Connect with us

Berita Provinsi

Dinilai Berhasil Kendalikan Inflasi Daerah, Pemprov Kalteng Kembali Terima Penghargaan Insentif Fiskal TA 2024 dari Pemerintah Pusat

Published

on

Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo saat menerima langsung Penghargaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode I (Foto : @mmc.kalteng.go.id)

Palangka Raya, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali mendapatkan Penghargaan Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2024 ini, Prov. Kalteng menerima Penghargaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode I bersama 3 (tiga) provinsi lainnya. Besaran insentif tahun berjalan 2024 yang diterima Prov. Kalteng sebesar Rp. 5.734.723.000,-.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Tito Karnavian bersama Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara menyerahkan Penghargaan Insentif Fiskal dan diterima secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo bersama Kepala Daerah lainnya pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Dalam sambutannya, Mendagri RI Tito Karnavian menyampaikan terima kasih banyak kepada Kementerian Keuangan atas reward ini diharapkan akan semakin memperkuat gerakan pengendalian inflasi.

“Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengendalian inflasi harus tetap menjadi atensi bagi kita semua”, tutur Tito.

Tito Karnavian juga mengucapkan selamat kepada daerah yang menerima Insentif Fiskal dalam Pengendalian Daerah Tahun Anggaran 2024 periode Pertama.

“Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum kita bersama untuk memperkuat komitmen dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menurunkan angka inflasi di Indonesia”, ucapnya.

Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam paparannya menyampaikan, inflasi daerah bergerak dalam sasaran inflasi 2,5% ±1%.  Pada bulan Juli 2024 inflasi year-on-year (y-on-y), inflasi di Pulau Kalimantan dan Jawa menjadi yang terendah sementara inflasi di Pulau Sumatera dan Malpapua tercatat masih tinggi. Papua pegunungan mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 5,65 persen, sementara Bangka Belitung mencatatkan inflasi terendah sebesar 0,8 persen. Sebagai informasi, inflasi Prov. Kalteng secara tahunan (YoY) tercatat sebesar 1,3 persen masih dibawah target nasional 2,1 persen.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Lucky Alf Jerman dalam laporannya menyampaikan pemberian Penghargaan Insentif Fiskal dalam pengendalian inflasi daerah Triwulan I Tahun 2024 diberikan untuk mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam mengendalikan tingkat inflasi di daerah masing-masing sekaligus untuk memberikan perhatian kepada daerah yang telah bekerja dengan baik dalam mengendalikan inflasi di daerah serta untuk memacu daerah-daerah lain yang belum mendapat penghargaan agar dapat meningkatkan kinerjanya.

Lebih lanjut disampaikan, penghargaan atas kinerja Tahun 2024 dilakukan yakni pertama melalui skema pengalokasian insentif fiskal sebesar Rp. 8 Triliun yang terdiri dari penilaian atas kinerja Tahun sebelumnya sebesar Rp. 4 Triliun dengan indikator atau kriteria yang sama dengan tahun sebelumnya dan telah diinformasikan di awal tahun sehingga Pemda dapat terus berupaya meningkatkan fokus kinerjanya. Kedua, memberikan insentif fiskal atas kinerja tahun berjalan dalam beberapa periode dan juga kategori agar pemerintah daerah terus terpacu untuk meningkatkan kinerjanya sepanjang tahun 2024 ini.

“Dalam kesempatan ini, pemerintah memberikan insentif fiskal untuk kinerja tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah periode pertama kepada pemda yang berhasil menjaga stabilitas harga di daerah hingga inflasi tingkat nasional dapat terkendali. Daerah penerima alokasi insentif fiskal Tahun 2024 saat ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya”, ungkapnya.

Disampaikan Lucky Alf Jerman, Pada Tahun 2023, penerima insentif fiskal kategori pengendalian inflasi adalah sebanyak 33 daerah per periode. Sementara itu, pada Tahun 2024 ini daerah penerima bertambah menjadi sebanyak 50 daerah per periode sehingga peluang daerah untuk mendapatkan alokasi mendapatkan insentif fiskal menjadi lebih besar. Dari 50 daerah tersebut, 36 diantaranya atau sekitar 72 persen merupakan daerah baru yang sebelumnya belum pernah menerima penghargaan kategori pengendalian inflasi pada tahun anggaran 2023.

Adapun kinerja pemda dalam pengendalian inflasi di daerah dinilai berdasarkan pelaksanaan sembilan upaya yang menunjukan upaya pengendalian inflasi pangan yang telah dilakukan pemda, kepatuhan penyampaian laporan kepada Kemendagri, Kemendag dan Kemenko Biro Ekonomi yang menunjukan jumlah laporan yang disampaikan pemda dalam pengendalian inflasi, serta peringkat inflasi yang merupakan nilai capaian yang merupakan hasil dari upaya pengendalian inflasi daerah dan rasio realisasi serta alokasi belanja terhadap total anggaran belanja daerah.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Prov. Kalteng Sri Widanarni usia menghadiri menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng mengatakan insentif fiskal tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas di kabupaten/ kota berupa dukungan infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan perekonomian, pelayanan kesehatan atau pelayanan pendidikan.

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dihadiri secara langsung dan virtual oleh jajaran dari Kemendagri, Jajaran Kementerian Keuangan, perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait lainnya, serta Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia. (***)

*MULTIMEDIA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Pj Bahtiar Hadiri Seminar Harhubnas Sulbar 2024, Dorong Peningkatan Transportasi

Published

on

Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin saat menghadiri seminar Harhubnas 2024 dengan tema, Transportasi Sulbar Maju Menuju Nusantara Baru, Sulbar Tumbuh Bersama IKN dan Sulbar Menyanggah IKN Melalui Ekonomi Hijau dan Biru (Foto : @berita.sulbarprov.go.id)

Mamuju, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin bakal mendorong pembangunan pelabuhan kontainer di provinsi ke 33 ini. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar untuk tumbuh bersama Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan langsung Bahtiar Baharuddin, saat menghadiri seminar Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2024 dengan tema, transportasi Sulbar maju menuju Nusantara baru, Sulbar tumbuh bersama IKN dan Sulbar menyanggah IKN melalui ekonomi hijau dan biru, Kamis, 19 September 2024.

Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, masalah perhubungan menjadi bagian dari tantangan yang harus segera diselesaikan Pemprov Sulbar dalam menghadapi permintaan dari IKN, khususnya transportasi laut dan udara.

“Jadi, kalau mau membangun koneksi daerah ini adalah membangun dari udara dan laut. Misalnya, kita sudah produksi hasil bumi yang banyak, keluar dari daerah harus pakai transportasi. Nah, disamping itu harus ada pelabuhan. Pelabuhannya gimana, pelabuhannya harus representatif untuk kapal-kapal. Dan sampai saat ini, kita belum ada pelabuhan kontainer,” kata Bahtiar Baharuddin.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu juga mengungkapkan, kapal kontainer ada dua macam, yakni kontainer untuk hasil bumi yang kering dan hasil bumi yang basah. Menurutnya, infrastruktur bukan hanya kapal, tapi pelabuhan yang representatif.

“Jadi, saya mendorong betul ada bantuan dan perhatian dari pemerintah pusat, supaya bangun pelabuhan kontainer di Sulbar. Selama pelabuhan kontainer nggak diselesaikan, maka diskusi kita tentang ekosistem laut masih bermasalah. Arus barang dari dan kembali ke Sulbar itu bermasalah. Kita harus bawah jauh lagi ke Makassar, jauh sekali,” ungkapnya.

Sementara untuk transportasi udara, Bahtiar Baharuddin menjelaskan, Pemprov Sulbar harus membuka akses ke seluruh daerah dengan mendahulukan yang paling prioritas. Misalnya, kata dia, ke Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

“Nah, kalau udara, kita harus membuka akses semua daerah, tetapi mana yang prioritas. Makassar sudah, balik papan sudah, sekarang yang prioritas adalah Surabaya Jawa Timur. Karena hampir seluruh ekonomi Indonesia timur, semua ujungnya Jawa Timur. Nah, kalau kita bisa membangun jalur laut langsung ke Surabaya, itu keren sekali,” tutur Bahtiar Baharuddin. (***)

*Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Continue Reading

Berita Provinsi

Kebijakan Pemprov Kalteng Memajukan Pendidikan: Program Beasiswa, Bantuan Guru dan Fasilitas Belajar Siswa

Published

on

Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran saat meluncurkan berbagai program bantuan yang signifikan untuk mendukung pendidikan di wilayah Kalteng (Foto : @mmc.kalteng.go.id)

Palangka Raya, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Prov. Kalteng telah meluncurkan berbagai program bantuan yang signifikan untuk mendukung pendidikan di wilayah tersebut. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan bagi mahasiswa, guru, serta siswa di provinsi ini.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemprov Kalteng melalui Disdik memberikan bantuan kepada guru-guru, yaitu perhatian khusus melalui program “5000 Rumah Guru Berkah.” Dalam program ini Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran membantu pembayaran uang muka (DP) rumah guru sebesar 10 jt rupiah sehingga DP 0%. Cicilan dimulai di bulan ke 3 dan tanpa biaya administrasi apapun. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan memberikan kepastian tempat tinggal bagi mereka.

Peningkatan gaji bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) juga merupakan bagian dari kebijakan terbaru Disdik Kalteng. Kenaikan gaji ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan insentif yang layak bagi tenaga pendidik yang selama ini telah berkontribusi pada dunia pendidikan. Gaji GTT dan PTT naik signifikan. GTT semula Rp. 1.500.000,00 naik menjadi Rp. 2.450.000,00. dan untuk PTT dari Rp. 750.000,00 naik menjadi Rp. 1.750.000,00.

Tak hanya guru-guru, siswa juga mendapatkan bantuan atau kemudahan, Disdik Kalteng telah menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung pendidikan mereka. Mulai dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang gratis bagi calon siswa SMA, hingga Asesmen Minat dan Bakat (AMB) gratis untuk 20 ribu siswa kelas X. Ini bertujuan untuk memfasilitasi penentuan jalur pendidikan yang tepat bagi setiap siswa.

Sedangkan bagi siswa kelas XII, Disdik Kalteng menyediakan try out UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) gratis untuk 30.700 siswa, sebagai persiapan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa siswa siap menghadapi ujian yang akan menentukan masa depan akademis mereka.

Selain itu, bagi siswa kelas XII, Disdik Kalteng menyediakan kuota sebanyak 10.000 kuliah gratis untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program ini dirancang untuk meringankan beban biaya kuliah dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Siswa SMK juga tidak terlewatkan dari program bantuan ini. Disdik Kalteng memberikan sertifikasi melalui Sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi siswa SMK sehingga mereka lebih siap memasuki dunia kerja.

Tak hanya itu, kalangan mahasiswa juga tidak luput dari perhatian Pemprov Kalteng, seperti Tabungan Beasiswa (TABE) BERKAH dengan nilai Rp 7,5 juta per mahasiswa per tahun. Program ini diperuntukkan bagi lebih dari 13 ribu mahasiswa, memberikan mereka dukungan finansial yang diperlukan untuk melanjutkan studi mereka tanpa beban biaya yang berat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo menyampaikan, “Program-program ini adalah bagian dari komitmen Pak Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wagub Kalteng H. Edy Pratowo untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah. Kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, kita dapat menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan”, ujar Reza Prabowo di ruang kerjanya, Kamis (19/9/2024).

Muhammad Reza Prabowo juga menambahkan bahwa, “Kami berusaha untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan mendukung tenaga pendidik serta siswa dengan berbagai bantuan yang sesuai. Dengan langkah ini, kami berharap dapat mendorong kemajuan pendidikan di wilayah ini secara signifikan,” tambahnya.

Reza Prabowo juga menyebutkan bahwa Disdik Kalteng saat ini juga melakukan pemerataan digitalisasi pembelajaran secara bertahap dengan penyediaan 1.238 papan tulis interaktif dan 156 TV interaktif sehingga pembelajaran dapat lebih optimal, tidak lagi menggunakan papan tulis kapur atau spidol.

Inisiatif-inisiatif yang diluncurkan oleh Disdik Kalteng menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta kesejahteraan pendidik dan siswa. Program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik di Kalimantan Tengah.

Dalam setiap kesempatan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan komitmen seriusnya dalam peningkatan SDM unggul melalui sektor pendidikan.

“Pendidikan adalah investasi untuk masa depan bangsa, melalui pendidikan kita akan mampu melahirkan generasi unggul yang mampu menjawab tantangan era global yang sangat kompetitif”, ucap Sugianto Sabran.(***)

*MULTIMEDIA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Continue Reading

Berita Provinsi

Pj Gubernur Launching Penggunaan Kartu Elektronik Untuk Transaksi Pemerintahan

Published

on

Acara High Level Meeting Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan launching penggunaan KKPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju (Foto : @berita.sulbarprov.go.id)

Mamuju, goindonesia.co – Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Barat dan launching penggunaan KKPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Kamis 19 September 2024.

Acara ini turut dihadiri Bupati Mamuju, Bupati Pasangkayu, Pj Bupati Mamasa, perwakilan Pemkab, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Kepala BI Sulbar dan lembaga vertikal lainnya.

Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo mengatakan kegiatan ini dimaksudkan menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara seluruh anggota TP2DD serta mengevaluasi kinerja TP2DD.

“Ada juga menyusun strategi dan rencana tindakan untuk percepatan digitalisasi daerah dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerinah Daerah di Sulbar,” kata Masriadi.

Ia menambahkan kegiatan ini juga mendorong inovasi dan optimalisasi Pajak daerah dan retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah.

“Semoga terbangun sinergitas pemungutan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Termasuk kerjasama pemungutan pajak dan pemanfaatan data,” harapnya.

Sedangkan, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mengungkapkan kegiatan ini sangat inovatif dengan meluncurkan Ospen pajak.

“Jadi ini sebuah inovasi yang bagus, dimana memperkuat transaksi non tunai. Ini sangat penting karena akan meningkat akuntabilitas dan mengurangi praktek ilegal dalam hal transaksi keuangan,” ungkap Bahtiar.

Pemerintah pusat sendiri sudah lama dilakukan ini, semua kementerian memakai kartu elektronik dalam bertransaksi.

“Saya sebagai Pj Gubernur respect dan hormat inovasi yang dilakukan BPKPD, mau tidak mau kita sudah harus masuk dunia digital. Berkat dukungan BI Sulbar dan Bank Sulselbar bisa terlaksana inovasinya, mari kita semua sama-sama mengembangkan ini,” tandasnya.

Pada akhir acara penandatanganan pakta integritas antara Pemprov dan seluruh Pemkab dilakukan.

Termasuk, diberikan penghargaan kepada masing-masing kabupaten yang ikut serta mensupport program tersebut.(***)

*Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Continue Reading

Trending