Connect with us

Berita Provinsi

Pemprov Kaltim Pelajari Pengelolaan Arsip di ANRI dan Pusdipres

Published

on

Studi banding atau benchmarking ke ANRI dan Pusdipres dalam upaya meningkatkan pengelolaan arsip daerah, 52 peserta Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Foto : @www.kaltimprov.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Dalam upaya meningkatkan pengelolaan arsip daerah, 52 peserta Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan studi banding atau benchmarking ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan (Pusdipres) pada Senin (30/9/2024).

Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelatihan yang telah dilaksanakan pada 23 – 26 September 2024, di BPSDM Kaltim.

Rombongan yang terdiri dari  52 orang dipimpin Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi. Turut serta Kepala Bidang Kompetensi Teknis Apriyana, Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, Pejabat Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi, serta Plt. Kabid Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemprov Kaltim, Dewi Susanti.

Rombongan Kaltim ini disambut langsung oleh Kepala Pusdipres, Agus Santoso, yang didampingi oleh Arsiparis Ahli Madya, Syafarwati dan Nuarta Situmorang.

Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, menjelaskan pentingnya melakukan benchmarking ke ANRI dan Pusdipres, terutama terkait dengan pengelolaan arsip aset.

Nina menekankan bahwa pengelolaan arsip yang baik, terutama arsip terkait pengelolaan aset, menjadi hal yang sangat krusial.

“Mantan Gubernur Kaltim, Isran Noor, ketika menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tidak merasa bangga karena masih ada catatan masalah pengelolaan aset,” jelas Nina Dewi.

Hal ini menjadi alasan utama mengapa BPSDM Kaltim sangat antusias untuk mendalami masalah kearsipan.

Kepala Pusdipres, Agus Santoso menjelaskan pentingnya mengelola, menjaga, merawat, serta menyajikan arsip sebagai data, informasi, dan pengembangan pengetahuan.

Ia juga menceritakan sejarah pembentukan Pusdipres di Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat.

Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, yang juga turut serta dalam kunjungan ini, melaporkan bahwa Kepala Pusdipres mendorong Kalimantan Timur untuk suatu hari memiliki arsip statis lengkap mengenai sejarah para gubernurnya, dari awal hingga gubernur terkini.

Hal ini dinilai penting agar informasi yang diperoleh masyarakat bisa otentik dan berguna untuk pengembangan pengetahuan. Agus Santoso juga menyatakan kesediaannya untuk membantu Pemprov Kaltim jika diperlukan sebagai narasumber atau konsultan.

Setelah kunjungan ke Pusdipres, rombongan melanjutkan kunjungan ke Kantor Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Karena banyaknya objek yang dikunjungi, rombongan dibagi menjadi dua kelompok.

Kelima unit yang menjadi fokus kunjungan adalah (1) Record Center, (2) Depo Arsip Konvensional dan Media Baru, (3) Layanan Arsip Statis, (4) Layanan Preservasi dan Restorasi Arsip, serta (5) Ruang Diorama. Setiap kelompok didampingi oleh tim Humas ANRI yang memberikan penjelasan serta menjawab pertanyaan para peserta terkait pengelolaan arsip di Kalimantan Timur. (***)

*Diskominfo Kaltim

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Polda Riau dan Instansi Terkait Bahas Perlindungan Pekerja Jelang Pilkada

Published

on

Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) terkait peran Polri dalam penegakan hukum ketenagakerjaan (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Pekanbaru, goindonesia.co – Kepolisian Daerah Riau terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan keadilan di wilayah hukumnya. Apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, Polda Riau menjaga kondusivitas agar berjalan lancar dan damai.

Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah partisipasi aktif dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) terkait peran Polri dalam penegakan hukum ketenagakerjaan.

Kegiatan FGD yang berlangsung pada Selasa, 22 Oktober 2024 di Pekanbaru ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. 

Kasie Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Riau beserta satu orang anggotanya turut hadir dalam forum diskusi yang sangat penting ini.

“Dalam FGD tersebut, para peserta membahas berbagai isu terkini seputar permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Riau,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Nasriadi.

Diskusi yang berlangsung secara interaktif ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam upaya penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Hadirnya perwakilan dari Polda Riau dalam FGD ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kepolisian dengan instansi terkait lainnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. 

“Selain itu, partisipasi aktif ini juga sebagai bentuk dukungan Polda Riau terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan melindungi hak-hak pekerja,” katanya.

Selama kegiatan FGD, para peserta juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. Namun, dengan semangat kebersamaan dan saling mendukung, diharapkan permasalahan tersebut dapat segera teratasi.

Hasil dari FGD ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam meningkatkan sinergi dan kerjasama dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. 

“Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja di Provinsi Riau,” jelas Nasrdiadi.

Polda Riau akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh pekerja di Provinsi Riau (***)

*(Bidang Informasi Komunikasi Publik, Mediacenter Riau)

Continue Reading

Berita Provinsi

Kadis TPHP Pimpin Rapat Panitia Jambore Tani 2024

Published

on

Kadis TPHP Memimpin Rapat Panitia Jambore Tani (Foto : @mmc.kalteng.go.id)

Palangka Raya, goindonesia.co – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah, Hj. Sunarti memimpin rapat persiapan Jambore Tani 2024, Senin (7/10/2024) di Kantor Dinas TPHP. Rapat tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara panitia dan pihak pengelola acara guna memastikan kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Jambore Tani 2024 menjadi ajang penting dalam mendukung petani di Kalimantan Tengah untuk berkembang dan berinovasi dalam sektor pertanian.

Pada kesempatan tersebut, Sunarti menyampaikan bahwa Jambore Tani 2024 akan melibatkan para petani dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Selain itu, kegiatan Jambore Tani juga akan berkolaborasi dengan kegiatan Rapat Kepala Desa dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se- Kalimantan Tengah yang akan dihadiri oleh Kepala Desa, anggota PKK dan pendamping.

“Pada kegiatan Jambore Tani akan bersamaan dengan kegiatan rapat Kepala Desa se- Kalimantan Tengah, Rapat PKK, dan Pendamping, terdapat kurang lebih 5000 peserta nantinya,” ungkap Sunarti.

Disampaikan pula, salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah memastikan persiapan dekorasi tempat kegiatan dengan baik. Mulai dari panggung utama, dekorasi stand, photobooth, dan lain-lain. Selain itu, berbagai sesi pelatihan dan penyuluhan juga dipersiapkan untuk memberi wawasan baru bagi peserta dalam memanfaatkan teknologi pertanian terkini.

Selain itu, Sunarti menegaskan pentingnya manajemen konsumsi saat kegiatan. “Saya berharap pembagian konsumsi peserta dapat diatur dengan baik sehingga peserta tidak berebut dan tertib,” tegasnya.

Selanjutnya, ditekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung acara ini. Ia berharap melalui Jambore Tani 2024, akan ada sinergi antara pemerintah, petani, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memajukan pertanian di Kalimantan Tengah. Selain itu, diharapkan acara ini dapat menjadi motivasi bagi petani untuk lebih berinovasi dan meningkatkan produksi pertanian yang berkelanjutan. 

Turut hadir pada rapat tersebut yakni Pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, dan Event Organizer kegiatan Jambore Tani. (***)

*MULTIMEDIA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Continue Reading

Berita Provinsi

Desa Malinau Kota dan Kelurahan Pamusian Raih Juara Tingkat Nasional

Published

on

Desa Malinau Kota meraih Juara 1 Desa Teladan PKAD dan penghargaan tersebut Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Dirjen Bina Pemdes dan dihadiri oleh Mendagri, Tito Karnavian pada acara puncak “Temu Karya Nasional dan Penganugerahan Desa serta Kelurahan Berprestasi Tahun 2024” di gelar di Gedung Ksiramawa Kompleks Art Center, Denpasar Bali (Foto : @diskominfo.kaltaraprov.go.id)

Denpasar, goindonesia.co – Desa Malinau Kota berhasil mencatatkan prestasi yang gemilang meraih Juara 1 Desa Teladan PKAD. Bersamaan dengan itu, Kelurahan Pamusian Kota Tarakan juga meraih Juara 3 Kelurahan Berprestasi pada Tingkat Nasional Regional 3 Kalimantan Sulawesi.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Dirjen Bina Pemdes dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pada acara puncak “Temu Karya Nasional dan Penganugerahan Desa serta Kelurahan Berprestasi Tahun 2024” di gelar di Gedung Ksiramawa Kompleks Art Center, Denpasar Bali, Selasa (8/10).

Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong memberikan apresiasi yang setingginya dan mengucapkan selamat atas torehan prestasi yang diraih tersebut.

“Puji syukur kita haturkan, Desa Malinau Kota mendapatkan juara 1 Desa Teladan dan Kelurahan Pamusian mendapatkan juara 3 lomba kelurahan,” kata Togap.

Penghargaan ini dibagi menjadi 4 regional wilayah, dilakukan secara nasional untuk mengimbangi desa di pulau Jawa yang sudah cukup maju. Pada Kelurahan Pamusian dan Desa Malinau Kota ini masuk dalam Regional 3 yang dipertandingkan se-Kalimantan dan Sulawesi.

Togap berpesan kepada desa dan kelurahan yang ada di Kaltara bisa mengikuti jejak Desa Malinau Kota dan Kelurahan Pamusian Kota Tarakan di dalam hal berinovasi, memberikan pelayanan, dan membuat terobosan di dalam pemerintahan desa dan kelurahan.

“Harapan kita pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota kepada semua desa dan kelurahan di Kaltara bisa berinovasi memberikan kemudahan kepada masyarakat dan bisa meraih di tingkat nasional seperti jejak Kelurahan Pamusian dan Desa Malinau Kota,” pungkasnya. (***)

*Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Continue Reading

Trending