Connect with us

Berita Kota

IKA Unpad Sebut 60 Persen Penghasilan RS dari BPJS Kesehatan

Published

on

Iftida Yasa, Alumni Fakultas Hukum Unpad (Dokumentasi : Diskominfo Kota Bandung, @www.bandung.go.id)

Bandung, goindonesia.co – Menteri Kesehatan Indonesia mengatakan sebanyak 75 persen masukan masyarakat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan telah ditampung dan ditindaklanjuti untuk perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Salah satu usulan tersebut datang dari Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Padjadjaran (Unpad). Iftida Yasa, Alumni Fakultas Hukum Unpad menyampaikan dalam RUU Kesehatan tertuang jika BPJS kesehatan wajib bekerja sama dengan RS yang mengajukan kerja sama. 

“Ini juga tidak sesuai dengan prinsip sukarela,” ujar Iftida dalam Forum IKA Unpad, Jumat 7 April 2023.

Selain itu, redaksi dalam RUU yang berbunyi: akan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri kesehatan, disebut tidak pas.

“Kedua badan itu punya peran yang sangat beda. Kemenkes itu bertugas untuk membangun dan menyiapkan infrastruktur, termasuk dokternya. Sedangkan BPJS kesehatan itu badan penyelenggara jaminan sosial,” paparnya.

Menurutnya, jika tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebanyak itu diberikan kepada satu pihak, maka akan terjadi over power. Sebab pembuat kebijakan tidak boleh disatukan dengan pelaksana

Berdasarkan banyaknya masukan dari masyarakat melalui medsos, akhirnya BPJS kesehatan tetap di bawah koordinasi presiden tanpa melapor dulu ke Kemenkes. 

“Tapi ini baru sebatas statement. Nanti akan dibawa ke Komisi IX,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, ujung tombak pelayanan kesehatan ada di puskesmas, klinik, atau RS. Namun, masih banyak RS yang belum memaksimalkan BPJS kesehatan.

“Padahal rata-rata penghasilannya RS itu 60 persen dapat dari BPJS kesehatan. Tanpa BPJS kesehatan, RS tidak bisa hidup,” ungkapnya.

Oleh karena itu, menurutnya tak seharusnya RS menolak atau menyampingkan pasien BPJS.

Selain itu, ia menambahkan, mengenai rencana kelas rawat inap standar belum pasti diaplikasikan berdasarkan uji coba yang dihasilkan.

“Iuran masih berlaku seperti biasa, 3 kelas. Kalau kita punya kartu BPJS kesehatan kelas 3, tidak bisa naik kelas. Kalau kelas 2 atau 1 bisa naik ke kelas VIP. Diperbolehkan dengan catatan tambahan iuran,” jelasnya.

Pada pembahasan BPJS kesehatan, Iftida mengatakan, berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2016, difabel dan lansia mendapat perhatian khusus.

“Untuk difabel dan lansia akan dikasih kartu merah untuk line khusus prioritas,” ucapnya.

Sampai saat ini, sebanyak 40 persen iuran BPJS kesehatan didapat dari penerima bantuan iuran (PBI). Ada yang dari APBN dan ada pula dari APBD. Lalu sebanyak 60 persen dari masyarakat.

“Dalam 60 persen itu, 30 persennya dari dunia usaha. Selebihnya adalah pekerja mandiri. Siapa saja yang mau ikut BPJS secara mandiri bisa,” tuturnya.

BPJS kesehatan memiliki program rehabilitasi. Jika pengguna BPJS kesehatan memiliki tunggakan, bisa cicilan maksimal 12 bulan.

“Sudah tunggak 5 tahun misalnya, itu dihitung maksimal cuma dua tahun,” imbuhnya. (***)


*Diskominfo Kota Bandung, @www.bandung.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Kota

Pj. Gubernur Teguh Instruksikan Perangkat Daerah Bersinergi Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana pada Musim Hujan

Published

on

Apel Kesiapsiagaan Mengantisipasi Musim Penghujan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024/2025, di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat (Foto : @www.beritajakarta.id)

Jakarta, goindonesia.co – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menjadi Inspektur Upacara Apel Kesiapsiagaan Mengantisipasi Musim Penghujan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024/2025, di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/11). Apel tersebut dihadiri oleh 1.897 peserta yang terdiri dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam amanatnya, Pj. Gubernur Teguh mengatakan, apel ini merupakan bukti nyata dari komitmen kesiapsiagaan Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin terjadi selama musim hujan, khususnya potensi bencana hidrometeorologi. Mengingat, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan telah diprediksi berlangsung sejak awal November 2024 dan puncaknya pada Februari 2025.

“Jakarta memiliki karakter topografi yang unik, dengan dataran rendah dan 13 sungai yang melintasinya. Curah hujan ekstrem juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Intensitas curah hujan di Jakarta diprediksi meningkat signifikan dengan potensi hujan lebat yang disertai angin kencang. Situasi ini berpotensi menyebabkan banjir, genangan, tanah longsor, dan pohon tumbang. Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapsiagaan dan upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah serta seluruh elemen masyarakat,” ujar Pj. Gubernur Teguh.

Pj. Gubernur Teguh menambahkan bahwa kegiatan apel hari ini berperan penting dalam meningkatkan kesiapan bersama, menguatkan koordinasi dan kerja sama pentahelix, yang melibatkan pemerintah, jajaran TNI-Polri, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media massa untuk mengupayakan mitigasi risiko bencana serta penanganan banjir di Kota Jakarta.

“Dengan kerja keras, kebersamaan, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan kita dapat menghadapi segala tantangan, meminimalkan risiko banjir dan melewati musim penghujan 2024/2025 dengan aman. Semoga ikhtiar kita dilancarkan dalam mengupayakan perlindungan serta keselamatan masyarakat, demi mewujudkan Kota Jakarta yang berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana,” tambah Pj. Gubernur Teguh.

Di samping itu, ia juga menjelaskan pentingnya melakukan berbagai langkah antisipasi dan meneruskan upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi musim hujan 2024/2025. Pertama, peningkatan infrastruktur dan teknologi, dengan pembangunan waduk, serta normalisasi beberapa sungai utama dan peningkatan kapasitas pompa sebagai infrastruktur pengendalian banjir telah menunjukkan hasil positif dengan berkurangnya titik-titik banjir. Pembersihan saluran air yang dilakukan secara rutin turut mencegah penyumbatan yang menyebabkan genangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti sistem  peringatan dini berbasis digital dan pemantauan cuaca real-time harus terus dioptimalkan. 

Kedua, menyiapkan sarana dan prasarana penanganan banjir, termasuk penyiapan pompa air stasioner dan mobile di berbagai titik rawan banjir, penyiapan perahu dan sarana evakuasi, serta posko siaga bencana. Ketiga, sinergi dengan berbagai pihak, karena penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan sinergi yang kuat dengan berbagai elemen masyarakat. Dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas sektor, upaya penanggulangan bencana dapat berjalan efektif dan efisien. 

“Keempat, partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam upaya mitigasi bencana.  Saya mengajak seluruh warga Jakarta, melalui para Ketua RT, RW, dan tokoh  masyarakat untuk aktif dalam menjaga  kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta memantau dan melaporkan potensi bencana di sekitar wilayahnya,” imbau Pj. Gubernur Teguh.

Kelima, lanjutnya, seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Mulai dari tingkat provinsi, kota, kecamatan hingga kelurahan, harus selalu siaga dan waspada, khususnya saat menghadapi hujan dengan intensitas tinggi. Pj. Gubernur Teguh menginstruksikan jajaran untuk selalu melakukan monitoring secara berkala terhadap kondisi infrastruktur, titik-titik rawan bencana, dan kesiapan persediaan logistik, guna memastikan kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan.

“Terakhir, kita juga akan melakukan edukasi dan sosialisasi. Kita perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah mitigasi bencana, termasuk menyelamatkan diri saat terjadi banjir, evakuasi ke lokasi pengungsian, dan nomor darurat yang dapat dihubungi,” pungkas Pj. Gubernur Teguh. (***)

*Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta

Continue Reading

Berita Kota

Wakil Presiden Gibran Tinjau Uji Coba Makan Bergizi Gratis di SMKN 3 Kota Tangerang

Published

on

Wapres Gibran Rakabuming melakukan peninjauan langsung ke SMKN 3 Kota Tangerang (Foto : @www.tangerangkota.go.id)

Kota Tangerang, goindonesia.co – Pelaksanaan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berlanjut di Kota Tangerang. Kali ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming melakukan peninjauan langsung ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Kota Tangerang.

Peninjauan yang dilakukan Wakil Presiden tersebut merupakan agenda perdana di Kota Tangerang setelah secara resmi dilantik pada beberapa waktu silam. Peninjauan kali ini juga didampingi Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin dan sejumlah pejabat teras lainnya.

“Kami baru saja menerima kunjungan kerja Wakil Presiden untuk melihat langsung pelaksanaan Uji Coba Program MBG di sini. Beliau tadi juga mengapresiasi sekaligus mengarahkan untuk mulai memberdayakan kapasitas sekolah-sekolah kejuruan, khususnya yang punya jurusan tata boga, untuk menyukseskan program unggulan ini,” ujar Al Muktabar selepas peninjauan di SMKN 3 Kota Tangerang, Rabu (21/11/24).

Tidak hanya itu, Wakil Presiden juga mendorong pelaksanaan Uji Coba Program MBG menjadi salah satu momentum untuk memberdayakan kapasitas sekolah dalam upaya menyukseskan program unggulan yang direncanalan akan digelar secara regular mulai awal tahun depan tersebut. Salah satunya dengan memberdayakan sekolah kejuruan yang memiliki jurusan tata boga seperti yang berhasil diterapkan SMKN 3 Kota Tangerang.

“Kami juga akan mendukung kesuksesan program ini dengan mendorong pemberdayaan sekolah kejuruan khususnya yang ada jurusan tata boga, sehingga semua kebutuhan mulai dari produksi paket makanan dan sebagainya bisa dilakukan secara mandiri,” tambahnya.

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang masih melanjutkan agenda tahapan pembiasaan pelaksanaan Uji Coba Program MBG di Kota Tangerang yang telah dilaksanakan dalam beberapa bulan terakhir sampai akhir bulan ini. (***)

*Pemerintah Kota Tangerang

Continue Reading

Berita Kota

Dukung Kelancaran Pilkada, Satu TPS Dijaga Dua Linmas

Published

on

Penjabat Wali Kota YogyaSugeng Purwanto saat melakukan pengecekan pasukan pada apel kesiapsiagaan personel Satlinmas di Stadion Mandala KridaRabu (20/11/2024).(Foto : @warta.jogjakota.go.id)

Umbulharjo, goindonesia.co – Penjabat Wali Kota Yogya, Sugeng Purwanto memimpin apel kesiapsiagaan personel Satuan Perlindungn Masyarakat (Satlinmas) di Stadion Mandala Krida, Rabu (20/11/2024).

Apel tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana kesiapan Satlinmas menuju proses menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Yogya.

“Kegiatan apel ini menjadi momentum untuk menguatkan tekad, semangat, dan motivasi kerja para anggota Satlinmas dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan kondusif,” bebernya

Dalam kesempatan tersebut Sugeng pun optimis penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Yogya dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan damai.

“Dilihat dari seluruh personel Satlinmas pada apel kali ini saya yakin para personel telah dalam kondisi siap bertugas,” ujarnya.

Ia mengimbau agar para personel Satlinmas selalu menjaga kesehatannya lantaran mereka memiliki tugas yang cukup menguras banyak tenaga dalam menjaga proses Pilkada 2024. “Jaga terus kondisi fisik, jangan sampai kelelahan,” katanya.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogya, Octo Noor Arafat mengaku seluruh personel Satlinmas Kota Yogya telah siap mengamankan jalannya Pilkada 2024.

Terkait pembagian tugas, pihaknya akan menugaskan dua personil Satlinmas untuk satu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Para personel ini selain bertugas untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanam dan ketertiban masyarakat juga bertugas untuk menyiapkan TPS.

“Mereka akan bertugas mulai dari tahapan pembuatan TPS sampai pada pengawalan rekapitulasi di tingkat kemantren. Di kota Yogya ada 651 TPS, jadi Satlinmas yang bertugas ada 1302 personel, ini masih ada tambahan 39 personel per kemantren yang akan mengawal pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kemantren,” jelasnya.

Di Kota Yogya sendiri, lanjutnya, memiliki 4200 personel Satlinmas yang telah terdaftar dalam SIM Satlinmas Pemkot Yogya.

“Dari jumlah tersebut sangat mencukupi terkait kebutuhan personel dalam menjaga jalannya Pilkada 2024,” ujarnya.

Pihaknya pun juga telah bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kota Yogya dengan penyediaan mobil layanan kesehatan atau ambulan di tiap kemantren.

“Selain itu juga ada dukungan suplemen yang tentunya ini dapat menambah vitalitas para perseonal Satlinmas. Suplemen ini isinya berbagai vitamin dan madu,” ungkapnya.

Salah satu personel Satlinmas adalah Sutarno. Pria 63 tahun ini nantinya akan melakukan pengamanan di TPS RW 1 Kampung Jlagran, Gedongtengen. Dirinya pun mengaku siap mengawal jalannya Pilkada 2024.

“Yang pasti jaga fisik, olahraga, dan tidur teratur. Saya juga rutin mengkonsumsi suplemen yang telah diberikan Pemkot Yogya,” jelas warga Gedongtengen ini.

Ia mengaku telah melakukan pengamanan Pemilu sebanyak tiga kali. Sutarno berharap proses Pilkada 2024 dapat berjalan lancar dan damai.

“Sejak saya bergabung di Satlinmas Kota Yogya sejak tahun 2017 saya telah ikut mengamankan jalannya proses Pemilu sebanyak tiga kali,” bebernya. (***)

*Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta

Continue Reading

Trending