Kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mojokerto (Foto : @mojokertokab.go.id)
Mojokerto, goindonesia.co – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mojokerto. Kegiatan tersebut, digelar untuk meningkatkan sinergi kolaborasi pengendalian harga dan stok ketersediaan bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024.
Pelaksanaan HLM TPID yang berlangsung di Smart Room Satya Bina Karya (SBK), pada Senin (18/3) pagi. Juga turut dihadiri perwakilan Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, Kepala Pimpinan Cabang Bulog Surabaya Selatan Rusli, para asisten dan staf ahli Bupati Mojokerto, Kepala Perangkat Daerah dan anggota TPID Kabupaten Mojokerto.
Selain itu, pada HLM TPID, Bupati Ikfina juga turut mengundang berbagai narasumber yakni Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Petrus Endria Effendhi dan Statistik Muda BPS Kabupaten Mojokerto Arif Budianto.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ikfina memaparkan, bahwa Pemkab Mojokerto telah mengupayakan dan menetapkan beberapa kebijakan dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya selama ini.
“Kami pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah aktif melakukan kegiatan yang memang sudah diperintahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengendalian inflasi beberapa antaranya melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, melakukan operasi pasar, menjaga pasokan bahan, dan masih banyak lagi,” ujarnya.
Lanjut Ikfina, dalam mengendalikan inflasi, Ia menyebutkan salah satu upaya yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu yaitu dengan membuka gerai Warung Pengendalian Inflasi dan Penggunaan Produk dalam Negeri (WULANDARI) di 18 Kecamatan se-Kabupaten Mojokerto.
“Wulandari ini masih ada di 18 kecamatan, saya maunya di setiap pasar ada Wulandari, karena ini juga salah satu upaya Pemkab Mojokerto untuk mengendalikan inflasi yang ada di Mojokerto,” ucapnya.
Selain itu, Bupati Ikfina juga menyampaikan, bahwa dalam mengendalikan inflasi, salah satu yang menjadi fokus utama yaitu memperhatikan komponen pendukung terhadap inflasi.
“Kalau kita ingin mengendalikan inflasi, maka kita harus fokus pada komponen pendukung inflasi, apalagi saat ini kita harus bekerja cukup keras dalam mengendalikan inflasi, yang dulunya diangka 2-4 sekarang menjadi 1,5 – 3,5,” jelasnya.
Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, Orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto mengharapkan, upaya dalam mengendalikan inflasi dapat berdampak baik untuk Kabupaten Mojokerto.
“Bismillah semoga semuanya sudah terjadwal, pemantauan dengan Sinergi Smart kita juga sudah jalan, Wulandari juga jalan, dengan penyempurna dan koordinasi yang baik bagaimana kita betul-betul berupaya agar inflasi di Kabupaten Mojokerto dapat terkendali antara 1,5 sampai 3,5. Dan semoga semuanya bisa mengambil bagian dalam pengendalian inflasi ini hingga nanti menjelang lebaran inflasi di Kabupaten Mojokerto dapat terkendali dengan baik,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko juga menambahkan, bahwa dalam mengendalikan inflasi diwilayahnya, Pemkab Mojokerto juga telah melakukan berbagai langkah seperti melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, melakukan operasi pasar, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi, melaksanakan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah.
“Selanjutnya melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, menjaga pasokan bahan, memberikan bantuan transportasi dari APBD, dan upaya lain yakni Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/13/HK/416-012/2024 tentang jenis dan besaran subsidi harga barang kebutuhan pokok tahun 2024,” bebernya.
Teguh juga menjelaskan ada beberapa rekomendasi langkah kedepan yang dapat dilakukan dalam mengendalikan inflasi di Bumi Majapahit, yakni dari menggunakan anggaran desa untuk ketahanan pangan hingga mengendalikan distribusi pasokan bahan pangan.
“Saran dan rekomendasi ke depan yaitu penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi daerah, mendorong anggaran desa atau dana desa untuk ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah, serta peran distribusi memegang peranan penting maka distribusi harus dikendalikan,” pungkasnya. (***)
*Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
