Health

Jokowi: Kesenjangan Akses Vaksin Antara Negara Kaya Dan Miskin Masih Lebar

Published

on

Presiden Jokowi. (Tangkapan layar YouTube)

Jakarta, goindonesia.co : Kesenjangan akses terhadap vaksin Covid-19 secara global masih lebar. Lebih dari 7,6 miliar dosis vaksin yang telah disuntikkan umat manusia dunia saat ini, sebagian besar masih didominasi penduduk dari negara-negara maju dan kaya.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya saat menghadiri Konferensi Tinggi Tinggi (KTT) Asia-Europe Meeting (ASEM) Ke-13 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (26/11/2021), seperti disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Kepala Negara, sebanyak 64,99 persen populasi negara kaya telah menerima setidaknya satu dosis vaksin. “Sementara di negara miskin baru 6,48 persen,” ujar Presiden Jokowi yang mengajak para pemimpin negara Asia dan Eropa untuk bekerjasama menghadapi pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum usai. 

Lebih jauh Presiden Jokowi mengatakan bahwa target vaksinasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga masih sulit dicapai. Diperkirakan hampir 80 negara tidak mencapai target vaksinasi 40 persen populasi di akhir tahun 2021. Bahkan, pada saat yang sama, lebih dari 100 juta dosis vaksin di negara G7 tidak terpakai dan kadaluwarsa.

Dalam pertemuan ASEM tersebut, Presiden mengajak semua pihak mengubah situasi agar target vaksinasi WHO dapat dicapai semua negara. “Untuk itu, dose-sharing harus digalakkan, produksi vaksin dinaikkan, dan kapasitas penyerapan negara penerima vaksin ditingkatkan,” ungkapnya.

Presiden juga mengajak para pemimpin ASEM untuk terus memperkuat tata kelola dan arsitektur kesehatan global, salah satu agenda utama dalam Presidensi Indonesia di G-20. “WHO harus diperkuat. Traktat pandemi harus didukung oleh semua negara dan mekanisme pendanaan kesehatan untuk negara berkembang perlu dibangun,” katanya.

Sedangkan terkait percepatan pemulihan ekonomi, Presiden Jokowi menyampaikan dua hal utama yang memerlukan kerja lsama erat para pemimpin ASEM, yaitu transisi energi dan transisi digital.

Transisi menuju energi baru terbarukan, menurut Presiden, harus terus didorong namun perlu diletakkan juga dalam konteks pencapaian SDGs. “Investasi dan alih teknologi adalah kata kunci,” ujarnya.

Selain itu, inklusivitas juga dinilai sangat penting agar celah kesejahteraan tidak makin melebar dan tidak ada yang tertinggal. Inklusivitas dapat dicapai jika akses digital ditingkatkan.

“Digital ekonomi adalah masa depan ekonomi kita. Mari kita menjalin kerjasama agar kita dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat,” tuturnya menegaskan.

Soroti Afghanistan 

Lebih jauh Presiden Jokowi menyoroti situasi kemanusiaan di Afghanistan yang memburuk karena pemerintahan inklusif yang belum terwujud. Selain itu, dua isu yang jadi perhatian Indonesia, kata Presiden, yaitu pemberdayaan perempuan dan kerjasama antarulama.

“Saat ini, pemerintahan inklusif belum terwujud. Situasi kemanusiaan memburuk. Sekitar 23 juta rakyat Afghanistan terancam krisis pangan,” ungkap Presiden “Bantuan kemanusiaan menjadi prioritas. Kami berkomitmen memberikan bantuan, termasuk untuk bantuan kapasitas,” ujarnya. 

Terkait masalah pemberdayaan perempuan di Afghanistan, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa penghormatan hak-hak perempuan adalah salah satu janji Taliban. Indonesia ingin berkontribusi agar janji tersebut dapat dipenuhi, antara lain melalui Indonesia-Afghanistan Women Solidarity Network yang akan dimanfaatkan untuk kerjasama pemberdayaan perempuan ke depan.

“Kami juga siap memberikan beasiswa pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Kami akan terus lanjutkan upaya pemberdayaan perempuan Afghanistan melalui kerjasama dengan berbagai pihak,” ucapnya.

Terkait kerjasama antarulama di Afghanistan, Presiden Jokowi memahami betul peran penting ulama di masyarakat. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama Afghanistan-Pakistan-Indonesia untuk mendukung proses perdamaian.

“Meskipun situasi Afghanistan sudah berbeda, namun ulama tetap berperan penting. Kami siap memfasilitasi dialog antara ulama, termasuk ulama Afghanistan,” ungkapnya.

Dilansir BPMI Setpres, turut mendampingi Presiden dalam acara ASEM Ke-13, yaitu Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung, dan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) I Gede Ngurah Swajaya. (***)

Trending

Exit mobile version