Komisi IV DPR RI dalam rangka meninjau kawasan Agroforestry di wilayah obyek wisata Kalibiru, Kokap (Foto : @kulonprogokab.go.id)
Kokap, goindonesia.co – Penjabat (Pj.) Bupati Kulon Progo Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.M.A menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI dalam rangka meninjau kawasan Agroforestry di wilayah obyek wisata Kalibiru, Kokap, Senin (1/7/24).
Rombongan KOMISI IV DPR RI yang dipimpin oleh Mindo Sianipar meninjau lokasi Agroforestry sekaligus melakukan interaksi secara langsung dengan masyarakat pengelola kawasan hutan kalibiru di joglo wisata alam Kalibiru, dengan didampingi Dirjen LHk, serta Dirjen Holtikultura dari Kementrian Pertanian.
Dikatakan Pj. Bupati Kulon Progo berkaitan dengan Agroforestry, kunjungan kerja ini merupakan momentum untuk menjadikan kulon progo sebagai contoh dalam penanganan hutan kemasyarakatan yang terkoneksi dengan pariwisata.
“ini sebagai kesempatan berbagi visi, dalam menjadikan kulon progo sebagai contoh yang baik dalam penanganan hutan kemasyarakatan yang terintegrasi dalam penanganan pariwisata dan pertanian berkelanjutan” tuturnya.
“Kunjungan ini nantinya menjadi ajang tukar pendapat, arahan, dan bagaimana langkah-langkah strategis dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan atau perhutanan sosial yang kami kembangkan menjadi wisata yang memikat dan pengelolaan hasil yang ramah lingkungan, yang semuanya ini ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat” harap Siwi
Terdapat kurang lebih seluas 1046 Hektar hutan Negara yang terbagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan hutan kemasyarakatan.
Siwi juga berharap kegiatan kunjungan ini dapat memperkuat kolaborasi guna mencapai cita-cita bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat.
Mindo Sianipar selaku ketua tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI mengatakan bahwa pengelolaan Agroforestry di Kabupaten Kulon Progo khususnya di kawasan Kalibiru sudah cukup bagus.
Pada forum pertemuan tersebut, Mindo juga merespon beberapa keluhan masyarakat, salah satunya adalah efek yang dirasakan masyarakat pasca Covid-19 dalam pengelolaan pariwisata,
Hingga kebutuhan sumur bor guna perairan tanaman hutan.
“Itu semua sudah di iya kan, dijanjikan oleh pihak KLHK melalui Dirjen Perhutanan Sosial akan memberikannya” kata Mindo.
“Tapi untuk manajemen dan sebagainya karena sudah lama (pengelolaan hutan) itu bagus, dibandingkan di beberapa tempat ini cukup bagus”. Tambah mindo.
Mindo juga mengarapkan pihak pengelola terus berkolaborasi dengan para akademisi dalam pengelolaan dan pelestarian hutan kemasyarakatan yang sudah ada agar dapat memberikan pengukuran atau penilaian terkait perkembangan hutan yang dikelola seperti yang sudah dilakukan saat ini terdapat pendampingan dari Universitas Gajah Mada. (***)
*MC, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
