Connect with us

Kabupaten

Forum Perangkat Daerah Purbalingga Susun Strategi Pembangunan Ekonomi Tahun 2025

Published

on

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, bertempat di PM Collaboration yang diselenggarakan Pemkab Purbalingga (Foto : @www.purbalinggakab.go.id)

Purbalingga, goindonesia.co – Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggelar Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, bertempat di PM Collaboration, Kamis (29/2/24).

Kepala DPMPTSP Purbalingga, Much Umar Faozi, saat membuka acara menyampaikan Forum Perangkat Daerah diikuti oleh tujuh OPD yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Camat, Kepala Desa, serta mengikutsertakan unsur masyarakat atau organisasi di bawah naungan masing-masing perangkat daerah.

“Pelaksanaan forum perangkat daerah ini merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum penyusunan dan perumusan rancangan akhir RKPD,” katanya.

Umar melanjutkan, forum perangkat daerah diharapkan dapat menghimpun aspirasi para pemangku kepentingan terhadap prioritas pembangunan untuk tahun 2025 sehingga nantinya dapat dijalankan dan diimplementasikan dengan baik.

“Program kegiatan tahun 2025 diharapkan bisa memiliki instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi  yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, memperkuat daya saing ekonomi, serta mampu mengaspirasi daya saing kita utamanya adalah daya saing investasi,” tambahnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Purbalingga , Mukodam, berharap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat menampung pokok pikiran DPRD serta usulan dari proses Musrenbangdes dan Musrenbangcam yang sudah dilaksanakan.

“Forum ini sebagai upaya kita untuk bersama-sama mencermati dan mengupayakan usulan skala prioritas, jumlah usulan mungkin sangat banyak namun demikian karena keterbatasan anggaran mau tidak mau harus dilakukan pemilihan dan pemilahan skala prioritas,” ungkapnya. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika | Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Kabupaten

FPRB Kelurahan Tanjung Benoa Tampil dalam “The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium”  Aceh

Published

on

“The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium dalam rangka memperingati 20 Tahun Tsunami Aceh” (Foto : @setda.badungkab.go.id)

Badung, goindonesia.co – Pulau Bali memiliki 3 sumber gempabumi yakni Megathrust sumba di perairan Selatan Bali, Busur naik belakang Flores di bagian Utara dan 30 sesar di darat. Hal tersebut menjadikan Pulau Bali rawan terhadap bencana gempabumi dan tsunami.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, perlu adanya upaya mitigasi struktural dan non struktural yang dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satu upaya non struktural yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti program Tsunami Ready Community (Komunitas Siaga Tsunami). Tsunami Ready Community adalah program pembentukan komunitas siaga tsunami yang bertujuan untuk membangun masyarakat tangguh yang memiliki kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana tsunami sehingga dapat meminimalisir korban jiwa serta kerugian ekonomi.

Pada Tahun 2022, Kelurahan Tanjung Benoa Badung menjadi desa pertama di Indonesia yang dikukuhkan sebagai Tsunami Ready Community oleh UNESCO. Keberhasilan tersebut diraih dengan dukungan Balai Besar MKG Wilayah III sebagai fasilitator dalam memenuhi 12 indikator tsunami ready serta kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten Kota dan multihelix di Bali.

Tahun ini bertepatan dengan kegiatan “The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium dalam rangka memperingati 20 Tahun Tsunami Aceh” yang diselenggarakan di Banda Aceh, Ketua FPRB Kelurahan Tanjung Benoa Dr. I Wayan Deddy Sumantra diundang sebagai komunitas yang telah berhasil menjadi contoh baik dimata dunia.

Peran Komunitas FPRB Tanjung Benoa dalam acara ini adalah untuk menyampaikan pesan bahwa pengakuan tsunami ready community harus dipertahankan dengan upaya mitigasi kebencanaan yang berkelanjutan. Selain itu, Deddy Sumantra juga menceritakan dampak positif sebagai  tsunami ready community terhadap kehidupan pariwisata di Tanjung Benoa.

Keberhasilan Kelurahan Tanjung Benoa di bawah kepemimpinan I Wayan Sudiana, SH.,MH, dalam meraih pengakuan tsunami ready community menjadi bukti bahwa sinergitas MulitiHelix dari BMKG, Pemerintah Daerah, BPBD, Masyarakat, Pihak Swasta, dll mampu mendukung upaya mewujudkan cita-cita Zero Victim saat terjadi bencana. (***)

*Pemerintah Kabupaten Badung

Continue Reading

Kabupaten

Bantu Warga Terdampak Banjir Rob, BPBD Kirim Bantuan ke Muaragembong

Published

on

Pemukiman warga di Desa Pantai Mekar Kecamatan Muaragembong yang terkena dampak banjir rob. (Foto : Refki Maulana/Newsroom Diskominfosantik, @www.bekasikab.go.id)

Cikarang Pusat, goindonesia.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat sebanyak empat desa di Kecamatan Muaragembong terkena banjir rob akibat naiknya air pasang laut. 

Keempat desa tersebut yakni Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Mekar, Desa Pantai Bahagia, dan Desa Pantai Harapan Jaya. 

Selain itu banjir rob juga melanda Kampung Sembilangan Desa Samudrajaya Kecamatan Tarumajaya. 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi mengatakan, pihaknya bersama dinas dan stakeholder terkait akan turun mengirimkan bantuan bagi warga yang terdampak. 

“Ya, air pasang yang naik di pesisir Muaragembong sudah empat hari ke belakang. Hari ini kita akan turun mengirimkan logistik,” katanya. 

Dodi mengatakan, pendataan saat ini terus dilakukan oleh tim relawan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan tim di tingkat desa di wilayah Kecamatan Muaragembong dan Tarumajaya. 

Dia menuturkan, air pasang laut naik di siang hari dan surut di sore hari. Tinggi air di tiap lokasi yang terkena banjir rob bervariasi antara 20 hingga 50 cm. 

“Sejauh ini yang terdampak tiap tahunnya masih lokasi yang sama, yakni pemukiman warga yang berada di pinggir pantai,” ujarnya. 

Pihaknya mengimbau warga yang terdampak banjir rob di sejumlah desa di Kecamatan Muaragembong dan Tarumajaya untuk tetap siaga. 

“Kondisi kesehatan warga yang terdampak banjir rob menjadi prioritas kami. Selain itu kebutuhan logistik juga,” katanya. 

Ia mengatakan, BPBD Kabupaten Bekasi sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan PMI untuk menurunkan tim kesehatan. 

“Dinas Sosial dan Baznas juga sudah mulai bergerak untuk menyalurkan bantuan,” imbuhnya.  (***)

*Portal Resmi Kabupaten Bekasi, @www.bekasikab.go.id

Continue Reading

Kabupaten

Tanpa Batas, BPJS Ketenagakerjaan Merauke Biayai Pengobatan Bagi Cleaning Service Korban Pembacokan

Published

on

Kunjungan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke Lisawanti Lisuallo kepada pasien di RSUD Merauke (Foto : @suara.merauke.go.id)

Merauke, goindonesia.co – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke memberikan santunan dengan membiayai pengobatan bagi salah satu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi korban pembacokan belum lama ini.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke, Lisawanti Lisuallo mengatakan, biaya pengobatan yang diberikan kepada korban atas nama Serilus Yamlean ini akan dilakukan tanpa batas artinya hingga korban benar-benar sembuh karena korban sudah tercover dalam dua program BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). 

Pria malang itu diketahui dibacok di depan SMP Negeri 2 Merauke pada Kamis, 14 November pagi saat dirinya dalam perjalanan menuju ke tempat kerja yakni sebagai petugas kebersihan (cleaning service) di UPBU Bandara Mopah Merauke. 

“Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kami dari BPJS Ketenagakerjaan, untuk biaya pengobatan dan perawatannya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan tanpa batas sesuai dengan indikasi medis,” ujar Lisawanti, Senin, (18/11/2024) di Merauke. 

Selain itu, peserta akan mendapatkan manfaat lainnya, jika sembuh dalam kondisi cacat fisik atau anatomis maka BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan. Setelah sembuh, korban tidak dimungkinkan untuk kembali bekerja maka akan mendapatkan santunan tidak mampu bekerja selama 12 bulan dengan besaran 100 persen upah, selanjutnya 50 persen upah sampai dinyatakan sembuh dan siap bekerja kembali. 

“Ini bukti bahwa BPJS Ketenagakerjaan komit memberikan perlindungan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan yang sudah tercover dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” tandas Lisawanti. 

Program BPJS Ketenagakerjaan ini sangat bermanfaat bagi peserta sehingga diharapkan masyarakat Papua Selatan yang bekerja sebagai pekerja informal atau mandiri segera mendaftar sebagai peserta mandiri BPJS Ketenagakerjaan. Iurannya sangat kecil tidak menguras isi kantong yakni hanya Rp 16.800/orang/bulan namun manfaat yang diterima sangat besar. 

Petugas BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih banyak mengetahui dan mengerti akan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merauke

Continue Reading

Trending