang. Maka wajar pula, jika Presiden segera mengganti Johnny G. Plate dari kursi menteri. Cari sosok yang ideal yang mampu bekerja sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Karena jelas-jelas pola kerja Kemenkominfo tidak dirasakan.

”Silahkan tanya rekan-rekan media atau pemerhati komunikasi, apa manfaat dari Kemenkominfo di saat seperti ini. Lalu mengapa demikian? SMSI yakin Presiden punya catatan sendiri,” jelas Firdaus.

Jika fakta-fakta ini dibiarkan, tentu akan berdampak pada kinerja Presiden Jokowi. Kegamangan di masyarakat terhadap langkah kinerja Presiden tidak terlihat dan dirasakan. Sementara akar persoalan nasional terkait naiknya angka pengangguran, kemiskinan dan buruknya sisi kesehatan terus menjadi ’hantu’ di republik ini.

”Ya, bukannya membaik tapi semakin buruk. Jika ini dibiarkan berlarut-larut maka dampaknya terus meluas. Komunikasi dalam penanganan wabah akan terus memburuk. Publik resah hingga akhirnya, berita-berita negatif begitu deras berselancar di ponsel masyarakat. Karena pola komunikasi dan informasi tidak searah. Kemenkominfo tidak bisa memainkan peran strategisnya,” terangnya.

Faktor kedua, Kemenkominfo harus mampu memainkan perannya sebagai jembatan penghubung dengan menggandeng lembaga atau asosiasi media, tokoh publik, tokoh agama baik nasional dan daerah dalam menyampaikan pesan-pesan Pemerintah Pusat yang diharapkan berimplikasi positif di masyarakat.

”Pola kerja dalam menggandeng media dan tokoh publik saja tidak terlihat yang dilakukan Kemenkominfo. Menteri Johnny G. Plate lebih asik bermain sendiri dengan konsep kerjanya. Jujur saja kami kecewa, Kemenkominfo tidak bisa berbuat banyak terhadap kondisi saat ini,” tegas Firdaus.

Sebagai serikat media, sambung Firdaus, SMSI hanya mengingatkan, memberikan warning kepada Kemenkominfo untuk lebih lunak dan fleksibel dalam membuat terobosan dalam sisi komunikasi sebagai upaya membantu pemulihan kondisi bangsa.

”Kami berharap Johnny G. Plate sadar dengan kondisi dan fakta-fakta ini. Sadar pula bahwa Kementerian di bawah komandonya belum bisa berbuat banyak, lantaran sisi komunikasi tidak berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Presiden Jokowi juga bisa memaknai kritik ini sebagai landasan. Satu harapan kami, Indonesia lekas sembuh,” tutup Firdaus.

Senada disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dan kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Prof.Dr. Moestopo (beragama), Dr. Taufiqurokhman.

Dalam penegasannya Taufiqurokhman melihat munculnya hasil Survei LSI terkait trend Presiden Jokowi menurun, sampai di bawah 50 persen karena ternyata pemerintah pusat tidak bisa mengendalikan penyebaran Pandemi Covid-19 di Pulau Jawa Bali dan seluruh Indonesia.

”Hanya beberapa negara secara sistematis dan masif penyelesaiannya. Baik dari testing, tracing dan treatment. Soal pelaksanaan PPKM Darurat yang dianggap gagal malah dilanjutkan oleh pemerintah pusat yang lagi-lagi aturannya sangat tidak siap dilaksanakan. Jadi wajar kalau lampu kuning masyarakat menyala kepada pemerintahan Presiden Jokowi,” terangnya.

Bahkan sambung Taufiqurokhman, kini muncul bendera putih setengah tiang berkibar lantaran publik menyerah dengan kondisi saat ini. ”Lalu apa yang harus dilakukan? Presiden Jokowi sudah benar menggenjot agar bansos segera dibagikan ke masyarakat. Karena selama PPKM darurat hampir tidak ada bansos untuk masyarakat yang terdampak,” jelasnya.

Terkait adanya permintaan dari masyarakat agar Rapid Test, PCR atau Swab digratiskan bagi masyarakat hal ini sangat relevan. ”Jangan seperti PPKM Darurat jumlah testing menurun lantas diklaim sebagai keberhasilan. Sungguh sangat bahaya mengambil kesimpulan dengan permasalahan yang kurang tepat treatmentnya,” jelasnya.

Taufiqurokhman juga menilai Kemenkominfo harus mengambil peran-peran strategis dalam pemberitaan dan memberikan siaran beredukasi. ”Banyak televisi yang menyiarkan menakut-nakuti masyarakat. Lalu apa peran Kemenkominfo. Maka berikan informasi seperti yang diharapkan Presiden Jokowi yakni informasi positif yang menyebar optimisime,” imbuhnya.

Selanjutnya, Kemenkominfo juga harus menggandeng perguruan tinggi yang masih mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Perguruan Tinggi swasta dan negeri harus digandeng dalam vaksinasi gratis buat mahasiswa fan dosen serta masyarakat sekitarnya.

”Perguruan tinggi porsinya diberikan lebih untuk tampil menyebarkn berita positif atau memberikan penyebar optimisme. Jangan terlampu banyak para politisi yang jelas berkepentingan utk menaikan citra partai atau hanya cari popularitas. Berikan kegiatan-kegiatan posotif pada perguruan tinggi agar mendukung menyebarkan nerita postif atau optimisme,” paparnya.

Menanggapi kondisi saat ini, Praktisi media sekaligis pengamat sosial Dhiman Abror juga angkat bicara. Dikatakannya, dalam perspektif survei dan polling, tingkat kepercayaan terhadap seorang pemimpin yang naik turun adalah fenomena biasa.

”Para pemimpin dunia pun mengalami fenomena yang sama, ketika dia membuat kebijakan populer dan membuat senang masyarakat pasti popularitas dan kepercayaan publik naik. Sebaliknya kalau dia membuat kebijakan yang tidak populer maka kepercayaan publik akan turun,” jelas mantan Pemimpin Redaksi Jawa Pos ini.

Dikatakan Dhiman, kebijakan PPKM yang diambil Presiden Jokowi kali ini tidak populer di mata masyarakat, selain itu, penanganan pandemi secara umum oleh pemerintah dianggap kurang efektif, karena itu kepercayaan masyarakat pun turun.

”Otomatis kredibilitas pemimpin itu turun di mata masyarakat, dia juga akan dianggap sebagai pemimpin yang kurang efektif. Kalau dikaitkan dengan perhelatan pilpres para ahli survei akan melihat angka di bawah 50 persen bagi petahana ini sudah masuk kategori lampu kuning yang harus diwaspadai,” urai Dhiman.

Dirinya pun mengkrituisi sikap posisi Kemenkominfo. ”Ya Kemenkominfo tentu tidak bisa bekerja sendirian karena persoalannya kompleks. Tetapi kominfo seharusnya bisa memainkan fungsi yang lebih efektif dalam mendesain dan mengeksekusi komunikasi politik pemerintah. Dalam hal ini masih sangat banyak kelemahan yang ada di kominfo,” ungkapnya.

Lalu apa yang harus dilakukan Kemenkominfo sebagai salah satu Kementerian yang memiliki tupoksi kamunikasi lintas sektoral, untuk meningkatkan kepercayaan publik ini?

Dhiman berharap Kemenkominfo harus lebih bisa merangkul semua elemen masyarakat supaya komunikasi politik pemerintah lebih efektif. Kominfo bisa lebih mengintensifkan kerjasama dengan “opinion leader” dan “opinion maker” dari kalangan masyarakat.

”Kemenkominfo harus melakukan pendekatan lebih intensif dengan para pemimpin informal di kalangan masyarakat. Selain itu Kominfo harus lebih intensif bekerjasama dengan media yang bisa menjadi ujung tombak komunikasi massa dengan masyarakat,” jelasnya.

Akademisi Untirta Boyke Pribadi juga menguraikan beberapa hal yang menjadi faktor menurunya tren kepercayaan publik terhadap Jokowi. Salah satunya disebabkan karena komunikasi yang tidak terarah.

Kesimpangsiuran informasi dan adanya ketidak konsistenan informasi dari atas sampai bawah ditambah dengan kepanikan masyarakat di era pandemi yang cenderung menyimpulkan informasi dengan cepat sesuai selera pribadi ditambah dengan pesatnya teknologi informasi yang mempercepat tersebarnya.

Kabar hoaks atau informasi bohong menyebar begitu deras. Padahal ini terkait kepercayaan kepada kepemimpinan Fulltrust society adalah kondisinya sangat sempurna bagi kepemimpinan, dan kondisi rawan ada pada tingkat low trust atau bahkan zero trust society.

”Kemenkominfo harus berperan optimal dalam menjembatani komunikasi antara atas dan bawah hanya saja kominfo disibukkan dengan mengatasi persoalan hoaks,” tandasnya.

Johnny G. Plate harus meniru gaya Harmoko untuk menjembatani komunikasi antara Presiden dengan masyarakat. ”Pada masa Harmoko sangat dikenal komunikasi efektif Dengan memanfaatkan media. Dalam kondisi sulit seperti ini, agar seluruh informasi tidak bias, jika kementerian tidak dapat berdiri di tengah, mungkin agar komunikasi dapat efektif dapat mengoptimalkan komunikasi milik pemerintah Seperti TVRI dan RRI,” urainya.

Boyke Pribadi yang juga Ketua ICMI orwil Banten, meminta Kemenkominfo untuk membangkitkan modal sosial bangsa menuju fulltrust society, dengan mengurangi blunder-blunder berkomunikasi yang terjadi dan mampu memanfaatkan media media milik pemerintah agar menjadi media yang sangat terpercaya.

”Berikan masyarakat bukti bukan hanya janji. Janji-janji manis sangat tidak diperlukan pada masyarakat dengan kondisilow trust atau bahkan zero trust dengan demikian kita bisa keluar dari kondisi pandemi dengan baik,” timpal Boyke Pribadi.

Dugaan ketidak-adilan Kemkominfo dalam penyaluran bantuan melalui program Diseminasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), mengundang reaksi keras dari para pengusaha media siber di berbagai daerah.

Para pengusaha media siber yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menolak penyaluran KPCPEN yang disebut ”Berkah Presiden Jokowi”, karena mereka nilai pelaksanaannya tidak adil, diskriminatif, dan merendahkan martabat media siber. Protes ketidakpercayaan tersebut, terungkap dari berbagai media di daerah untuk Peninjauan ulang Pegiatan Desiminasi KPCPEN di Kemenkominfo.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan atas surat dari SMSI dan konfirmasi dari kementerian. (***)

Kesehatan

Kenali Gejala Jantung Sejak Dini

Published

2 months ago

24 September, 2024

goindonesia1

Ilustrasi pasien penderita Gejala Jantung (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Tingginya prevalensi penyakit kardiovaskular di Indonesia disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, pola makan yang tidak seimbang, hipertensi, obesitas, diabetes melitus, dan kurangnya aktivitas fisik. Perilaku tersebut merupakan salah satu kontributor utama terjadinya penyakit jantung koroner (PJK). Dilaporkan, 50% penderita PJK berpotensi mengalami henti jantung mendadak atau sudden cardiac death.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, data Riskesdas pada 2018 menunjukkan prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia sebesar 1,5%, sedangkan prevalensi penyakit jantung koroner sebesar 0,5% pada 2013. Berdasarkan Global Status Report on NCD 2019 (IHME), sebanyak 17,8 juta kematian, atau 1 dari 3 kematian di dunia setiap tahun, disebabkan oleh penyakit jantung.

“Kalau dari hasil IHME survei yang kita lihat bahwa penyakit jantung iskemik pada 2019 itu menempati urutan nomor satu dan pada 2021, pasca-COVID-19 pun masih menempati urutan nomor satu, hanya dari jumlah kematian terjadi penurunan sedikit, tapi perbedaannya tidak terlalu besar,” kata dr. Nadia pada temu media Hari Jantung Sedunia (HJS) pada Senin (23/9/2024).

dr. Nadia melanjutkan, secara global, penyakit jantung iskemik tetap menjadi penyebab utama kematian. Sementara di Indonesia, penyakit stroke menjadi penyebab kematian terbesar. Berdasarkan total kematian, terjadi penurunan jumlah kematian akibat stroke dari 21,8% pada 2019 menjadi 18,49% pada 2021, diikuti oleh penyakit jantung iskemik.

“Jadi, di Indonesia itu sebaliknya yang menjadi penyebab utama kematian justru adalah stroke dan bisa saja penyebabnya karena mungkin layanan kesehatan deteksinya belum betul-betul merata sehingga tidak terdeteksi dan masih menjadi salah satu isu,” lanjut dr. Nadia.

Pada 2023, terjadi peningkatan jumlah pembiayaan untuk penyakit katastropik yang mencapai Rp34,8 triliun, di mana penyakit kardiovaskular (jantung dan stroke) menjadi penyakit dengan pembiayaan terbesar, yakni Rp22,8 triliun, dalam program JKN.

Lebih lanjut, dr. Nadia menyebutkan empat perilaku masyarakat yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, yaitu merokok, kurang aktivitas fisik, minim konsumsi buah dan sayur, serta konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan.

“Bisa dilihat penyakit jantung saat ini mulai banyak pada usia-usia muda. Kenapa terjadi pergeseran usia pada penyakit jantung? Karena adanya perubahan gaya hidup yang tidak sehat,” kata dia melanjutkan.

Penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian di dunia selama 20 tahun terakhir. Kematian akibat penyakit jantung secara global mencapai hingga 18,6 juta setiap tahunnya. Angka kematian tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 20,5 juta pada 2020 dan 24,2 juta pada 2030.

President of Indonesian Heart Association dr. Radityo Prakoso, yang juga hadir sebagai narasumber dalam temu media HJS, menjelaskan bahwa penyakit jantung iskemik berkontribusi terhadap persentase kematian tertinggi di antara berbagai penyakit jantung. Selain itu, penyakit jantung tidak hanya ditemukan pada usia tua, tetapi juga pada usia muda.

“Gaya hidup tidak sehat menjadi penyebab paling umum dari penyakit jantung koroner di usia muda,” kata dr. Radityo.

Lebih lanjut, dr. Radityo menyebutkan beberapa gejala yang mengarah pada penyakit jantung, yaitu rasa tidak nyaman di area dada (nyeri, sesak, tertekan, terbakar); mual dan muntah; keringat dingin; pusing atau pingsan; nyeri yang menjalar ke lengan, rahang, tenggorokan, atau punggung; kaki bengkak; mudah lelah; berdebar-debar; detak jantung tidak teratur; serta batuk yang tidak kunjung sembuh dengan sputum berwarna pink muda atau putih berbusa.

“Kendati demikian, gejala tersebut dapat bervariasi antara individu. Segera periksakan diri Anda ke dokter apabila ada dugaan kuat penyakit jantung terutama jika memiliki risiko tinggi,” kata dr. Radityo.

dr. Radityo melanjutkan, 80% penyakit jantung dapat dicegah melalui pencegahan primer, yaitu promosi kesehatan dan proteksi spesifik, seperti berhenti merokok, makan makanan sehat, rutin beraktivitas fisik, menghindari konsumsi alkohol berlebihan, tidur yang cukup, dan menjaga berat badan tetap ideal.

Sementara itu, pencegahan sekunder dilakukan dengan deteksi dini dan tata laksana awal segera, seperti evaluasi tekanan darah, evaluasi kadar kolesterol, indeks massa tubuh (IMT), dan kadar gula darah secara rutin atau berkala.

Dr. Rita Ramayulis, selaku perwakilan dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia yang juga hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya pengaturan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL). Konsumsi gula sebaiknya dibatasi hingga 50 gram per hari, garam 2.000 mg per hari, dan lemak 67 gram per hari.

“Kecukupan konsumsi gula dalam pembagian bahan makanan sehari menurut gizi seimbang untuk laki-laki usia 19-29 tahun dengan 2725 kkal,” kata Dr. Rita.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah merumuskan beberapa strategi untuk mencegah dan mengendalikan penyakit jantung koroner dengan pendekatan PATUH dan CERDIK.

PATUH: Periksa kesehatan secara rutin dan mengikuti anjuran dokter; Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur; Tetap diet dengan gizi seimbang; Upayakan aktivitas fisik dengan aman; Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya.

CERDIK: Cek kesehatan secara rutin, Enyahkan asap rokok, Rajin beraktivitas fisik, Diet sehat dengan kalori seimbang, Istirahat cukup, Kelola stres.

Kemenkes RI memperingati Hari Jantung Sedunia dengan menggelar temu media melalui Zoom Meeting pada Senin (23/9/2024). Temu media ini mengangkat tema global “Use Heart, For Action”, dan tema nasional “Ayo Bergerak untuk Sehatkan Jantungmu.” (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI

Kesehatan

Tidak Ada Efek Samping Akibat Vaksin COVID-19 di Indonesia

Published

7 months ago

2 May, 2024

goindonesia1

Ilustrasi vaksin COVID-19 (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Hinky Hindra Irawan Satari mengatakan, tidak ada kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia atau thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) setelah pemakaian vaksin COVID-19 AstraZeneca di Indonesia. Hal ini berdasarkan surveilans aktif dan pasif yang sampai saat ini masih dilakukan oleh Komnas KIPI.

“Keamanan dan manfaat sebuah vaksin sudah melalui berbagai tahapan uji klinis, mulaiuji klini tahap 1, 2, 3 dan 4 termasuk vaksin COVID-19 yang melibatkan jutaan orang, sampai dikeluarkannya izin edar. Dan pemantauan terhadap keamanan vaksin masih terus dilakukan setelah vaksin beredar” kata Prof Hinky.

Sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO), Komnas KIPI bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPOM melakukan surveilans aktif terhadap berbagai macam gejala atau penyakit yang dicurigai ada keterkaitan dengan vaksin COVID-19 termasuk TTS. Survei dilakukan di 14 rumah sakit di 7 provinsi yang memenuhi kriteria selama lebih dari satu tahun.

“Selama setahun, bahkan lebih, kami amati dari Maret 2021 sampai Juli 2022. Kami lanjutkan lebih dari setahun karena tidak ada gejalanya, jadi kami lanjutkan beberapa bulan untuk juga supaya memenuhi kebutuhan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk menyatakan ada atau tidak ada keterkaitan. Sampai kami perpanjang juga tidak ada TTS pada AstraZeneca,” jelas Prof Hinky.

“Jadi, kami melaporkan pada waktu itu tidak ada kasus TTS terkait vaksin COVID-19,” lanjut Prof Hinky.

Indonesia merupakan negara dengan peringkat keempat terbesar di dunia yang melakukan vaksinasi COVID-19. Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Setelah surveilans aktif selesai, Komnas KIPI tetap melakukan surveilans pasif hingga hari ini. Berdasarkan laporan yang masuk, tidak ditemukan laporan kasus TTS.

TTS merupakan penyakit yang menyebabkan penderita mengalami pembekuan darah serta trombosit darah yang rendah. Kasusnya sangat jarang terjadi di masyarakat, tapi bisa menyebabkan gejala yang serius.

“Kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) bila ditemukan penyakit atau gejala antara 4 sampai 42 hari setelah vaksin disuntikkan. Kalaupun saat ini ditemukan kasus TTS di Indonesia, ya pasti bukan karena vaksin COVID-19 karena sudah lewat rentang waktu kejadianya,” jelas Prof Hinky.

“Namanya trombosis, pembuluh darah membeku. Kalau terjadi di otak muncul gejala pusing, di saluran cerna mual, di kaki pegel. Kalau jumlah trombositnya menurun, ada perdarahan, biru biru di tempat suntikan, ya, itu terjadi, tapi 4-42 hari setelah vaksin. Kalau sekarang terjadi, ya, kemungkinan besar terjadi karena penyebab lain, bukan karena vaksin,” kata Prof Hinky.

Masyarakat juga masih bisa melaporkan kejadian ikutan pasca-imunisasi atau KIPI kepada Komnas KIPI melalui puskesmas terdekat. “Puskesmas sudah terlatih, akan dilakukan investigasi, anamnesis, dan rujukan ke RS untuk akhirnya dikaji Pokja KIPI dan dikeluarkan rekomendasi berdasarkan bukti yang ada,” jelasnya. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI

Kesehatan

Cegah Kanker Serviks: Kolaborasi Bio Farma dan IHC RS Pelabuhan Cirebon Kenalkan CerviScan

Published

1 year ago

3 November, 2023

goindonesia1

Grand launching deteksi Ca Cervix dengan Metode PCR HPV-DNA (Sampel Urine) & Vaksin Ca Cervix di Hotel Prima, Kota Cirebon (02/11). (Dokumentasi : @www.biofarma.co.id)

Cirebon, goindonesia.co – Bio Farma bersama IHC RS Pelabuhan Cirebon berkolaborasi cegah kanker serviks dengan memperkenalkan kit diagnostik deteksi dini melalui pemeriksaan urine dengan metode PCR HPV-DNA di Hotel Prima, Kota Cirebon. Acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bahaya kanker serviks dan pentingnya melakukan deteksi dini.

Direktur Medis dan Hubungan Kelembagaan Bio Farma, Sri Harsi Teteki mengatakan bahwa kanker serviks sangat berbahaya bagi perempuan karena sering ditemukan pada stadium lanjut sehingga pengobatannya terlambat.

“Kanker serviks sangat berbahaya bagi perempuan, seperti kita ketahui kanker serviks menempati urutan kedua terbanyak setelah kanker payudara. Kanker serviks sering kali ditemukan pada stadium lanjut karena tidak adanya gejala pada stadium awal kanker serviks.” ujar Sri Harsi Teteki.

“Sebab itu, pentingnya bagi perempuan untuk melakukan deteksi dini, karena Kanker serviks dapat terdeteksi dengan kita rutin melakukan deteksi dini, lebih awal ditemukan akan memberikan harapan hidup lebih baik.” tambahnya.

Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati, M.A.P. mengungkapkan dirinya sangat berterima kasih karena diagnostik kit ini memenuhi kebutuhan perempuan dalam melakukan deteksi dini dengan nyaman.

“Atas nama Pemerintah Kota Cirebon, saya mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang terjadi, diagnostik kit ini merupakan jawaban atas kebutuhan perempuan untuk melakukan deteksi dini dengan nyaman.” ungkap Eti Herawati.

“Saya juga berharap dengan adanya kit diagnostik ini kedepannya dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya kanker serviks dan pentingnya melakukan deteksi dini bagi masyarakat khususnya Cirebon.” tambah Eti.

Masih tingginya kasus kanker serviks di Indonesia disebabkan karena rendahnya kesadaran perempuan untuk melakukan deteksi dini dikarenakan merasa takut dan malu.

Kanker serviks juga termasuk penyakit yang disebut sebagai “Silent killer” karena tidak adanya gejala pada stadium awal kanker serviks. Hampir semua kasus kanker serviks (lebih dari 95%) disebabkan oleh infeksi human papillomavirus (HPV) risiko tinggi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Hj. Siti Maria Listiawaty, MM mengatakan dengan adanya kit diagnostik yang lebih nyaman dan efektif ini dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat dalam mencegah kanker serviks.

“Dengan adanya metode yang lebih efektif dan nyaman ini, saya berharap masyarakat akan lebih sadar tentang bahayanya kanker serviks, masyarakat juga tidak perlu takut dan malu lagi untuk melakukan pemeriksaan karena metode yang digunakan adalah mengambil sampel urine.” ungkap Siti Maria.

Karena itu, Maria berharap dengan alat deteksi dini terhadap Human Papillomavirus (HPV) penyebab kanker serviks yang dihadirkan Bio Farma, tidak ada lagi kendala melakukan deteksi dini karena lebih praktis dan nyaman. (***)

*Bio Farma, @www.biofarma.co.id