Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalteng Rizky R Badjuri saat mengikuti diskusi panel dengan Ketua Umum GAPKI Eddy Martono (Foto : Foto:Ist, @mmc.kalteng.go.id)
Palangka Raya, goindonesia.co – Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Rizky R Badjuri mengikuti diskusi panel dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono yang digelar di Swiss Belhotel Danum Palangka Raya, Jumat (28/6/2024). Diskusi panel ini merupakan rangkaian dari kegiatan Forum Borneo ke-7 Tahun 2024 yang merupakan agenda tahunan Borneo Forum yang diadakan oleh GAPKI Regional Kalimantan.
Diskusi tersebut dalam rangka membahas beberapa kendala dalam perkebunan kelapa sawit.
Dalam Talkshow tersebut, Kadisbun Rizky R Badjuri mengatakan Industri kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia kerap menemui masalah yang berkepanjangan. Empat hal yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah kelapa sawit PBS dan kebun swadaya masih terindikasi banyak masuk dalam kawasan hutan, produktivitas kebun swadaya masih rendah terutama kebun yang bukan eks plasma, belum optimalnya kerjasama kemitraan antara kebun swadaya dengan PBS, serta kebun swadaya belum mempraktekan teknik budidaya kebun sawit yang tepat dan efisien.
“Memiliki sertifikasi ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil bisa jadi salah satu solusi”, tuturnya.
“Untuk membangun perkebunan kelapa sawit yang baik, berkelanjutan, dan berdaya saing, diperlukan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti HGU dan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM)”, imbuhnya.
Rizky juga menegaskan, dalam mendukung iklim investasi yang baik, termasuk di sektor perkebunan Kelapa sawit, Pemprov Kalteng memfasilitasi sertifikasi ISPO kepada PBS yang operasional, sebagai prasyarat memperoleh sertifikasi RSPO agar bisa masuk pasar ekspor. Selain itu, mendorong perusahaan perkebunan yang arealnya sudah berstatus APL (Areal Penggunaan Lain) yang belum memiliki HGU (Hak Guna Usaha), agar segera mengurus HGU, dengan catatan bukan di Kawasan Hutan.
Ia berharap melalui diskusi yang sangat strategis ini, mampu meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit, sehingga dapat memberikan dampak positif secara menyeluruh, baik bagi Perkebunan Besar Swasta (PBS), pemerintah, maupun masyarakat.
Sebagai informasi, Forum Borneo ke-7 Tahun 2024 dibuka secara resmi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran serta dihadiri Anggota DPD RI Dapil Kalteng Agustin Teras Narang, Ketua Panitia Borneo Forum ke-7 Bernhard R Setyawan, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Achmad Maulizal Sutawijaya, Anggota Forkopimda Prov. Kalteng, Para Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal Prov. Kalteng serta Para Ketua GAPKI Cabang beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota. (***)
*(Sumber: Disbun Kalteng, MULTIMEDIA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)
