Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto dan Pj Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdinsaat pelaksanaan uji coba MBG di SD Negeri Kleco 1, Kecamatan Laweyan, Surakarta (Foto : @www.tangerangkota.go.id)

Kota Tangerang, goindonesia.co – Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berlanjut dan berjalan. Setelah Kota Tangerang, sejumlah daerah turut menjalankan uji coba Program Unggulan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024 tersebut, di antaranya Kota Cilegon, Kota Tegal, Kota Salatiga dan yang terbaru adalah Kota Solo.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, mengungkapkan, uji coba tersebut akan terus dilakukan agar program MBG yang akan diterapkan secara nasional nantinya akan berjalan dengan baik mengingat program tersebut sangat penting sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045.

“Untuk mencapai itu, kita harus dapat menciptakan generasi yang cepat menangkap peluang di mana hal tersebut hanya bisa diperoleh lewat otak yang cerdas, dan otak yang cerdas tentunya membutuhkan asupan gizi dan nutrisi yang cukup,” tutur Wiranto, saat menyampaikan arahannya dalam pelaksanaan uji coba MBG di SD Negeri Kleco 1, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Kamis, (19/09).

“Uji coba yang sudah dilakukan di beberapa daerah ini, sangat penting untuk mencari kendala-kendala yang mungkin akan terjadi untuk kemudian dicarikan berbagai solusinya,” imbuhnya.

Untuk itu, Tim 5 selaku pelaksana MBG telah melakukan berbagai evaluasi serta menghimpun masukan-masukan dari pelaksanaan Uji Coba MBG dari sejumlah daerah tersebut, termasuk dari Kota Tangerang sebagai yang pertama melaksanakan uji coba yang juga dilanjutkan dengan pembiasaan selama tiga bulan.

“Kami di Tim 5 ingin melaporkan, bahwa dari proses kegiatan ini tujuannya adalah untuk memitigasi dan mencari permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, salah satunya kita dapatkan dari Pemerintah Kota Tangerang yang sampai saat ini masih melakukan pembiasaan hingga bulan November nanti,” terang Ketua Tim 5, Taviota Bay atau yang lebih akrab disapa Ovi.

“Dari pembiasaan ini, alhamdulillah temuan-temuan dari kami hasilnya cukup memuaskan termasuk dampak dari hasil uji coba terutama dampak multi effectnya. Dan semua ini menjadi bahan masukan dan kita laporkan ke Ketua Wantimpres sebagai salah satu bahan masukan dan acuan juga,” sambung Ovi.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, yang turut hadir dalam pelaksanaan MBG di Kota Solo tersebut, menyampaikan, pihaknya telah mengkaji dan merangkum berbagai masukan dari proses pelaksanaan uji coba MBG dari tanggal 1 dan 5-9 Agustus lalu, yang dilanjutkan dengan pembiasaan selama 3 bulan ke depan yang dimulai dari 12 Agustus 2024.

“Tentunya Kota Tangerang sebagai yang pertama ditunjuk untuk melaksanakan uji coba MBG ini harus dapat menjadi tolok ukur untuk daerah-daerah lain yang juga ikut melaksanakan. Untuk itu, dokumentasi dan evaluasi dari pelaksanaan uji coba di Kota Tangerang telah kami serahkan juga kepada Tim 5 untuk diteruskan kepada Wantimpres berupa buku, dan ada juga dalam bentuk video seperti yang tadi ditayangkan,” ujar Pj Wali Kota Tangerang, saat ditemui usai meninjau uji coba MBG di Kota Solo tersebut.

“Dan tentunya kami akan terus memonitor dan mengevaluasi pembiasaan MBG di Kota Tangerang yang masih terus berjalan. Dan alhamdulillah, pelaksanaannya semakin membaik setiap harinya,” tukas Dr. Nurdin. (***)

*Pemerintah Kota Tangerang

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau layanan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil di Balai Desa Sidodadi (Foto : @banyuwangikab.go.id)

Banyuwangi, goindonesia.co – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kembali melaksanakan program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa), Kamis (19/9/2024). Kali ini Ipuk ngantor di tiga desa di Kecamatan Wongsorejo, yakni Desa Sidodadi, Bajulmati, dan Bangsring. 

Dalam kegiatan itu Ipuk melakukan berbagai agenda mulai meninjau progres infrastruktur jalan, kesehatan masyarakat,  penguatan pendidikan, pengembangan UMKM,  dan lainnya. 

Salah satunya, Ipuk meninjau jalan kampung di Dusun Galekan, Desa Bajulmati yang telah selesai dilakukan pavingisasi. Saat ini di tiga desa tersebut terdapat 53 titik pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan, baik menggunakan pavingisasi maupun hotmix.

“Alhamdulillah sebagian jalan sudah selesai. Sisanya dalam proses pengerjaan. Mohon ini dijaga supaya awet untuk memudahkan mobilitas dan memperlancar aktivitas ekonomi warga di sini,” pesan Ipuk. 

Dalam program Bunga Desa ini, Ipuk juga bertemu dengan ratusan kader kesehatan serta berdialog tentang upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Ipuk juga meninjau layanan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil di Balai Desa Sidodadi. 

“Seluruh puskesmas di Banyuwangi sudah dilengkapi dengan alat USG, harapannya ini bisa dimaksimalkan. Manfaatkan layanan ini. Jika ditemukan ada kondisi yang kurang baik pada janinnya, tim medis bisa segera melakukan penanganan sejak dini. Dengan demikian AKI dan AKB bisa terus kita tekan,” ujar Ipuk.

Ipuk juga menggali berbagai potensi yang ada di desa untuk didukung dan dikembangkan lebih lanjut. Seperti saat di Desa Sidodadi, Ipuk mengunjungi usaha kacang asin oven “Sumber Baru” milik Asmawi.

Asmawi merupakan generasi kedua yang menjalankan usaha tersebut sejak tahun 2010 lalu. Sebelumnya, ayah Asmawi-lah yang merintis usaha pembuatan kacang oven ini sejak tahun 1970.

Ipuk juga mengunjungi dua rumah produksi rengginang di Desa Bajulmati. Salah satunya adalah UMKM rengginang milik Endang. Sama seperti Asmawi, Endang juga melanjutkan usaha rumahan milik ibunya yang kini sudah sepuh.

Rengginang buatan Endang memilki beberapa varian rasa, seperti rasa terasi, manis, dan rasa bawang. Rengginang buatannya telah dipasarkan ke puluhan toko di wilayah Wongsorejo. 

Ipuk meminta Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengawal dan memberikan pendampingan agar usahanya bisa terus berkembang.

“Tadi kami bantu fasilitasi perizinan, juga pengurusan PIRT-nya, sehingga ada jaminan bahwa produk mereka halal dan aman dikonsumsi. Dinas koperasi juga akan membantu desain packagingnya agar lebih menarik agar produk mereka bisa dipasarkan lebih luas,” ujar Ipuk.

Pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha mikro berbasis OSS, perpajakan, konseling kesehatan, pelatihan UMKM, juga digelar di setiap program Bunga Desa. (***)

*Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, @banyuwangikab.go.id

Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI, Agustin Sugihartatik didampingi Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya, di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta.(Foto : @warta.jogjakota.go.id)

Umbulharjo, goindonesia.co – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) melakukan pemeriksaan kepatuhan pendapatan daerah Tahun 2023-2024  di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. 

Pemeriksaan ini dikoordinasi langsung oleh Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI dalam kepatuhan pendapatan daerah Tahun 2023-2024, Agustin Sugihartatik dan diterima secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya, Kamis (19/9) di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan untuk memastikan sejauh mana sumber pendapatan daerah, termasuk pajak dan retribusi, pengelolaan persampahan dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Kami akan lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, terutama dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja persampahan yang sampai saat ini memasuki minggu ke-3. Kita juga melakukan pemeriksaan di Kabupaten Sleman,”jelas Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI, Agustin Sugihartatik saat memberikan sambutan, pada kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan  Pendahuluan Kepatuhan atas Pendapatan Daerah Tahun 2023-2024.

Lanjutnya, dalam pemeriksaan nantinya Tim Pemeriksa BPK RI yang terdiri dari sembilan personil akan secara intens melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar dalam Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dimana pemeriksaan ini dimulai pada tanggal 19 September hingga 23 Oktober 2024 yang dijadwalkan berlangsung selama satu bulan lamanya.

“Kami akan memfokuskan pada SKPD yang mengelola pendapatan daerah dan transfer dan kami terus menekankan, setiap pelaksanaan tim akan memegang teguh kode etik pemeriksaan dengan independensi, integritas dan profesionalisme,”ungkapnya.

Ia berharap, kepatuhan pendapatan daerah Tahun 2023-2024 di Pemerintah Kota Yogyakarta berjalan lancar dan rekomendasi yang diberikan sungguh dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara spesifik dalam memberikan pelayanan kemasyarakatan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengajak jajaran Perangkat Daerah Pemkot Yogyakarta agar mempersiapkan urusan administratif yang diperlukan. Sehingga, pemeriksaan ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Aman berharap dalam pelaksanaan pemeriksaan seluruh Perangkat Daerah dapat bersikap kooperatif dan proaktif dengan memberikan data dan informasi yang akurat. Sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar.

“Kami berharap hasil pemeriksaan ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah,” ujarnya.

Aman menambahkan, pemeriksaan akan dimulai dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat. “Tim pemeriksa BPK RI nanti akan mengevaluasi proses pengumpulan dan pelaporan pendapatan daerah, serta memeriksa apakah target pendapatan yang ditetapkan dalam anggaran telah tercapai,”imbuhnya.

Ia berharap, hasil dari pemeriksaan ini dapat menjadi dasar bagi Pemkot Yogyakarta dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. (***)

*Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta