Connect with us

Kabupaten

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Meninjau Kawasan Agroforestry Kalibiru

Published

on

Komisi IV DPR RI dalam rangka meninjau kawasan Agroforestry di wilayah obyek wisata Kalibiru, Kokap (Foto : @kulonprogokab.go.id)

Kokap, goindonesia.co – Penjabat (Pj.) Bupati Kulon Progo Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.M.A menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI dalam rangka meninjau kawasan Agroforestry di wilayah obyek wisata Kalibiru, Kokap, Senin (1/7/24).

Rombongan KOMISI IV DPR RI yang dipimpin oleh Mindo Sianipar meninjau lokasi Agroforestry sekaligus melakukan interaksi secara langsung dengan masyarakat pengelola kawasan hutan kalibiru di joglo wisata alam Kalibiru, dengan didampingi Dirjen LHk, serta Dirjen Holtikultura dari Kementrian Pertanian.

Dikatakan Pj. Bupati Kulon Progo berkaitan dengan Agroforestry, kunjungan kerja ini merupakan momentum untuk menjadikan kulon progo sebagai contoh dalam penanganan hutan kemasyarakatan yang terkoneksi dengan pariwisata. 

“ini sebagai kesempatan berbagi visi, dalam menjadikan kulon progo sebagai contoh yang baik dalam penanganan hutan kemasyarakatan yang terintegrasi dalam penanganan pariwisata dan pertanian berkelanjutan” tuturnya.

“Kunjungan ini nantinya menjadi ajang tukar pendapat, arahan, dan bagaimana langkah-langkah strategis dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan atau perhutanan sosial yang kami kembangkan menjadi wisata yang memikat dan pengelolaan hasil yang ramah lingkungan, yang semuanya ini ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat” harap Siwi

Terdapat kurang lebih seluas 1046 Hektar hutan Negara yang terbagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan hutan kemasyarakatan. 

Siwi juga berharap kegiatan kunjungan ini dapat memperkuat kolaborasi guna mencapai cita-cita bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Mindo Sianipar selaku ketua tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI mengatakan bahwa pengelolaan Agroforestry di Kabupaten Kulon Progo khususnya di kawasan Kalibiru sudah cukup bagus.

Pada forum pertemuan tersebut, Mindo juga merespon beberapa keluhan masyarakat, salah satunya adalah efek yang dirasakan masyarakat pasca Covid-19 dalam pengelolaan pariwisata, 
Hingga kebutuhan sumur bor guna perairan tanaman hutan.

“Itu semua sudah di iya kan, dijanjikan oleh pihak KLHK melalui Dirjen Perhutanan Sosial akan memberikannya” kata Mindo.

“Tapi untuk manajemen dan sebagainya karena sudah lama (pengelolaan hutan) itu bagus, dibandingkan di beberapa tempat ini cukup bagus”. Tambah mindo.

Mindo juga mengarapkan pihak pengelola terus berkolaborasi dengan para akademisi dalam pengelolaan dan pelestarian hutan kemasyarakatan yang sudah ada agar dapat memberikan pengukuran atau penilaian terkait perkembangan hutan yang dikelola seperti yang sudah dilakukan saat ini terdapat pendampingan dari Universitas Gajah Mada. (***)

*MC, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Kabupaten

FPRB Kelurahan Tanjung Benoa Tampil dalam “The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium”  Aceh

Published

on

“The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium dalam rangka memperingati 20 Tahun Tsunami Aceh” (Foto : @setda.badungkab.go.id)

Badung, goindonesia.co – Pulau Bali memiliki 3 sumber gempabumi yakni Megathrust sumba di perairan Selatan Bali, Busur naik belakang Flores di bagian Utara dan 30 sesar di darat. Hal tersebut menjadikan Pulau Bali rawan terhadap bencana gempabumi dan tsunami.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, perlu adanya upaya mitigasi struktural dan non struktural yang dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satu upaya non struktural yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti program Tsunami Ready Community (Komunitas Siaga Tsunami). Tsunami Ready Community adalah program pembentukan komunitas siaga tsunami yang bertujuan untuk membangun masyarakat tangguh yang memiliki kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana tsunami sehingga dapat meminimalisir korban jiwa serta kerugian ekonomi.

Pada Tahun 2022, Kelurahan Tanjung Benoa Badung menjadi desa pertama di Indonesia yang dikukuhkan sebagai Tsunami Ready Community oleh UNESCO. Keberhasilan tersebut diraih dengan dukungan Balai Besar MKG Wilayah III sebagai fasilitator dalam memenuhi 12 indikator tsunami ready serta kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten Kota dan multihelix di Bali.

Tahun ini bertepatan dengan kegiatan “The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium dalam rangka memperingati 20 Tahun Tsunami Aceh” yang diselenggarakan di Banda Aceh, Ketua FPRB Kelurahan Tanjung Benoa Dr. I Wayan Deddy Sumantra diundang sebagai komunitas yang telah berhasil menjadi contoh baik dimata dunia.

Peran Komunitas FPRB Tanjung Benoa dalam acara ini adalah untuk menyampaikan pesan bahwa pengakuan tsunami ready community harus dipertahankan dengan upaya mitigasi kebencanaan yang berkelanjutan. Selain itu, Deddy Sumantra juga menceritakan dampak positif sebagai  tsunami ready community terhadap kehidupan pariwisata di Tanjung Benoa.

Keberhasilan Kelurahan Tanjung Benoa di bawah kepemimpinan I Wayan Sudiana, SH.,MH, dalam meraih pengakuan tsunami ready community menjadi bukti bahwa sinergitas MulitiHelix dari BMKG, Pemerintah Daerah, BPBD, Masyarakat, Pihak Swasta, dll mampu mendukung upaya mewujudkan cita-cita Zero Victim saat terjadi bencana. (***)

*Pemerintah Kabupaten Badung

Continue Reading

Kabupaten

Bantu Warga Terdampak Banjir Rob, BPBD Kirim Bantuan ke Muaragembong

Published

on

Pemukiman warga di Desa Pantai Mekar Kecamatan Muaragembong yang terkena dampak banjir rob. (Foto : Refki Maulana/Newsroom Diskominfosantik, @www.bekasikab.go.id)

Cikarang Pusat, goindonesia.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat sebanyak empat desa di Kecamatan Muaragembong terkena banjir rob akibat naiknya air pasang laut. 

Keempat desa tersebut yakni Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Mekar, Desa Pantai Bahagia, dan Desa Pantai Harapan Jaya. 

Selain itu banjir rob juga melanda Kampung Sembilangan Desa Samudrajaya Kecamatan Tarumajaya. 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi mengatakan, pihaknya bersama dinas dan stakeholder terkait akan turun mengirimkan bantuan bagi warga yang terdampak. 

“Ya, air pasang yang naik di pesisir Muaragembong sudah empat hari ke belakang. Hari ini kita akan turun mengirimkan logistik,” katanya. 

Dodi mengatakan, pendataan saat ini terus dilakukan oleh tim relawan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan tim di tingkat desa di wilayah Kecamatan Muaragembong dan Tarumajaya. 

Dia menuturkan, air pasang laut naik di siang hari dan surut di sore hari. Tinggi air di tiap lokasi yang terkena banjir rob bervariasi antara 20 hingga 50 cm. 

“Sejauh ini yang terdampak tiap tahunnya masih lokasi yang sama, yakni pemukiman warga yang berada di pinggir pantai,” ujarnya. 

Pihaknya mengimbau warga yang terdampak banjir rob di sejumlah desa di Kecamatan Muaragembong dan Tarumajaya untuk tetap siaga. 

“Kondisi kesehatan warga yang terdampak banjir rob menjadi prioritas kami. Selain itu kebutuhan logistik juga,” katanya. 

Ia mengatakan, BPBD Kabupaten Bekasi sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan PMI untuk menurunkan tim kesehatan. 

“Dinas Sosial dan Baznas juga sudah mulai bergerak untuk menyalurkan bantuan,” imbuhnya.  (***)

*Portal Resmi Kabupaten Bekasi, @www.bekasikab.go.id

Continue Reading

Kabupaten

Tanpa Batas, BPJS Ketenagakerjaan Merauke Biayai Pengobatan Bagi Cleaning Service Korban Pembacokan

Published

on

Kunjungan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke Lisawanti Lisuallo kepada pasien di RSUD Merauke (Foto : @suara.merauke.go.id)

Merauke, goindonesia.co – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke memberikan santunan dengan membiayai pengobatan bagi salah satu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi korban pembacokan belum lama ini.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke, Lisawanti Lisuallo mengatakan, biaya pengobatan yang diberikan kepada korban atas nama Serilus Yamlean ini akan dilakukan tanpa batas artinya hingga korban benar-benar sembuh karena korban sudah tercover dalam dua program BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). 

Pria malang itu diketahui dibacok di depan SMP Negeri 2 Merauke pada Kamis, 14 November pagi saat dirinya dalam perjalanan menuju ke tempat kerja yakni sebagai petugas kebersihan (cleaning service) di UPBU Bandara Mopah Merauke. 

“Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kami dari BPJS Ketenagakerjaan, untuk biaya pengobatan dan perawatannya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan tanpa batas sesuai dengan indikasi medis,” ujar Lisawanti, Senin, (18/11/2024) di Merauke. 

Selain itu, peserta akan mendapatkan manfaat lainnya, jika sembuh dalam kondisi cacat fisik atau anatomis maka BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan. Setelah sembuh, korban tidak dimungkinkan untuk kembali bekerja maka akan mendapatkan santunan tidak mampu bekerja selama 12 bulan dengan besaran 100 persen upah, selanjutnya 50 persen upah sampai dinyatakan sembuh dan siap bekerja kembali. 

“Ini bukti bahwa BPJS Ketenagakerjaan komit memberikan perlindungan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan yang sudah tercover dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” tandas Lisawanti. 

Program BPJS Ketenagakerjaan ini sangat bermanfaat bagi peserta sehingga diharapkan masyarakat Papua Selatan yang bekerja sebagai pekerja informal atau mandiri segera mendaftar sebagai peserta mandiri BPJS Ketenagakerjaan. Iurannya sangat kecil tidak menguras isi kantong yakni hanya Rp 16.800/orang/bulan namun manfaat yang diterima sangat besar. 

Petugas BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih banyak mengetahui dan mengerti akan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merauke

Continue Reading

Trending