Tangkapan layar kanal YouTube KursusKita, @www.kemdikbud.go.id
Jakarta, goindonesia.co—Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang diusung Direktorat Kursus dan Pelatihan (Ditsuslat), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), terbukti dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi pengangguran. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Kiki Yuliati, dalam Peluncuran Program PKK dan PKW, Bantuan Pemerintah untuk Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Tahun 2023 yang disiarkan melakui kanal YouTube KursusKita, Jumat (20/1).
Sebagaimana dikatakan Dirjen Diksi, PKK dan PKW terutama di masa pandemi menjadi ‘penyelamat’ bagi anak-anak yang berasal dari golongan ekonomi lemah untuk bisa melanjutkan pendidikannya melalui jalur kursus dan pelatihan. Namun, hal ini tentunya optimalisasi program ini tak lepas dari peran para pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan di berbagai daerah yang berkomitmen mendukung PKK dan PKW sehingga dapat terlaksana dengan baik di lapangan.
Oleh karena itu, Dirjen Diksi mengimbau agar pemerintah daerah (Pemda) dapat terus memfasilitasi melalui berbagai kebijakan dan anggaran guna memastikan peserta didik di lembaga kursus dan pelatihan (LKP) mendapat bekal yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kepada pimpinan LKP, ia juga mengimbau untuk merancang materi pembelajaran yang fleksibel bersama DUDI.
Kiki Yuliati juga mengapresiasi seluruh mitra yang selama ini turut mendukung dan bekerja sama menyukseskan PKK dan PKW sehingga dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan. Besarnya kepedulian para pemangku kepentingan ini, menurut Dirjen Kiki, sepatutnya disambut antusias oleh peserta didik.
“Peserta didik harus punya motivasi belajar agar kompetensi yang dihasilkan nanti selepas dari LKP dapat relevan dengan kebutuhan industri,” pesannya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dian Rineta, menjelaskan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta yang mendukung program pengentasan angka putus sekolah maupun pengangguran. “Secara konsisten kami sediakan anggaran dan secara rutin kami selenggarakan Gebyar Pendidikan Nonformal yang diikuti seluruh LKP se-Surakarta,” ucapnya. Ia menjelaskan bahwa di Surakarta terdapat 57 LKP dan 500 orang instruktur.
“Kami lakukan pembinaan kepada LKP secara periodik agar mereka bisa memberi bekal yang mumpuni bagi peserta didiknya. Pemkot terus berkoordinasi dan aktif mengambil peran dalam memfasilitasi dan menjembatani antara LKP dan industri agar mereka dapat tersalurkan ke dunia kerja,” lanjut Dian yang mengaku giat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan setempat.
Menurutnya, kursus dan pelatihan menjadi upaya penting dalam menekan angka pengangguran terutama selama dan pascapandemi untuk mewadahi anak-anak yang putus sekolah agar tetap bisa mengenyam pendidikan dan memperbaiki kualitas hidupnya. Dian menuturkan bahwa di wilayahnya ada 114 anak yang putus sekolah. “Kami dorong agar mereka meneruskan pendidikan sebab mereka punya potensi asal dibantu dan diarahkan untuk bisa mengembangkan bakat dan minatnya ke arah wirausaha,” jelasnya yang merasa terbantu berkat adanya program PKK dan PKW ini.
“Kami sangat terbantu dan berterima kasih karena program PKK dan PKW turut membantu LKP dalam memberikan layanan pendidikan yang tepat sasaran kepada masyarakat. Semoga anak-anak yang putus sekolah bisa memiliki harapan yang sama dalam melanjutkan pendidikan melalui program ini dan berkesempatan memiliki masa depan yang cerah,” harap Kadisdik Kota Surakarta.
Sependapat, Ridho Yahya selaku Wali Kota Prabumulih, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menilai bahwa program PKK dan PKW menjadi jawaban bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk dapat melanjutkan pendidikan. “Tentu ini perlu didukung oleh anggaran yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah supaya kita memiliki tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan dunia industri,” ucapnya penuh keyakinan.
Komitmen yang sama juga turut ditunjukkan perwakilan Archipelago International Hotel Grup (ASTON) Hotel Group, Associate Director Learning and Development, Yeni Nofian, yang menyatakan dukungan pihaknya dalam mengembangkan SDM di Indonesia. Saat ini, ASTON Group memiliki 1.900 peserta magang yang belajar di ASTON Group yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 80 guru pengajar yang siap memfasilitasi para peserta didik mengembangkan keterampilan.
“Kami terus memperbaiki standar pembelajaran agar kompetensi lulusan magang sesuai dengan kebutuhan dunia industri termasuk penyelarasan kurikulum dengan Ditsuslat. Kami bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk lebih mengembangkan program magang kami. Salah satunya adalah dengan membangun platform yang memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri sehingga memudahkan mereka mengakses berbagai bahan materi di mana saja dan kapan saja,” ucapnya.
Sementara itu, General Manager HRD PT Sri Rezeki Isman Tbk., Sri Saptono Basuki, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan melalui jalur pendidikan. “Peserta didik di LKP kita berikan kesempatan pemagangan di sini, instruktur juga kami dampingi dalam penyelarasan kurikulum,” katanya seraya menyebut bahwa LKP di daerah Karanganyar, Surakarta, hingga Prabumulih telah bekerja sama dengan perusahaannya.
“Peserta didik (magang) tidak hanya menjadi bagian dari kerja sama yang baik karena lulusan LKP tersebut juga ada yang menjadi tenaga kerja kami yang berdaya saing. Kami harap, makin banyak LKP yang tertarik untuk melakukan pemagangan dan kolaborasi,” ucapnya seraya berharap kerja sama yang dibangun bersama Ditsuslat dapat memberi nilai dan daya saing bagi masyarakat luas.
Berikutnya, perwakilan dari PT Grup Astra Daihatsu Motor yakni Agus Setiono selaku Workshop Head Bengkel Tunas Daihatsu, Lebak juga menyampaikan harapan agar LKP bisa terus maju dan sukses berkat sinergi program yang dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah, dunia industri, dan pelaku usaha. Menurutnya, banyak yang bisa dilakukan bersama-sama, seperti penyelarasan kurikulum pembelajaran, pengembangan infrastruktur, dan pemantauan aktivitas LKP di beberapa daerah agar prosesnya searah dengan kebutuhan DUDI.
“Mari kita bahu-membahu untuk bersama mengurangi angka pengangguran dii Indonesia. LKP bisa,” pungkasnya. (***)
(Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek, @www.kemdikbud.go.id)
