Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko beserta 5 orang deputinya. Foto: Net

Jakarta, goindonesia.co – Konflik kemitraan antara PTP Nusantara V dengan Koperasi Sawit Makmur (Kopsa-M) di Kampar, Riau seolah tak pernah berakhir. Pertikaian terus berlanjut, bahkan berujung pada pemenjaraan dan penersangkaan sejumlah petani sawit. 

Ketua Kopsa-M, Anthony Hamzah yang merupakan seorang dosen Universitas Riau ditahan dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang. Ia dituduh mendanai aksi demonstrasi di kompleks perumahan PT Langgam Harmuni.

Demonstrasi itu berujung ricuh, terjadi tahun lalu. Dua orang orang sudah divonis bersalah. 

Kelompok Anthony menduga kalau lahan yang dikelola oleh PT Langgam Harmuni adalah bagian dari lahan yang pernah diserahkan pengelolaannya kepada PTP Nusantara V. Tapi, konon kabarnya kalau PT Langgam telah membeli dari seseorang yang punya kekerabatannya dengan mantan direksi PTP Nusantara V.

Dugaan ini sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri maupun KPK. Namun sejauh ini belum ada informasi perkembangan soal laporan tersebut.

Hal yang terbaru, tiga hari lalu, Ketua SETARA Institute, Hendardi mengeluarkan pernyataan keras. Kali ini sasarannya kepada Menteri BUMN, Erick Thohir.

Sang aktivis pro hak asasi manusia tersebut menuding kalau Erick Thohir melakukan pembiaran terhadap dugaan perampasan hak-hak petani anggota Kopsa-M. Secara detil, Hendardi menyebut sejak tahun lalu para petani Kopsa-M, tidak mendapatkan hasil penjualan sawit dari PTP Nusantara V yang sebenarnya adalah bapak angkat petani. Nilainya mencapai Rp 4 miliar.

“Hingga memasuki Ramadan, Menteri BUMN Erick Thohir gagal mendisiplinkan PTP Nusantara V memenuhi kewajibannya pada para petani,” kata Hendardi lewat keterangan tertulis yang diterima SabangMerauke News, Rabu (6/4/2022) lalu.

Hendardi juga mengungkit janji Erick Thohir yang namanya sering masuk dalam hasil sigi lembaga survei sebagai kandidat calon presiden 2024. Soalnya, Erick pada November tahun lalu pernah bertemu petani Kopsa-M di Masjid Agung Annur, Pekanbaru.

Kala itu, Erick sesumbar akan menindak oknum PTP Nusantara V yang menzolimi para petani Kopsa-M. Hendardi menilai ucapan Erick tersebut sekadar kata-kata belaka.

“Dari semua janji itu, tidak ada satu pun yang dipenuhi hingga kini oleh Erick Thohir. Alih-alih gerak cepat mengambil prakarsa menyelesaikan persoalan petani Kopsa-M, Menteri BUMN justru membiarkan para petinggi PTP Nusantara V mempermainkan petani, mengadudomba petani dan mengkriminalisasi petani,” kata Hendardi keras.

Manajemen PTP Nusantara V langsung bereaksi atas pernyataan Hendardi tersebut. Lewat keterangan tertulis yang dikirim via surat elektronik ke media ini, kuasa hukum PTP Nusantara V,  Sadino meminta kepada Hendardi agar berbicara sesuai fakta dan jangan membentuk opini tidak berdasarkan data. 

“Ini bulan Ramadan. Bulan penuh ampunan dan keberkahan. Untuk itu, untuk kesekian kalinya saya meminta saudara Hendardi, jangan lah lagi membentuk opini-opini menyesatkan. Ngomonglah berdasarkan fakta dan data,” kata Sadino. 

Anak perusahaan holding Perkebunan Nusantara III (Persero) tersebut mengklaim telah mengedepankan langkah dan itikad terbaik dalam penyelesaian sengkarut persoalan dengan Kopsa-M.

“Pada intinya, sejak awal PTP Nusantara V selalu mengedepankan dan menunjukkan itikad baik. PTP Nusantara V tidak pernah menahan, apalagi membekukan dana para petani,” kata Executive Vice President Plasma PTPN V, Arief Subhan Siregar. 

Arief Subhan mengklaim kesediaan perusahaan dalam melakukan pencairan dana petani hasil penjualan tandan buah segar (TBS) dari rekening bersama atau escrow account. 

Ia beralibi dana petani Kopsa-M bukan berada di bawah PTP Nusantara V, melainkan tersimpan di dalam akun bersama antara Kopsa-M dan PTPN V sebagai avalis. Pencairan baru bisa dilakukan jika ada tanda tangan kedua belah pihak yang dibubuhkan pada speciment bilyet giro. 

Sementara lanjut Arief, saat ini terjadi dualisme kepengurusan Kopsa-M. Yakni pengurus koperasi di bawah kepemimpinan Anthony Hamzah dan kepengurusan yang diketuai oleh Nusirwan. 

“Dengan adanya dualisme ini, tentu PTP Nusantara V membutuhkan kepastian dan kejelasan dari kedua belah pihak. Kita tidak bisa, dan tidak mungkin serta merta menyetujui permintaan salah satu pihak yang bisa berujung pada masalah hukum nantinya,” lanjut Arief. 

Jauh hari sebelumnya, ternyata Kantor Staf Presiden (KSP) sudah ikut nimbrung dalam pertikaian ‘bapak anak’ antara PTP Nusantara V dengan Kopsa-M. Deputi II KSP, Abednego Tarigan sudah pernah turun ke Riau pada November tahun lalu.

Serangkaian pertemuan dengan para pihak sudah dilakukan. Di antaranya dengan SETARA Institute dan Anthony Hamzah, pihak PTP Nusantara V maupun dengan dua kelompok kepengurusan Kopsa-M. Termasuk menggelar rapat koordinasi dengan lintas kementerian terkait pada 30 November 2021 silam, setelah kunjungan Abednego ke Riau.

Mengklaim fokus pada reforma agaria dan percepatan penyelesaian konflik agraria, KSP lantas menuangkan hasil kerjanya dalam 2 helai surat tertanggal 2 Desember tahun lalu. 

Surat yang diteken oleh Abednego tersebut berjudul ‘Tindak Lanjut Pengaduan Kopsa-M’ bernomor: B-213/KSP/D.2/12/2021 dengan sifat ‘Segera’. Surat itu ditembuskan kepada Kepala KSP Jenderal (Purn) Moeldoko, Menteri Koperasi dan UMK serta Menteri BUMN. Sejumlah pihak-pihak terkait lintas kementerian dan institusi juga mendapat surat berisi analisis KSP itu.

Dalam suratnya, Abednego merumuskan ada 4 isu pokok soal permasalahan Kopsa-M dengan PTP Nusantara V sebagai rekomendasi. Yakni soal kepengurusan koperasi, aspek perjanjian dan kredit, status lahan dan kondisi kebun serta isu upaya hukum yang berjalan. Dari empat isu pokok rumusan KSP itu, ada sebanyak 12 poin uraian yang dicantumkan.

Secara jelas, rekomendasi tersebut sebagai berikut:

Isu kepengurusan Koperasi:

1. Rekonsiliasi dan konsolidasi Kopsa-M hingga terbentuknya kepengurusan yang legal dan legitimed menjadi porioritas.

2. Proses pembenahan dan perbaikan dalam pengelolaan koperasi hendaknya dilakukan di bawah pengawasan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar.

3. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar hendaknya berperan aktif  sesuai tugas pokok dan fungsi.

4. Musyawarah untuk mufakat perlu memperhatikan anggota yang tercatat dalam buku daftar anggota

5. Diperlukan inventarisasi kembali anggota koperasi berdasarkan dokumen koperasi, perjanjian kredit koperasi primer anggota (KKPA) serta data sertifikat hak milik / surat keterangan tanah yang dijaminkan di bank.

Isu Aspek Perjanjian dan Kredit:

1. Diperlukan pelaksanaan audit keuangan terkait status pembayaran kredit terbaru serta penilaian kebun sesuai dengan perjanjian KKPA secara bersama-sama antara para pihak terkait.

2. Pembenahan dan pembaharuan kerjasama antara PTP Nusantara V dan Kopsa-M dilakukan pasca-terbentuknya kepengurusan yang legal dan legitimed.

3. Proses dan hasil pembaharuan perjanjian perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel

Isu Status Lahan dan Kondisi Kebun

1. Diperlukan verifikasi atas pengelolaan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfataan eksisting di atas kebun seluas 1.650 hektar yang menjadi objek perjanjian.

2. Diperlukan verifikasi atas kualitas kebun sesuai dengan standar dan ketentuan yang mengacu pada good agricultural practices.

3. Diperlukan skema peremajaan kebun sawit yang memastikan bahwa keberlanjutan ekonomi masyarakat Desa Pangkalan Baru terpenuhi.

Isu Upaya Hukum Berjalan

1. Memastikan bahwa proses hukum yang berjalan menjunjung tinggi asas-asas hukum yang berkeadilan.

Hampir empat bulan pasca-surat KSP diterbitkan, praktis tidak ada perubahan berarti soal peta jalan penyelesaian konflik antara PTP Nusantara V dengan Kopsa-M. Ketegangan justru terus berlanjut.

Koordinator Tim Advokasi Keadilan Agraria SETARA Institute, Disna Riantina menantang PTP Nusantara V untuk mengadu data. Pihaknya juga mempertanyakan soal audit penggunaan uang bank untuk petani.

“PTP Nusantara V tidak pernah berani menunjukkan audit dana atau diduga audit tidak pernah ada dilakukan,” terang Disna, Jumat (8/4/2022) kemarin.

Disna menjelaskan, hingga kini rekomendasi KSP soal pelaksanaan audit diduga diabaikan oleh PTP Nusantara V.

“Rekomendasi KSP saja mereka abaikan, apalagi cuma petani,” terangnya.

Deputi II KSP, Abednego Tarigan sudah dikonfirmasi SabangMerauke News, ikhwal dugaan tidak berjalannya sejumlah rekomendasi yang dibuat KSP dalam konflik antara PTP Nusantara V dengan Kopsa-M. Pesan konfirmasi yang dikirimkan via WhatsApp belum dibalasnya. (***)