Connect with us

Berita Provinsi

Sadar Tolak Stunting Terpadu di Mamminasata, Inovasi RSUD Haji Raih Predikat Terbaik dari Kemenpan-RB

Published

on

RSUD Haji dengan inovasi yang dilakukan , yakni Sadar Tolak Stunting Terpadu di Mamminasata (Foto : @kantorberitasulsel.com)

Makassar, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini UPT RSUD Haji meraih predikat inovasi replikasi terbaik pada kluster Provinsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI.

Hal itu berdasarkan pengumuman nomor B/536/PP.00.05/2024, tentang hasil penilaian presentasi dan wawancara Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI) pelayanan publik tahun 2024 yang diteken oleh Plt Deputi Bidang Pelayanan Publik, Abdul Hakim, tanggal 29 Juli 2024.

Penilaian itu dalam rangka menjalankan amanat peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 91 tahun 2021 melalui penyelenggaraan pemantauan keberlanjutan dan replikasi inovasi pelayanan publik.

Adapun inovasi yang dilakukan oleh RSUD Haji, yakni Sadar Tolak Stunting Terpadu di Mamminasata atau disingkat SATSET’MA. Inovasi ini mencakup di beberapa wilayah, yakni Makassar, Gowa, dan Takalar.

“Sasaran kita di wilayah Makassar, Gowa, Takalar, karena merupakan area aglomerasi sekitar RSUD Haji. Inovasi ini menitikberatkan pada lintas sektor dan lintas program dalam penanganan stunting,” ujar Direktur RSUD Haji, dr. Evi, Selasa, 30 Juli 2024.

Inovasi ini memudahkan pasien yang terindikasi stunting untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jika ditemukan pasien yang berobat di RSUD Haji, namun tidak memiliki/terdaftar BPJS/JKN, maka akan dilakukan pendampingan hingga terdaftar BPJS. Tentunya hal ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan lintas program/lintas sektor pemerintah daerah asal pasien tersebut. Bahkan ada pasien yang juga difasilitasi untuk kepengurusan KK dan akta kelahirannya.

“Ide atau gagasan inovasi ini adalah pemberian pelayanan penanganan kepada pasien stunting JKN dan Non JKN, pemberian fasilitas ambulans gratis wilayah Mamminasata, serta pendampingan dan monitoring pasca perawatan dengan berkoordinasi puskesmas wilayah Mamminasata,” jelasnya.

Proses inovasi ini pun melibatkan puskesmas wilayah kerja asal pasien, sehingga fungsi kontrol pasien stunting yang sustainable pada saat pasien sudah dipulangkan dari rumah sakit.

Termasuk mengedepankan koordinasi lintas program/lintas sektor terhadap pasien stunting melibatkan RSUD Haji, Dinas Kesehatan Sulsel, Dinas Sosial Sulsel, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota asal pasien, Dinas Dukcapil, Camat, Lurah, Puskesmas serta kader-kader kesehatan wilayah kerja pasien.

Direktur RSUD Haji ini berharap, dengan inovasi ini, harapan jangka pendek, semoga dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien stunting di wilayah Mamminasata. Terlebih, penurunan stunting ini menjadi salah satu prioritas oleh Pj Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh.

“Harapan kami juga inovasi ini dapat penguatan regulasi melalui Pergub dan Perda. Serta harapan kedepannya (jangka panjang) inovasi ini dapat direplikasi atau digunakan oleh semua rumah sakit di Sulsel bahkan seluruh Indonesia,” jelasnya.

Ketua Tim Inovator SATSET’MA, drg.Burhanuddin mengatakan, bahwa hadirnya inovasi ini berangkat dari keresahan dan ketakutan sebagian orang tua pasien stunting untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit.

“Usaha kami untuk berkoordinasi dan berkolaborasi LP/LS terkait yang menjadi pembeda dari inovasi ini. Bagaimana kami bisa membantu pasien-pasien stunting untuk menerbitkan kartu JKN, akta kelahiran dan Kartu Keluarga bagi pasien-pasien stunting yang kami rawat di RSUD Haji, tanpa harus wara wiri kesana kemari. Sehingga mereka bisa fokus menunggui anaknya yang dirawat di RSUD Haji,” tuturnya. (***)

*Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Pj Bahtiar Hadiri Seminar Harhubnas Sulbar 2024, Dorong Peningkatan Transportasi

Published

on

Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin saat menghadiri seminar Harhubnas 2024 dengan tema, Transportasi Sulbar Maju Menuju Nusantara Baru, Sulbar Tumbuh Bersama IKN dan Sulbar Menyanggah IKN Melalui Ekonomi Hijau dan Biru (Foto : @berita.sulbarprov.go.id)

Mamuju, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin bakal mendorong pembangunan pelabuhan kontainer di provinsi ke 33 ini. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar untuk tumbuh bersama Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan langsung Bahtiar Baharuddin, saat menghadiri seminar Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2024 dengan tema, transportasi Sulbar maju menuju Nusantara baru, Sulbar tumbuh bersama IKN dan Sulbar menyanggah IKN melalui ekonomi hijau dan biru, Kamis, 19 September 2024.

Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, masalah perhubungan menjadi bagian dari tantangan yang harus segera diselesaikan Pemprov Sulbar dalam menghadapi permintaan dari IKN, khususnya transportasi laut dan udara.

“Jadi, kalau mau membangun koneksi daerah ini adalah membangun dari udara dan laut. Misalnya, kita sudah produksi hasil bumi yang banyak, keluar dari daerah harus pakai transportasi. Nah, disamping itu harus ada pelabuhan. Pelabuhannya gimana, pelabuhannya harus representatif untuk kapal-kapal. Dan sampai saat ini, kita belum ada pelabuhan kontainer,” kata Bahtiar Baharuddin.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu juga mengungkapkan, kapal kontainer ada dua macam, yakni kontainer untuk hasil bumi yang kering dan hasil bumi yang basah. Menurutnya, infrastruktur bukan hanya kapal, tapi pelabuhan yang representatif.

“Jadi, saya mendorong betul ada bantuan dan perhatian dari pemerintah pusat, supaya bangun pelabuhan kontainer di Sulbar. Selama pelabuhan kontainer nggak diselesaikan, maka diskusi kita tentang ekosistem laut masih bermasalah. Arus barang dari dan kembali ke Sulbar itu bermasalah. Kita harus bawah jauh lagi ke Makassar, jauh sekali,” ungkapnya.

Sementara untuk transportasi udara, Bahtiar Baharuddin menjelaskan, Pemprov Sulbar harus membuka akses ke seluruh daerah dengan mendahulukan yang paling prioritas. Misalnya, kata dia, ke Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

“Nah, kalau udara, kita harus membuka akses semua daerah, tetapi mana yang prioritas. Makassar sudah, balik papan sudah, sekarang yang prioritas adalah Surabaya Jawa Timur. Karena hampir seluruh ekonomi Indonesia timur, semua ujungnya Jawa Timur. Nah, kalau kita bisa membangun jalur laut langsung ke Surabaya, itu keren sekali,” tutur Bahtiar Baharuddin. (***)

*Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Continue Reading

Berita Provinsi

Kebijakan Pemprov Kalteng Memajukan Pendidikan: Program Beasiswa, Bantuan Guru dan Fasilitas Belajar Siswa

Published

on

Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran saat meluncurkan berbagai program bantuan yang signifikan untuk mendukung pendidikan di wilayah Kalteng (Foto : @mmc.kalteng.go.id)

Palangka Raya, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Prov. Kalteng telah meluncurkan berbagai program bantuan yang signifikan untuk mendukung pendidikan di wilayah tersebut. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan bagi mahasiswa, guru, serta siswa di provinsi ini.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemprov Kalteng melalui Disdik memberikan bantuan kepada guru-guru, yaitu perhatian khusus melalui program “5000 Rumah Guru Berkah.” Dalam program ini Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran membantu pembayaran uang muka (DP) rumah guru sebesar 10 jt rupiah sehingga DP 0%. Cicilan dimulai di bulan ke 3 dan tanpa biaya administrasi apapun. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan memberikan kepastian tempat tinggal bagi mereka.

Peningkatan gaji bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) juga merupakan bagian dari kebijakan terbaru Disdik Kalteng. Kenaikan gaji ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan insentif yang layak bagi tenaga pendidik yang selama ini telah berkontribusi pada dunia pendidikan. Gaji GTT dan PTT naik signifikan. GTT semula Rp. 1.500.000,00 naik menjadi Rp. 2.450.000,00. dan untuk PTT dari Rp. 750.000,00 naik menjadi Rp. 1.750.000,00.

Tak hanya guru-guru, siswa juga mendapatkan bantuan atau kemudahan, Disdik Kalteng telah menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung pendidikan mereka. Mulai dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang gratis bagi calon siswa SMA, hingga Asesmen Minat dan Bakat (AMB) gratis untuk 20 ribu siswa kelas X. Ini bertujuan untuk memfasilitasi penentuan jalur pendidikan yang tepat bagi setiap siswa.

Sedangkan bagi siswa kelas XII, Disdik Kalteng menyediakan try out UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) gratis untuk 30.700 siswa, sebagai persiapan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa siswa siap menghadapi ujian yang akan menentukan masa depan akademis mereka.

Selain itu, bagi siswa kelas XII, Disdik Kalteng menyediakan kuota sebanyak 10.000 kuliah gratis untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program ini dirancang untuk meringankan beban biaya kuliah dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Siswa SMK juga tidak terlewatkan dari program bantuan ini. Disdik Kalteng memberikan sertifikasi melalui Sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi siswa SMK sehingga mereka lebih siap memasuki dunia kerja.

Tak hanya itu, kalangan mahasiswa juga tidak luput dari perhatian Pemprov Kalteng, seperti Tabungan Beasiswa (TABE) BERKAH dengan nilai Rp 7,5 juta per mahasiswa per tahun. Program ini diperuntukkan bagi lebih dari 13 ribu mahasiswa, memberikan mereka dukungan finansial yang diperlukan untuk melanjutkan studi mereka tanpa beban biaya yang berat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo menyampaikan, “Program-program ini adalah bagian dari komitmen Pak Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wagub Kalteng H. Edy Pratowo untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah. Kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, kita dapat menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan”, ujar Reza Prabowo di ruang kerjanya, Kamis (19/9/2024).

Muhammad Reza Prabowo juga menambahkan bahwa, “Kami berusaha untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan mendukung tenaga pendidik serta siswa dengan berbagai bantuan yang sesuai. Dengan langkah ini, kami berharap dapat mendorong kemajuan pendidikan di wilayah ini secara signifikan,” tambahnya.

Reza Prabowo juga menyebutkan bahwa Disdik Kalteng saat ini juga melakukan pemerataan digitalisasi pembelajaran secara bertahap dengan penyediaan 1.238 papan tulis interaktif dan 156 TV interaktif sehingga pembelajaran dapat lebih optimal, tidak lagi menggunakan papan tulis kapur atau spidol.

Inisiatif-inisiatif yang diluncurkan oleh Disdik Kalteng menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta kesejahteraan pendidik dan siswa. Program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik di Kalimantan Tengah.

Dalam setiap kesempatan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan komitmen seriusnya dalam peningkatan SDM unggul melalui sektor pendidikan.

“Pendidikan adalah investasi untuk masa depan bangsa, melalui pendidikan kita akan mampu melahirkan generasi unggul yang mampu menjawab tantangan era global yang sangat kompetitif”, ucap Sugianto Sabran.(***)

*MULTIMEDIA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Continue Reading

Berita Provinsi

Pj Gubernur Launching Penggunaan Kartu Elektronik Untuk Transaksi Pemerintahan

Published

on

Acara High Level Meeting Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan launching penggunaan KKPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju (Foto : @berita.sulbarprov.go.id)

Mamuju, goindonesia.co – Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Barat dan launching penggunaan KKPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Kamis 19 September 2024.

Acara ini turut dihadiri Bupati Mamuju, Bupati Pasangkayu, Pj Bupati Mamasa, perwakilan Pemkab, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Kepala BI Sulbar dan lembaga vertikal lainnya.

Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo mengatakan kegiatan ini dimaksudkan menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara seluruh anggota TP2DD serta mengevaluasi kinerja TP2DD.

“Ada juga menyusun strategi dan rencana tindakan untuk percepatan digitalisasi daerah dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerinah Daerah di Sulbar,” kata Masriadi.

Ia menambahkan kegiatan ini juga mendorong inovasi dan optimalisasi Pajak daerah dan retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah.

“Semoga terbangun sinergitas pemungutan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Termasuk kerjasama pemungutan pajak dan pemanfaatan data,” harapnya.

Sedangkan, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mengungkapkan kegiatan ini sangat inovatif dengan meluncurkan Ospen pajak.

“Jadi ini sebuah inovasi yang bagus, dimana memperkuat transaksi non tunai. Ini sangat penting karena akan meningkat akuntabilitas dan mengurangi praktek ilegal dalam hal transaksi keuangan,” ungkap Bahtiar.

Pemerintah pusat sendiri sudah lama dilakukan ini, semua kementerian memakai kartu elektronik dalam bertransaksi.

“Saya sebagai Pj Gubernur respect dan hormat inovasi yang dilakukan BPKPD, mau tidak mau kita sudah harus masuk dunia digital. Berkat dukungan BI Sulbar dan Bank Sulselbar bisa terlaksana inovasinya, mari kita semua sama-sama mengembangkan ini,” tandasnya.

Pada akhir acara penandatanganan pakta integritas antara Pemprov dan seluruh Pemkab dilakukan.

Termasuk, diberikan penghargaan kepada masing-masing kabupaten yang ikut serta mensupport program tersebut.(***)

*Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Continue Reading

Trending