Connect with us

Berita Provinsi

Rakor Evaluasi Pencegahan Stunting Bersama Menko PMK, Pj Gubernur Laporkan Pelaksanaan Intervensi Stunting di Sumut

Published

on

Pj. Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin (Foto : @sumutprov.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin melaporkan pelaksanan intervensi stunting kepada Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Tahun 2024 yang dilaksanakan melalui zoom, Jumat (21/6).

Pada rapat tersebut, Pj Gubernur Sumut melaporkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus berkomitmen untuk menekan prevalensi stunting, pada tahun 2023 turun menjadi 18,9% dan tahun 2024 optimis turun menjadi 14%. Untuk mencapai hal itu, Pemprov Sumut terus mengintensifkan tiga poin prioritas, dalam upaya pencegahan stunting di 33 kabupaten/kota.

“Yang pertama, dengan memaksimalkan program pemberian makanan tambahan (PMT) yang memanfaatkan pangan lokal. Kedua, mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk PMT kepada Balita dan ibu hamil. Ini merupakan upaya kami untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Hassanudin.

Kemudian, ke tiga, melaksanakan program bapak asuh anak stunting, dengan melibatkan dari berbagai elemen masyarakat. Selain tiga poin tersebut, lanjut Hassanudin, Pemprov Sumut juga telah melaksanakan kick off gerakan intervensi serentak di 28 kabupaten/kota, dengan sejumlah agenda. Salah satunya adalah memastikan bahwa Posyandu aktif 100%.

Hassanudin juga melaporkan, bahwa 72,41% pengukuran Balita dengan prevalensi stunting hanya 2,57%. Sebesar 54,09% ibu hamil telah diukur lingkar lengan atas (LILA) dan hasilnya 6,36% ibu hamil dengan status kurang energi kronis (KEK). Kemudian pengukuran calon pengantin telah mencapai 35,4%. Ditegaskan, upaya pengukuran akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan ibu hami dan balita. 

“Saat ini Sumut memiliki 614 unit Puskesmas, 15.344 unit Posyandu aktif. Sebanyak 96% Puskesmas telah dilengkapi antropometri standar dan sebanyak 77% Posyandu telah dilengkapi alat antropometri standar,” ucap Pj Gubernur Sumut.

Disampaikan juga, upaya lainnya yang dilakukan dalam akselerasi percepatan penurunan stunting tahun 2024 di Sumut, dengan mengalokasikan berbagai sumber anggaran. Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (BOKB) senilai Rp201,833 miliar, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berupa dana salur Puskesmas dan PMT berbahan pangan lokal senilai Rp 116,664 miliar, serta dana APBDes Rp232,139 miliar. 

“Upaya pengendalian prevalensi stunting di Sumut adalah sebuah prioritas yang tidak terbantahkan. Kami akan terus berkomitmen untuk mengintensifkan langkah-langkah dalam pencegahan stunting. Tentunya melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan program-program intervensi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak-anak. Melalui rapat ini, kami sangat mengharapkan dukungan, bimbingan dari Bapak Menko untuk kami laksanakan selanjutnya dalam pencegahan stunting di Sumut,” pungkas Hassanudin.

Sebelumnya Menko PMK Muhadjir mengatakan, pelaksanaan Rakor yang diikuti seluruh provinsi, dan kabupaten/kota, untuk melihat capaian dan kualitas data rutin nasional tahun 2024. Hasil yang didapat juga akan menjadi bagian dari langkah pencegahan stunting dan intervensi serentak untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia.

“Kita ingin memastikan sebetulnya berapa capaian dan kualitas pemantauan pertumbuhan tahun 2024 untuk menentukan intervensi bagi yang bermasalah gizi, karena ada perintah dari Bapak Presiden tahun 2024 nanti terakhir itu minimum 14%. Ini akan kita jadikan dasar untuk intervensi kemudian melakukan langkah pencegahan stunting pada tahun berikutnya,” pungkas Muhadjir. (***)

*DISKOMINFO SUMUT, Website Resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Pj Gubernur Launching Penggunaan Kartu Elektronik Untuk Transaksi Pemerintahan

Published

on

Acara High Level Meeting Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan launching penggunaan KKPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju (Foto : @berita.sulbarprov.go.id)

Mamuju, goindonesia.co – Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Barat dan launching penggunaan KKPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Kamis 19 September 2024.

Acara ini turut dihadiri Bupati Mamuju, Bupati Pasangkayu, Pj Bupati Mamasa, perwakilan Pemkab, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Kepala BI Sulbar dan lembaga vertikal lainnya.

Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo mengatakan kegiatan ini dimaksudkan menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara seluruh anggota TP2DD serta mengevaluasi kinerja TP2DD.

“Ada juga menyusun strategi dan rencana tindakan untuk percepatan digitalisasi daerah dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerinah Daerah di Sulbar,” kata Masriadi.

Ia menambahkan kegiatan ini juga mendorong inovasi dan optimalisasi Pajak daerah dan retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah.

“Semoga terbangun sinergitas pemungutan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Termasuk kerjasama pemungutan pajak dan pemanfaatan data,” harapnya.

Sedangkan, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mengungkapkan kegiatan ini sangat inovatif dengan meluncurkan Ospen pajak.

“Jadi ini sebuah inovasi yang bagus, dimana memperkuat transaksi non tunai. Ini sangat penting karena akan meningkat akuntabilitas dan mengurangi praktek ilegal dalam hal transaksi keuangan,” ungkap Bahtiar.

Pemerintah pusat sendiri sudah lama dilakukan ini, semua kementerian memakai kartu elektronik dalam bertransaksi.

“Saya sebagai Pj Gubernur respect dan hormat inovasi yang dilakukan BPKPD, mau tidak mau kita sudah harus masuk dunia digital. Berkat dukungan BI Sulbar dan Bank Sulselbar bisa terlaksana inovasinya, mari kita semua sama-sama mengembangkan ini,” tandasnya.

Pada akhir acara penandatanganan pakta integritas antara Pemprov dan seluruh Pemkab dilakukan.

Termasuk, diberikan penghargaan kepada masing-masing kabupaten yang ikut serta mensupport program tersebut.(***)

*Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Continue Reading

Berita Provinsi

Mahakam Investment Forum 2024, Instrumen Percepatan Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur 

Published

on

Acara The Journey of Mahakam Investment Forum 2024 di The Stones Hotel Bali(Foto : @www.kaltimprov.go.id)

Bali, goindonesia.co – Sejalan dengan peran strategis Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai penunjang utama Ibu Kota Nusantara (IKN), penguatan investasi menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pembangunan berkelanjutan. 

Menyadari pentingnya peran investasi dalam kemajuan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terus melakukan berbagai inisiatif, kesepakatan, dan peluang baru untuk penguatan investasi di Benua Etam. 

Salah satunya adalah dengan mengadakan Mahakam Investment Forum (MIF) 2024. Forum ini diharapkan dapat mendorong peningkatan minat dan realisasi investasi di Kaltim yang nantinya akan menampilkan pengelola kawasan dan proyek Green Investment and Blue Economy di Kaltim. 

Kegiatan ini juga menyampaikan highlight project investasi Kaltim kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat menghadirkan investor potensial di Kalimantan Timur. 

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad mengungkapkan perlunya akselerasi dan percepatan dalam menggalang investasi di Kaltim. Investasi bukan hanya sekadar pendorong ekonomi, tetapi juga tonggak bagi pembangunan berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Melalui forum ini, kami berkomitmen untuk menampilkan potensi terbaik Kalimantan Timur. Kami ingin menunjukkan kepada para investor bahwa daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam, potensi energi terbarukan, serta komitmen kuat terhadap pengembangan ekonomi berbasis lingkungan,” kata Ujang Rachmad saat mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim di acara The Journey of Mahakam Investment Forum 2024 di The Stones Hotel Bali, Kamis (19/9/2024). 

Ia juga menekankan posisi Kalimantan Timur sebagai superhub bagi IKN, memberikan peluang besar bagi semua pihak untuk ikut serta dalam transformasi ekonomi dan pembangunan jangka panjang.

Mahakam Investment Forum 2024 juga dirangkai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dengan Anhui Guanxin Agrochemical dari Tiongkok serta antara Fajar Bumi Bhakti dengan Zhejiang Ruizhi Fuel Co.Ltd.

Kerja sama strategis ini diharapkan dapat memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai wilayah yang menarik bagi investor internasional. Sekaligus memperluas sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan secara bersama-sama. (***)

*Diskominfo Kaltim

Continue Reading

Berita Provinsi

Peringati Rapat Raksasa Ikada, Pj. Gubernur Heru Serukan Semangat Gotong Royong Bangun Jakarta

Published

on

Upacara Peringatan Hari Rapat Raksasa Ikada ke-79 Tahun 2024, di Lapangan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat (Foto : @www.beritajakarta.id)

Jakarta Pusat, goindonesia.co – Pemprov DKI Jakarta menggelar Upacara Peringatan Hari Rapat Raksasa Ikada ke-79 Tahun 2024, di Lapangan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/9). Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dan memimpin upacara yang dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Sigit membacakan sambutan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Rapat Raksasa IKADA merupakan peristiwa penting yang menandai semangat gotong royong, keberanian, dan tekad dari berbagai daerah untuk bersatu menegaskan kedaulatan Indonesia.

“Kita memperingati perjuangan dan keteguhan rakyat Indonesia dalam menyuarakan tekadnya kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan,” ujarnya.

Sigit juga menyatakan, semangat gotong royong yang terus mengalir telah menjadi landasan untuk membangun bangsa. “Peristiwa ini menjadi bukti bahwa sejak awal kemerdekaan, Jakarta berperan penting dalam berbagai pergerakan dan perjuangan bangsa. Peran ini pun berkembang hingga menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, pusat pemerintahan, serta episentrum pertumbuhan  ekonomi Indonesia,” ungkapnya.

Ketika Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta disahkan, Sigit melanjutkan, Jakarta akan melepaskan statusnya sebagai Ibu Kota Negara dan bersiap menjalani peran baru menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. “Sinergi dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat  dibutuhkan untuk mewujudkannya,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, peringatan Hari Rapat Raksasa Ikada ke-79 menjadi momentum bagi semua ASN untuk terus menguatkan tekad dan semangat gotong royong dalam mengoptimalkan segala potensi Kota Jakarta. Sehingga, Jakarta mampu bersaing dengan kota-kota maju lainnya di dunia.

“Ke depan, arah pengembangan Jakarta menuju kota global berfokus pada perwujudan Jakarta sebagai pusat ekonomi Asia Tenggara; pengembangan sumber daya manusia unggul, produktif, dan sejahtera; serta penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission tahun 2050,” ujarnya.

Ia berpesan agar para ASN memegang peran strategis dalam menghadirkan solusi inovatif untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. “Komitmen, kompetensi, integritas dan profesionalisme harus ditingkatkan dalam membangun Jakarta untuk terus melaju, berkontribusi mewujudkan  cita-cita Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera,” tandasnya. (***)

*Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta

Continue Reading

Trending