Bupati Tiwi dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar Lindu Aji Purbalingga di GOR Mahesa Jenar, Purbalingga (Foto : @www.purbalinggakab.go.id)
Purbalingga, goindonesia.co – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengapresiasi langkah organisasi kemasyarakatan (ormas) Lindu Aji turut peduli dalam perlindungan perempuan dan anak (PPA) di Purbalingga. Bupati mengajak agar Lindu Aji turut membantu pemerintah menekan kasus kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.
“Jadi kalau ormas semangat seperti ini tentu Pemda akan mensupport, kita perlu bergandengan agar kasus pelecehan seksual bisa ditekan,” kata Bupati Tiwi dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar Lindu Aji Purbalingga di GOR Mahesa Jenar, Purbalingga, Minggu (21/4/2024).
Bupati mengajak agar Lindu Aji bisa membantu sosialisasi/edukasi kepada PKK hingga tokoh masyarakat terkait pencegahan dan pemahaman konsekuensi hukum. Ia mengapresiasi Lindu Aji selama ini telah turut memberikan pendampingan hukum kepada para korban.
“Ke depan ada langkah konkret, langkah nyata memberikan edukasi masalah hukum dan perlindungan hukum,” katanya.
Bupati mengakui, kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Purbalingga masih cukup tinggi. Oleh karena itu, ia berharap keberadaan ormas di lingkungan masyarakat bisa menjadi kontrol sosial juga pemyeimbang manakala ada kebijakan pemerintah yang kurang tepat.
“Ketika ada masyarakat yang butuh sentuhan, kebijakan dan lain sebagainya, inilah tugas ormas bisa perjuangkan agar hak-hak mereka bisa mereka terima,” katanya.
Ketua DPC Lindu Aji Purbalingga, Imam Yahdi mengucapkan terima kasih, meskipun Lindu Aji termasuk ormas baru, namun Pemkab Purbalingga telah memberikan perhatiannya melalui dana hibah di tahun 2023 lalu. Ia menginformasikan internal Lindu Aji telah membentuk Lembaga Hukum dan HAM dengan 5 lawyer.
“Mudah-mudahan kami bisa berpartisipasi dalam rangka perlindungan perempuan dan anak, dalam waktu dekat kami akan sowan ke kecamatan-kecamatan nderek izin masuk ke PKK-PKK dalam rangka ikut memberikan edukasi hukum terkait PPA,” katanya. (***)
*Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga
