Berita Provinsi

Badan Kesbangpol Prov. Kalteng Terima Kunker Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI

Published

on

Badan Kesbangpol Prov.Kalteng bersama dengan Ditjen Polpum Kemendagri RI (Foto : @mmc.kalteng.go.id)

Palangka Raya, goindonesia.co – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Prov. Kalteng menerima kunjungan kerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Kamis (27/6/2024) bertempat di Ruang Video Conference (Vicon) Badan Kesbangpol Prov. Kalteng.

Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kalteng yang diwakili oleh Sekretaris Badan Fajar Sriningsih menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan dari  Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

“Melalui kesempatan ini kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah akan berupaya maksimal untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka kunjungan kerja saat ini,” ucapnya.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI yang diwakili oleh Muhammad Reza Yudistira menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menerima kunjungan dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI.

“Maksud dari kedatangan kami kali ini adalah untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi program kerja antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan urusan Politik dan Pemerintahan Umum, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, tujuan untuk menyamakan persepsi, pola kerja, dan tujuan yang selaras dan sinergis sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam urusan politik pemerintahan umum dapat bekerja secara harmonis dan terkoordinasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, meminimalkan konflik dan duplikasi tugas, serta memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan tepat sasaran dan sesuai dengan visi jangka panjang. Dengan demikian, upaya bersama ini akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan partisipasi publik, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya. (***)

*MULTIMEDIA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Trending

Exit mobile version