Connect with us

Berita Provinsi

Cegah Korupsi Dari Tingkat Desa/Nagari, KPK RI Gelar Bimtek Perluasan Desa Antikorupsi di Sumatera Barat

Published

on

Kegiatan bimbingan teknis perluasan Desa Antikorupsi di wilayah Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK (Dit. Permas KPK) secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Sumbar Hansastri di Aula Kantor Gubernur Sumbar (Foto : @sumbarprov.go.id)

Padang, goindonesia.co – Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK (Dit. Permas KPK) melaksanaan kegiatan bimbingan teknis perluasan Desa Antikorupsi di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) sebagai upaya penguatan nilai-nilai integritas serta mencegah tindak pidana korupsi di desa/nagari. 

Kegiatan yang diikuti perwakilan 14 nagari/desa, unsur inspektorat, dinas pemberdayaan masyarakat desa, dan dinas kominfo ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Sumbar Hansastri di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (06/06/2024).

Sekda Hansastri dalam sambutannya menyampaikan arti penting bimtek yang dilakukan KPK RI tersebut sebagai wujud edukasi mencegah perilaku dan tindak pidana korupsi dari tingkat pemerintahan terendah di desa/nagari.

Menurut Hansastri, adanya penangkapan atau operasi tangkap tangan yang disiarkan bahkan viral, tak lantas membuat korupsi di negeri ini berkurang. Bahkan sebaliknya, korupsi seolah tak ada habisnya, termasuk di tingkat desa/nigari.

“Kami dari pemerintah provinsi sangat mengapresiasi sekali kegiatan edukasi ini oleh KPK, sebagai upaya pencegahan sebelum korupsi itu terjadi,” kata Hansastri.

Ke-14 desa/nagari yang beruntung terpilih mengikuti program Desa Antikorupsi ini menurut Hansastri sebagai suatu hal yang membanggakan sekaligus menjadi tanggungjawab berat kedepannya. Hansastri berharap semua pihak yang terlibat bisa saling bersinergi untuk membantu mewujudkan 14 desa antikorupsi di Sumbar, setelah sebelumnya Nagari Kamang Hilia menjadi salah satu Desa/Nagari Antikorupsi di Indonesia.

Sebelumnya, Plh. Direktur Permas KPK, Ariz Dedy Arham menjelaskan, bahwa program Desa Antikorupsi merupakan hasil kolaborasi antara KPK dengan Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Kolaborasi yang dilakukan mulai dari penyusunan komponen dan indikator Desa Antikorupsi. 

“Desa Antikorupsi yang disebut sebagai Percontohan Antikorupsi harus memenuhi 5 Komponen yang terdiri dari total 18 Indikator. 5 Komponen terdiri dari Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Kearifan lokal” terang Ariz Dedy Arham. 

Adapun tahapan pelaksaan Desa Antikorupsi menurut Ariz dimulai dari tahap persiapan, tahap observasi, tahap bimbingan teknis, tahap penilaian, dan peluncuran atau Awarding Desa Antikorupsi. 

“Saya berharap, melalui Program Desa Antikorupsi dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kembali mengingatkan tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai integritas guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Diharapkan, desa yang diusulkan menjadi contoh sebagai Desa Antikorupsi, desa yang menjaga dan mempertahankan untuk tidak melakukan korupsi dan melalui desa antrikorupsi, kita bersama mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi,” tutup Ariz.

Hadir sebagai narasumber pada bimtek ini, Spesialis Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Andhika Widiarto, didampingi Herlina Jeane Aldian, Desi Aryati Sulastri, dan Aisyah Nur. Hadir juga Inspektur Pembantu V, Ahda Yanuar menyampaikan laporan di awal bimtek bahwa kegiatan ini diikuti 93 peserta dari unsur Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kominfo, Wali Nagari, dan Sekretaris Nagari dari 14 kabupaten/kota sebagai kandidat desa antikorupsi tahun 2024. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Pj Gubernur Launching Penggunaan Kartu Elektronik Untuk Transaksi Pemerintahan

Published

on

Acara High Level Meeting Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan launching penggunaan KKPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju (Foto : @berita.sulbarprov.go.id)

Mamuju, goindonesia.co – Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Barat dan launching penggunaan KKPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Kamis 19 September 2024.

Acara ini turut dihadiri Bupati Mamuju, Bupati Pasangkayu, Pj Bupati Mamasa, perwakilan Pemkab, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Kepala BI Sulbar dan lembaga vertikal lainnya.

Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo mengatakan kegiatan ini dimaksudkan menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara seluruh anggota TP2DD serta mengevaluasi kinerja TP2DD.

“Ada juga menyusun strategi dan rencana tindakan untuk percepatan digitalisasi daerah dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerinah Daerah di Sulbar,” kata Masriadi.

Ia menambahkan kegiatan ini juga mendorong inovasi dan optimalisasi Pajak daerah dan retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah.

“Semoga terbangun sinergitas pemungutan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Termasuk kerjasama pemungutan pajak dan pemanfaatan data,” harapnya.

Sedangkan, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mengungkapkan kegiatan ini sangat inovatif dengan meluncurkan Ospen pajak.

“Jadi ini sebuah inovasi yang bagus, dimana memperkuat transaksi non tunai. Ini sangat penting karena akan meningkat akuntabilitas dan mengurangi praktek ilegal dalam hal transaksi keuangan,” ungkap Bahtiar.

Pemerintah pusat sendiri sudah lama dilakukan ini, semua kementerian memakai kartu elektronik dalam bertransaksi.

“Saya sebagai Pj Gubernur respect dan hormat inovasi yang dilakukan BPKPD, mau tidak mau kita sudah harus masuk dunia digital. Berkat dukungan BI Sulbar dan Bank Sulselbar bisa terlaksana inovasinya, mari kita semua sama-sama mengembangkan ini,” tandasnya.

Pada akhir acara penandatanganan pakta integritas antara Pemprov dan seluruh Pemkab dilakukan.

Termasuk, diberikan penghargaan kepada masing-masing kabupaten yang ikut serta mensupport program tersebut.(***)

*Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Continue Reading

Berita Provinsi

Mahakam Investment Forum 2024, Instrumen Percepatan Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur 

Published

on

Acara The Journey of Mahakam Investment Forum 2024 di The Stones Hotel Bali(Foto : @www.kaltimprov.go.id)

Bali, goindonesia.co – Sejalan dengan peran strategis Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai penunjang utama Ibu Kota Nusantara (IKN), penguatan investasi menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pembangunan berkelanjutan. 

Menyadari pentingnya peran investasi dalam kemajuan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terus melakukan berbagai inisiatif, kesepakatan, dan peluang baru untuk penguatan investasi di Benua Etam. 

Salah satunya adalah dengan mengadakan Mahakam Investment Forum (MIF) 2024. Forum ini diharapkan dapat mendorong peningkatan minat dan realisasi investasi di Kaltim yang nantinya akan menampilkan pengelola kawasan dan proyek Green Investment and Blue Economy di Kaltim. 

Kegiatan ini juga menyampaikan highlight project investasi Kaltim kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat menghadirkan investor potensial di Kalimantan Timur. 

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad mengungkapkan perlunya akselerasi dan percepatan dalam menggalang investasi di Kaltim. Investasi bukan hanya sekadar pendorong ekonomi, tetapi juga tonggak bagi pembangunan berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Melalui forum ini, kami berkomitmen untuk menampilkan potensi terbaik Kalimantan Timur. Kami ingin menunjukkan kepada para investor bahwa daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam, potensi energi terbarukan, serta komitmen kuat terhadap pengembangan ekonomi berbasis lingkungan,” kata Ujang Rachmad saat mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim di acara The Journey of Mahakam Investment Forum 2024 di The Stones Hotel Bali, Kamis (19/9/2024). 

Ia juga menekankan posisi Kalimantan Timur sebagai superhub bagi IKN, memberikan peluang besar bagi semua pihak untuk ikut serta dalam transformasi ekonomi dan pembangunan jangka panjang.

Mahakam Investment Forum 2024 juga dirangkai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dengan Anhui Guanxin Agrochemical dari Tiongkok serta antara Fajar Bumi Bhakti dengan Zhejiang Ruizhi Fuel Co.Ltd.

Kerja sama strategis ini diharapkan dapat memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai wilayah yang menarik bagi investor internasional. Sekaligus memperluas sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan secara bersama-sama. (***)

*Diskominfo Kaltim

Continue Reading

Berita Provinsi

Peringati Rapat Raksasa Ikada, Pj. Gubernur Heru Serukan Semangat Gotong Royong Bangun Jakarta

Published

on

Upacara Peringatan Hari Rapat Raksasa Ikada ke-79 Tahun 2024, di Lapangan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat (Foto : @www.beritajakarta.id)

Jakarta Pusat, goindonesia.co – Pemprov DKI Jakarta menggelar Upacara Peringatan Hari Rapat Raksasa Ikada ke-79 Tahun 2024, di Lapangan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/9). Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dan memimpin upacara yang dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Sigit membacakan sambutan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Rapat Raksasa IKADA merupakan peristiwa penting yang menandai semangat gotong royong, keberanian, dan tekad dari berbagai daerah untuk bersatu menegaskan kedaulatan Indonesia.

“Kita memperingati perjuangan dan keteguhan rakyat Indonesia dalam menyuarakan tekadnya kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan,” ujarnya.

Sigit juga menyatakan, semangat gotong royong yang terus mengalir telah menjadi landasan untuk membangun bangsa. “Peristiwa ini menjadi bukti bahwa sejak awal kemerdekaan, Jakarta berperan penting dalam berbagai pergerakan dan perjuangan bangsa. Peran ini pun berkembang hingga menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, pusat pemerintahan, serta episentrum pertumbuhan  ekonomi Indonesia,” ungkapnya.

Ketika Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta disahkan, Sigit melanjutkan, Jakarta akan melepaskan statusnya sebagai Ibu Kota Negara dan bersiap menjalani peran baru menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. “Sinergi dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat  dibutuhkan untuk mewujudkannya,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, peringatan Hari Rapat Raksasa Ikada ke-79 menjadi momentum bagi semua ASN untuk terus menguatkan tekad dan semangat gotong royong dalam mengoptimalkan segala potensi Kota Jakarta. Sehingga, Jakarta mampu bersaing dengan kota-kota maju lainnya di dunia.

“Ke depan, arah pengembangan Jakarta menuju kota global berfokus pada perwujudan Jakarta sebagai pusat ekonomi Asia Tenggara; pengembangan sumber daya manusia unggul, produktif, dan sejahtera; serta penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission tahun 2050,” ujarnya.

Ia berpesan agar para ASN memegang peran strategis dalam menghadirkan solusi inovatif untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. “Komitmen, kompetensi, integritas dan profesionalisme harus ditingkatkan dalam membangun Jakarta untuk terus melaju, berkontribusi mewujudkan  cita-cita Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera,” tandasnya. (***)

*Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta

Continue Reading

Trending