Kemenko PMK RI saat melakukan Monev terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan ketahanan keluarga di Kota Depok. Monev berlangsung di Kantor DP3AP2KB Kota Depok pada Jumat, (22/03/24). (Foto: Diskominfo Depok, @berita.depok.go.id)
Depok,goindonesia.co – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia (RI) melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan ketahanan keluarga di Kota Depok.
Monev berlangsung di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok pada Jumat, (22/03/2024).
“Monev dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Depok berjalan. Kota Depok telah mencapai indeks pembangunan keluarga di atas rata-rata provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 59,02 persen yang menunjukkan keberhasilan program dan inovasi yang dilakukan oleh stakeholder dan berbagai pihak terkait,” kata Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Kemenko PMK, Mustikorini Indrijatiningrum, kepada berita.depok.go.id.
Dirinya menyampaikan bahwa Kemenko PMK sangat memperhatikan implementasi kebijakan di tingkat pusat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan baik di daerah. Dengan monev di Kota Depok, diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat pusat dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal.
Dirinya memaparkan dalam diskusi dengan pihak terkait di Kota Depok, seperti Kepala DP3AP2KB dan timnya, dia menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh Kota Depok. Dia juga menyatakan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan harus menguatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Kota Depok untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
Salah satu inisiatif yang disoroti adalah adanya sekolah pra nikah di Kota Depok, yang merupakan terobosan positif untuk mempersiapkan calon pengantin secara mental dan fisik sebelum menikah. Selain itu, adanya program lain seperti pelibatan anak-anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga dianggap sebagai langkah yang membanggakan.
“Memang kalau di tingkat nasional ada namanya bimbingan perkawinan, tetapi di Kota Depok ini sudah ada sekolah pra nikah. Ini nanti tentunya bisa digabungkan dengan bimbingan perkawinan, jadi kalau sekolah pranikah tadi penjelasannya bahwa tidak semuanya itu sudah menjadi calon pengantin, tetapi, pemuda pemudi yang sudah siap untuk menikah itu bisa sekolah di pra nikah ini,”katanya.
Program lainnya ada 1.000 pengusaha perempuan pengusaha. Ini salah satu terobosan bagus untuk terus bisa dikembangkan.
Kemudian, terkait dengan rumah ibadah layak anak termasuk juga Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di mana keberadaannya cukup aktif. Serta ada psikolognya yang memiliki kemampuan dan juga pengalaman untuk bisa menangani keluarga atau masyarakat atau siapapun yang memiliki masalah terkait dengan keluarga.
“Ini merupakan sesuatu yang sangat membanggakan, harapannya ya terus berinovasi terus disempurnakan sehingga virus kebaikan bisa ditularkan ke daerah-daerah yang lain,” ungkapnya.
Dirinya juga menekankan pentingnya pelibatan berbagai pihak, seperti pengusaha perempuan, rumah ibadah, pakar psikologi, serta universitas dalam mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai sektor masyarakat.
“Dengan indeks pembangunan keluarga Kota Depok yang telah melampaui target provinsi, ada potensi besar untuk menularkan keberhasilan tersebut ke daerah lain,” ungkapnya.
Namun demikian, hal ini juga menuntut pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor keberhasilan program di Kota Depok, seperti komitmen politik, peran penggerak lokal, serta keterlibatan berbagai pihak terkait,” lanjutnya.
Dengan demikian,sambungnya, upaya peningkatan ketahanan keluarga di Kota Depok tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
“Tapi juga memerlukan sinergi dan kerjasama lintas sektor untuk mencapai hasil yang optimal,”tutupnya. (***)
*Website Berita Resmi Pemerintah Kota Depok
