Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyambut kedatangan perwakilan buruh yang datang untuk menyampaikan petisi. (Foto : @web.balikpapan.go.id)
Balikpapan, goindonesia.co – Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional, atau disebut Mayday. Pada Rabu (1/5/2024) pagi, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyambut kedatangan perwakilan buruh yang datang untuk menyampaikan petisi.
Perwakilan buruh ini dipimpin Ketua Forum Serikat Pekerja Balikpapan Mugianto. Hadir juga para Asisten Setdakot Balikpapan dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima rombongan.
Ia pun menyebutkan sejumlah petisi Mayday. Pertama pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal (TKL). Aagr anggaran TKL pada APBD ditingkatkan. “Dan untuk memperluas pemberdayaan TKL kita harap pemkot dapat berkolaborasi dengan perusahaan swasta, BUMN maupun BUMD di Kota Balikpapan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkunga,” sebutnya.
Kemudian mengenai lembaga pelatihan kerja (LPK). Dalam merekrut TKL diharapkan lebih memprioritaskan TKL dari orang tua kurang mampu. LPK juga diharapkan menyelenggarakan sertifikasi keahlian khusus sesuai kebutuhan oasar kerja di Balikpapan. “Misalnya ahli K3, welder, scaffolder dan sebagainya. Karena ini yang paling banyak dicari,” sebutnya.
Kemudian penyelenggaraan sertifikasi diharapkan sudah terakreditasi oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). “Karena ini syarat atau kualifikasi yang diminta,” katanya.
Kemudian perluasan lapangan kerja dan informasi mengenai job market fair (JMF) agar diinformasikan ke publik melalui media pemkot atau media sosial lain yang dapat diakses masyarakat.
Terakhir, penerimaan dan penempatan TKL pada perusahaan yang beroperasi di Balikpapan agar dilaksanakan dengan transparan, objektif dan berkelanjutan sesuai peraturan daerah nomor 5 tahun 2023.
Petisi kedua tentang permasalahan sub kontraktor Jo RDMP terkait proses rekrutmen dan perlindungan hak pekerja. Mereka meminta pemanggilan dan pemeriksaan 10 perusahaan sub kontraktor terkait rekrutmen TKL. “Termasuk ada tidaknya perlindungan hak pekerja. Diantaranya jaminan sosial, upah lembur dan sebagainya,” katanya.
Lalu memfasilitasi penyelesaian permasalahan sup kontraktor dengan Jo RDMP agar tidak berimbas pada pembayaran upah dan hak pekerja lainnya. Kemudian optimalkan tim deteksi dini sebagai perantara pengusaha sub kontraktor dengan bekerja. Berkaitan dengan kasus belum atau tidak dibayar upah pekerja sub kontraktor.
“Lagi perusahaan yang mendatangkan pekerja atau buruh dari luar daerah berkewajiban melaporkan pada Dinas Ketenagakerjaan Balikpapan. Juga menyediakan tempat tinggal yang layak dan memenuhi syarat kesehatan. Serta memulangkan pekerja ke daerah asal apabila masa kerja atau proyek telah selesai,” sebutnya.
Apabila nantinya ditemukan pelanggaran ketenagakerjaan, diharapkan pemerintah dapat menindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Petisi ketiga terkait dengan Upah Minimun Kota (UMK) Kota Balikpapan, struktur dan skala upah. Yakni diharapkan bisa mengoptimalkan peran dewan pengupahan kota dan fokus pada pembahasan PP nomor 51 tahun 2023 junto PP nomir 36 tahun 2021. Yaitu mengenai pasal-pasal yang mengatur formulasi dan penetapan perhitungan UMK.
“Hasil survei KHL (pekerja harian lepas) dapat jadi pertimbangan khusus dalam penetapan UMK. Dan setiap pengusaha wajib membuat struktur upah dan skala upah. Jika ada pelanggaran maka wajib dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Petisi keempat adalah berkaitan dengan pegawai Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Agar ada penempatan pegawai pengawas di Kota Balikpapan tidak setidaknya 5 orang. Terkait pengawasan agar bisa lebih optimal dan pelanggaran bisa diminimalisir.
“Pegawai pengawas kami harapkan dapat bertindak sebagai penyidik PNS seperti diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2000 dan dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan jika terjadi dugaan pelanggaran,” katanya.
Kemudian petisi kelima berkaitan dengan pemberdayaan UMKM. Bawa saya pelatihan kewirausahaan pada masyarakat kurang mampu diantaranya management usaha dan keuangan, manajemen operasional dan SDM, manajemen pemasaran, strategi branding, public speaking dan negosiasi klinis.
“Dan menjadikan UMKM sebagai basis pertumbuhan ekonomi Balikpapan, penyerapan tenaga kerja informal, dan identitas Balikpapan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan produk khas Balikpapan,” tuturnya.
Untuk memperluas pemberdayaan UMKM, Pemkot wallpaper dapat berkolaborasi dengan perusahaan swasta maupun BUMN dan BUMD di Balikpapan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Petisi keenam berkaitan dengan revisi Perda nomor 5 tahun 2023. Pada pasal 34 ayat 3 yang membolehkan atau memberi izin menahan atau menyimpan dokumen asli berupa ijazah pendidikan, sertifikat keahlian, maupun dokumen lainnya milik pencari kerja.
“Agar aturan ini dicabut karena tidak memberikan rasa keadilan dan manfaat bagi tenaga kerja,” katanya.
Juga diharapkan berikan aturan pada perusahaan yang beroperasi, terutama perusahaan besar, untuk menyelenggarakan pemagangan TKL secara periodik. “Agar diakomodir oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk menindak pihak yang melanggar ketenagakerjaan. Sehingga perannya juga lebih jelas,” katanya.
Juga diharapkan dapat diperjelas perbedaan antara sanksi administrasi dan pidana.
Terakhir adalah petisi terkait pembentukan keadilan hubungan industrial (PHI). Agar Pemerintah Kota maupun DPRD kota Balikpapan dapat mengusahakan berdirinya PHI bagaimana sebagai amanat Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Berkaitan dengan petisi yang telah disampaikan, Wali Kota Rahmad Mas’ud merespon dan menyambut baik hal ini. Yang kemudian selanjutnya dilakukan pembahasan bersama OPD terkait.
Wali kota juga merespon sejumlah harapan yang disampaikan oleh pekerja. Diantaranya berkaitan dengan bantuan dari pemerintah kota untuk UMKM.
Ia meminta agar dilakukan pendataan bagi pelaku usaha yang berhak menerima bantuan Rp300 ribu per bulan, selama tiga bulan. “Karena ini adalah amanah undang-undang yang menggunakan dana APBD kami,” katanya.
Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini, menurutnya dipastikan akan memfasilitasi dan pro masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. “Kami pastinya akan memberikan perhatian pada UMKM. Ini untuk menjadi upaya kami menjaga kondusivitas Kota Balikpapan. Karena apabila Balikpapan kondusif, maka akan banyak investor masuk. Ini akan berdampak baik juga pada UMKM,” katanya. (***)
* Pemerintah Kota Balikpapan
Berita4 weeks ago
Kabupaten3 weeks ago
Berita3 weeks ago
Berita Provinsi3 weeks ago
Berita3 weeks ago
Berita2 weeks ago
Uncategorized3 weeks ago
Berita3 weeks ago