Connect with us

Berita

Tim Asistensi Kesehatan Haji Berharap ada Tambahan Tenaga Kesehatan

Published

on

Tim asistensi Kemenkes (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Makkah, goindonesia.co – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membentuk tim asistensi yang bertugas memberikan arahan terkait dengan pelayanan kesehatan untuk musim haji 1445 H/2024. Berdasarkan hal tersebut, tim asistensi telah berkoordinasi dengan penyelenggara utama Ibadah Haji, yaitu Kementerian Agama (Kemenag). 

Menurut Ketua Tim Asistensi sekaligus Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dr. Azhar Jaya, SKM, MARS, koordinasi ini sangat penting karena kebijakan utama penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab Kementerian Agama. Di sisi lain, kebijakan kesehatan tetap menjadi tanggung jawab Kemenkes.

Azhar Jaya, SKM, MARS, menyatakan, berdasarkan hasil koordinasi tersebut, ada beberapa hal yang akan terus dilanjutkan. Salah satunya, jemaah haji harus dinyatakan istitha’ah terlebih dahulu sebelum melunasi biaya haji. Setelah kebijakan ini dijalankan, kualitas kesehatan jemaah haji tahun ini terbukti lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, mengenai manasik haji, dari beberapa rangkaian manasik yang diselenggarakan, minimal ada satu manasik haji yang harus diikuti oleh Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) yang terdiri dari 1 dokter dan 2 perawat sebagai pendamping. Hal ini agar jemaah haji sudah mengenal TKHK yang mendampinginya. 

Sebaliknya, TKHK sudah mengetahui data pasien yang akan menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi kesamaan pandangan antara jemaah haji dan tenaga kesehatan tentang apa yang harus dilakukan selama menjalankan ibadah haji.

 Kebijakan tersebut terbukti sangat efektif. Angka kematian jemaah haji pada 2024 ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama pada 2019, jumlahnya lebih tinggi. Hal ini karena jumlah jemaah haji tidak sebanyak pada 2024, yaitu 241.000 jemaah yang terdiri dari 213.275 jemaah reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Menurut dr. Azhar Jaya, kebijakan lain yang sangat baik di tanah suci, yaitu kesepakatan antara Kemenag, Kemenkes, dan para lembaga organisasi keagamaan, serta fatwa ulama kepada Pemerintah Arab Saudi. Kebijakan tersebut adalah murur untuk jemaah haji risiko tinggi (risti) dan lanjut usia. Murur, yakni mabit yang dilakukan dengan cara melintas di Muzdalifah setelah menjalani wukuf di Arafah. 

Ada sekitar 55.000 jemaah haji risti dan lansia yang menjalani murur. Murur ini bersifat sukarela atau tidak wajib. Mereka mendaftarkan diri sendiri karena merasa tidak mampu dan tidak siap dengan kondisi yang panas.

“Ketika bertemu dengan Dirjen PHU, beliau menyampaikan bahwa Murur bukan mandatori. Silakan bagi yang mau daftar,” tutur dr. Azhar.

 Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dr. Azhar menyampaikan beberapa catatan penting untuk diperbaiki, yaitu:

  1. Integrasi sistem Satu Sehat Digital Transformation Office (DTO) dan BPJS Kesehatan yang belum tersambung terkait pemanfaatan NIK. Hal ini menyebabkan banyak jemaah haji Indonesia yang tidak istitha’ah tetapi lolos berangkat ke Makkah. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki akses ke data kesehatan yang terhubung dengan BPJS Kesehatan. Dengan adanya program haji ini, diharapkan dapat mendorong jemaah untuk mengikuti kebijakan pemerintah wajib mengikuti BPJS Kesehatan karena mereka tergolong mampu secara ekonomi. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan agar jika mereka sakit di Arab Saudi dan pulang ke Indonesia dalam keadaan sakit, mereka dapat menggunakan BPJS untuk perawatan lanjutan.
  2. Data kesehatan jemaah yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan harus dapat diakses melalui sistem Satu Data dan terintegrasi dengan Siskohat atau sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji secara terpadu. Hal ini penting untuk memastikan jemaah haji istitha’ah benar-benar mampu, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara kesehatan untuk menjalankan ibadah haji yang diwajibkan.
  3. Diharapkan ada penambahan tenaga kesehatan kloter. Saat ini, 450 jemaah hanya diurus oleh satu dokter dan dua perawat, dan mereka harus dijaga 24 jam. Jumlah ini sangat minim.
  4. Selain tenaga kesehatan yang direkrut oleh Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), terdapat tenaga kesehatan daerah dan Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji (P3JH), dengan anggotanya dokter, yang dibentuk oleh Kemenag. Tidak ada masalah jika daerah dan Kemenag merekrut tenaga kesehatannya sendiri, tetapi dalam pelaksanaannya, komando tetap berada di bawah Kemenkes.
  5. Untuk KKHI, penambahan PPIH Kesehatan harus bersifat proporsional. Berdasarkan analisis kebutuhan, prioritas utama penambahan tenaga adalah tenaga farmasi, karena jumlahnya saat ini sangat minim. Kemudian, tenaga dokter spesialis dan perawat dengan spesifikasi gawat darurat atau intensive care juga perlu ditambah, karena rata-rata kasus yang masuk ke KKHI membutuhkan pertolongan pertama.

Mengenai jemaah haji ONH Plus, dr. Azhar Jaya mengungkapkan, selama ini banyak jemaah yang sakit. Berdasarkan Undang-Undang Haji, jemaah haji yang menggunakan ONH Plus menjadi tanggung jawab penyelenggara ibadah masing-masing atau organisasinya. Namun, saat mereka sakit, KKHI tidak dapat lepas tangan karena bagaimanapun mereka adalah warga negara Indonesia.

Kendati demikian, ketika mereka sakit dan dititipkan ke KKHI atau ke rumah sakit, ternyata terjadi kesulitan komunikasi dengan pimpinan rombongan atau tenaga kesehatan yang disiapkan oleh mereka. Hal ini karena Undang-Undang Kesehatan Haji menyebutkan bahwa jemaah haji khusus atau ONH Plus memiliki persyaratan yang lebih ketat, yaitu setiap 45 orang harus ada 1 tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, minimal satu.

Jika jemaah haji khusus (ONH Plus) memberangkatkan satu kloter, minimal harus ada 10 tenaga kesehatan karena setiap 45 orang membutuhkan satu petugas kesehatan. Sementara, untuk jemaah haji regular, hanya ada satu dokter dan dua perawat. 

Meskipun jumlah tenaga kesehatan untuk ONH Plus jauh lebih banyak, yaitu 10 orang, KKHI tidak memiliki akses untuk mengatur tenaga kesehatan yang ada di ONH Plus ini. Jika semua tenaga kesehatan ONH Plus disatukan di bawah satu komando dan data dokter yang direkrut dapat diketahui, koordinasi akan menjadi lebih mudah.

“Saya juga meminta kepada Kemenag agar tenaga kesehatan jemaah haji ONH Plus ini didaftarkan ke Kemenkes dan kualifikasi yang akan direkrut didata dengan baik. Sehingga, proses rekrutmennya tidak asal-asalan,” ujar dr. Azhar.

Secara keseluruhan, dr. Azhar merasa bangga dengan jiwa pelayanan para tenaga kesehatan yang telah bekerja tanpa henti. Menurut dr. Azhar, insentif yang mereka terima dari pemerintah tidak sebanding dengan dedikasi mereka. 

Para tenaga kesehatan ini benar-benar “mengutamakan pelayanan kepada jemaah.” Meskipun banyak di antara mereka yang ingin berhaji, mereka harus menunda keinginannya karena tugas mereka di sini. 

Ada beberapa hal yang tidak bisa mereka lakukan karena haji yang mereka jalani adalah haji minimal, bukan haji ideal. “Luar biasa dan salut untuk mereka,” ungkap dr. Azhar. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Menhan Sjafrie Hadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR

Published

on

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat kerja Kemhan – TNI dengan Komisi I DPR RI (Foto : @www.kemhan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat kerja Kemhan – TNI dengan Komisi I DPR RI, di Senin (25/11). Dalam kesempatan ini Menhan Sjafrie memaparkan kebijakan strategis pertahanan negara untuk tahun 2025.

“Terima kasih atas undangan rapat kerja perdana Kemhan – TNI dan sekaligus kami diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok kebijakan strategis pertahanan negara 2025 sesuai dengan agenda rapat yaitu terkait komitmen Kemhan – TNI dalam menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada Serentak, serta target 100 hari yang berfokus pada program melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara,” kata Menhan Sjafrie.

“Konsep dari strategi Kementerian Pertahanan yang ada saat ini adalah melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara yang sudah dirintis oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjabat Menhan,” kata Menhan Sjafrie.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, Menhan menyampaikan bahwa dalam implementasinya, pembangunan kekuatan pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari filosofi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Pembangunan kekuatan pertahanan negara merupakan manifestasi konkret dari amanat konstitusional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Oleh karena itu, keberlanjutan dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara menjadi suatu keniscayaan agar Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional,” jelas Menhan.

Selain itu, yang menjadi fokus Kemhan pada keberlanjutan dan pengembangan pembangunan kekuatan pertahanan negara melalui beberapa program strategis yang mencakup kelanjutan penguatan kebijakan strategis pertahanan nasional melalui pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN), kebijakan Perisai Trisula Nusantara, peran UNHAN sebagai laboratorium pertahanan nasional, mengembangkan reformasi birokrasi pertahanan negara, peningkatan pemeliharaan dan perawatan personel, mengembangkan kemampuan pertahanan dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional, review anggaran oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kerja sama internasional non pakta pertahanan.

Terkait kebijakan Perisai Trisula Nusantara, salah satu implementasinya Kemhan berencana mengembangkan pembentukan 100 batalyon teritorial di tahun 2025. Pengembangan batalyon ini dirancang untuk mendukung pertahanan wilayah sekaligus memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat, terutama di daerah strategis yang rentan terhadap konflik atau bencana.

Di tingkat global dan regional, Menhan Sjafrie menitikberatkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan diplomatik yang mengutamakan perdamaian dan penyelesaian sengketa secara damai. Sikap ini diimplementasikan dengan tetap menghormati eksistensi kekuatan-kekuatan global dalam menjaga keseimbangan di kawasan secara inklusif dan berkelanjutan. “Selain itu, ancaman terhadap ketahanan nasional dalam bentuk gangguan terhadap upaya swasembada pangan dan energi, menjadi atensi penting untuk segera diselesaikan guna mewujudkan kemandirian dan kedaulatan negara,” tegas Menhan Sjafrie.

Turut hadir dalam rapat kerja yaitu para Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anggota Komisi I DPR RI, Panglima TNI, Wamenhan, Kepala Staf Angkatan, Wakasad, Sekjen Kemhan, dan Irjen Kemhan. (***)

*(Biro Infohan/Humas Setjen Kemhan)

Continue Reading

Berita

Menpar Undang Investor UEA Perbanyak Investasi di Sektor Pariwisata RI

Published

on

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirate Arab (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Abu Dhabi, goindonesia.co – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja luar negeri ke Uni Emirat Arab (UEA) dan mengundang investor dari negara itu untuk memperbanyak investasi di sektor pariwisata Indonesia yang semakin prospektif.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirate Arab, Sabtu (23/11/2024).

Dalam kunjungan kerjanya ini, Menpar Widiyanti melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri. Ia juga bertemu dengan Nirvana Travel & Tourism, Haliburg Group, dan Etihad Airways di Abu Dhabi, UEA, Sabtu (23/11/2024). 

Pada kesempatan itu, Menpar mempromosikan sejumlah destinasi wisata di Indonesia yang dapat dikunjungi oleh wisatawan UEA dan mengajak investor-investor di UEA untuk dapat menanamkan lebih banyak investasinya di sektor pariwisata Indonesia yang semakin kondusif dan prospektif.

“Dalam kunjungan kerja ke Abu Dhabi, UEA, saya menyaksikan langsung potensi besar wisatawan dari UEA ke Indonesia. Pada tahun 2023, realisasi investasi sektor pariwisata dari UEA ke Indonesia naik cukup signifikan,” kata Menpar Widiyanti. 

Dalam pertemuannya dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri, Menpar Widiyanti membahas berbagai peluang dan upaya dalam memperkuat kerja sama di sektor pariwisata, termasuk promosi destinasi dan investasi yang strategis. 

“Saya optimistis dengan kolaborasi ini akan semakin memperkuat kerja sama di bidang pariwisata bagi Indonesia dan UEA di masa depan,” kata Menpar Widiyanti. 

Dalam pertemuannya dengan Nirvana Travel & Tourism, dan juga Haliburg Group, Menpar menyampaikan bahwa telah terjadi lonjakan pada angka investasi UEA tahun 2023 di Indonesia. 

Angka ini hampir 6 kali lipat dari tahun 2022 yang sebesar 3,4 juta dolar AS dengan sektor bisnis teratas adalah restoran, kegiatan biro perjalanan, dan hotel berbintang. Untuk realisasi tahun 2024, telah tercatat sebesar 1,8 juta dolar AS dengan profil dan cakupan yang sama. 

“Ini berarti bahwa dalam tiga tahun terakhir, investasi UEA mencapai 5,66 juta dolar AS. Memberikan peluang lebih lanjut bagi para investor di UEA untuk memperluas portofolio mereka,” kata Menpar Widiyanti. 

Menpar Widiyanti mengungkapkan bahwa pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan penopang ekonomi Indonesia juga merupakan kontributor utama terhadap realisasi investasi nasional di tahun 2023. 

Oleh karena itu, Menpar mengajak para investor untuk tidak ragu menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan sepuluh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata. 

“Lima DPSP ini merupakan lokasi ikonik yang mewakili hal terbaik yang ditawarkan negara kita dan menjadi prioritas untuk pengembangan lebih lanjut. Dari pengembangan infrastruktur hingga penyelenggaraan event dan promosi yang lebih gencar, area-area ini dipersiapkan untuk pengembangan di bidang pariwisata, perhotelan, dan industri pendukung. Setiap destinasi merupakan perpaduan unik antara budaya, keindahan alam, dan potensi yang belum dimanfaatkan, yang menawarkan peluang yang tak tertandingi untuk menciptakan pengalaman kelas dunia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Menpar. 

Sedangkan sepuluh KEK pariwisata yakni Morotai, Kura-Kura, Sanur, Singhasari, Tanjung Lesung, Lido, Tanjung Kelayang, Nongsa, Likupang dan Mandalika.

“Semua inisiatif ini merupakan cerminan negara yang tidak hanya terbuka untuk bisnis, tetapi juga siap bermitra dengan investor untuk membangun masa depan yang sejahtera,” kata Menpar. 

Indonesia pun telah membuat langkah luar biasa dalam menciptakan iklim investasi kelas dunia. Indonesia memperoleh peringkat kredit BBB+, sehingga ini mencerminkan kepercayaan dunia terhadap kondisi makroekonomi yang stabil dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga.

Pemerintah juga telah mendukung investasi melalui berbagai kebijakan dan peraturan, salah satunya Pendekatan Berbasis Risiko dan sistem Pengajuan Tunggal Daring (OSS). 

Lebih lanjut, dalam pertemuannya dengan Etihad Airways Menpar Widiyanti juga membahas potensi kerja sama sektor pariwisata terutama dalam kegiatan promosi seperti penyelenggaraan perjalanan bagi agen perjalanan/operator tur ke Indonesia.

Misalnya dengan mengundang Key Opinion Leaders (KOL) atau operator tur ternama ke Indonesia, di mana Etihad akan menanggung tiket internasional dan Kementerian pariwisata dapat mendukung akomodasi, transportasi, makanan saat di Indonesia. 

“Ke depan, saya juga berharap agar Etihad Airways dan Kementerian Pariwisata dapat menjalin Nota Kesepahaman Bersama (MoU) untuk memperkuat kerja sama dalam mempromosikan pariwisata Indonesia,” kata Menpar Widiyanti. 

Pada kunjungan kerja di Abu Dhabi, UEA, Menpar Widiyanti juga meninjau Rempah Indonesian Restaurant yang merupakan restoran yang menyajikan makanan khas Indonesia.

Turut mendampingi Menpar Widiyanti, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Rizki Handayani Mustafa.  (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

Kemenag Berangkatkan 20 Santri International Fellowship ke Inggris

Published

on

Santri peserta international fellowship ke Inggris (Foto : Istimewa, @kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Agama hari ini, Sabtu (23/11/2024) melepas keberangkatan 20 Awardee Non Degree Santri International Fellowship di salah satu hotel sekitar Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta. Mereka akan memperkuat interfaith (hubungan antar umat beragama) ke Coventry University, Inggris.

Keberangkatan 20 Awardee ini dilepas Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Basnang Said. Hadir, Ketua PMO DAP Mahrus El Mawa, tim DAP dan 20 Santri dari berbagai penjuru nusantara yang terpilih untuk mengikuti program ini.

Sebanyak 20 santri ini berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Mereka dipilih melalui proses seleksi administrasi dan wawancara, termasuk tes kemampuan membaca kitab kuning, bahasa Inggris hingga pemahaman tentang moderasi beragama.

Santri International Fellowship (SIF) ini akan dilaksanakan selama tiga pekan yang bertempat di dua kota yaitu Coventry dan London, dari 24 November hingga 15 Desember 2024. Prof. Mike Hardy (Coventry University) dan Prof. Phil Champain (Director of Faith and Belief Forum) Inggris menegaskan bahwa berbagai kegiatan ini dimulai dari kegiatan kelas, visit, presentasi hingga kajian dengan tiga pertanyaan utama yaitu what is interfaith?, who does it? dan Why is it needed?

“Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Agama dengan LPDP Kementerian Keuangan RI dari Dana Abadi Pesantren, sesuai amanat UU Pesantren No. 18 tahun 2019,” terang Basnang Said di Jakarta.

Menurut Basnang Said, 20 santri ini merupakan ‘ambassador’ setiap masing-masing pesantren dan Indonesia. Sehingga, mereka harus mengingat tujuan awal belajar, memperkuat pemahaman dan mampu menebarkan secara kolektif ilmu yang didapatkan di Inggris.

“Kami harap mereka dapat menginspirasi semua santri di masing-masing pesantren untuk terus kompetitif dan memiliki daya juang yang tinggi,” pesannya.

Basnang mengimbau emua santri untuk senantiasa menjaga diri, mengharumkan almamater dan menjaga nama baik bangsa mengingat di Inggris sana menjadi perwakilan resmi santri Indonesia. “Jadilah santri yang mampu mengembangkan softskill guna berkontribusi dalam kemajuan peradaban bangsa,” harapnya.

Koordinator PMO, Mahrus, menambahkan bahwa Santri International Fellowship ini merupakan program bergengsi. Santri tidak hanya mahir dalam pembelajaran agama tetapi juga mampu bersaing secara global dengan menimba ilmu di luar negeri untuk sharing terkait nilai-nilai kebangsaan dan civic value pesantren.

Ketua Awardee SIF 2024 yang berasal dari Pesantren Al-Ittihad Poncokusumo Malang, Ida Fitri Anggarini menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai ajang aktualisasi santri utamanya menjadi duta moderasi. Sehingga, mereka dapat menebarkan nilai-nilai pancasila dan moderasi beragama seperti yang sering digaungkan ‘unity in diversity’. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Trending