Connect with us

Berita

Terima Stafsus Presiden dan Mantan Atlet Olimpiade, Menpora Dito Bahas Penghargaan Olahragawan

Published

on

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo, menerima audiensi Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono yang hadir bersama perwakilan mantan atlet peraih medali Olimpiade di ruang rapat lantai 10 Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta.(foto: yayan/kemenpora.go.id)

Jakarta, goindonesia.co : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo, menerima audiensi Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono yang hadir bersama perwakilan mantan atlet peraih medali Olimpiade di ruang rapat lantai 10 Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta. 

Pertemuan ini membahas tentang rencana Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahragawan. Selain Hariyanto Arbi, perwakilan atlet medali olimpiade lainnya yang turut hadir yakni Candra Wijaya, Liliyana Natsir, Eddy Hartono, Alan Budikusuma, Susy Susanti, Tontowi Ahmad, Greysia Polii, Denny Kantono, Ricky Subagja dan Eddy Hartono.

“Selamat siang, selamat datang para atlet olimpian. Pertemuan ini juga sekaligus untuk memperdalam dan menyempurnakan terkait rencana penyempurnaan perpres pemberian penghargaan olahragawan,” kata Menpora Dito, Senin (17/7).

“Juga ada Stafsus Presiden untuk menguatkan agar produk yang nanti kita keluarkan itu benar-benar bisa mensupport dan sesuai dengan harapan yang di inginkan. Ini juga sebagai kolaborasi,” tambah Menpora Dito.

Menurut Menpora, saat ini Kemenpora telah menyiapkan beberapa draft terkait perpres untuk atlet berprestasi di olimpiade. Prestasi olahraga Indonesia tujuan utamanya adalah prestasi di olimpiade.

“Pada prinsipnya, Kemenpora saat ini mengambil momentum terkait olimpian ini. Karena memang tujuan prestasi olahraga Indonesia adalah di olimpiade. Perpres ini sebenarnya nantinya turunannya ada banyak, dan produk hukumnya sudah ada. Momentum olimpian ini yang menjadi prioritasnya,” kata Menpora.

“Pada prinsipnya momentum ini yang kita gunakan untuk menyempurnakan. Semoga ini nanti juga diasistensikan juga dengan Stafsus Presiden Bidang Hukum yang nantinya juga mengorkestrasi antara Kemenpora, Kemensetkab dan kementerian/lembaga terkait lainnya,” pungkas Menpora Dito.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Dini Purnomo juga menyampaikan terima kasih kepada Menpora Dito yang telah menampung berbagai request dari para olimpian.

“Ini adalah pertemuan saya dengan Mas Menteri untuk tindaklanjut atas beberapa poin yang telah didiskusikan sebelumnya terkait penghargaan untuk olimpian,” tutur Dini.

“Jadi, ini adalah tindaklanjutnya, bisa dielaborasi mumpung Perpres yang kita tunggu itu sedang digodok. Usai pertemuan ini nanti akan ada beberapa pertemuan seperti FGD untuk mengerucutkan aspirasi dari teman-teman olimpian ini,” tambahnya.

Olimpian bulutangkis Hariyanto Arbi menyampaikan, para olimpian ini dulu sempat pernah satu kali menerima dana pensiun di Menpora sebelumnya, tapi setelah itu berhenti karena alasan belum ada payung hukumnya.

“Waktu itu pernah diberikan satu kali (2015-2016) tetapi terhenti karena katanya belum ada payung hukumnya. Dari situ kita lihat dan dengar pengalaman atlet yang pernah jual medali untuk memenuhi kebutuhan hidup, ini miris sekali padahal mereka adalah pahlawan bangsa. Padahal Pak Presiden pernah menjanjikan hal itu,” tuturnya.

Menurut peraih emas olimpiade bulutangkis Liliyana Natsir, dirinya pernah bertemu dengan Presiden Jokowi yang menilai terkait dana pensiun atau penghargaan untuk olimpian itu adalah hal yang wajib di perhatikan. 

“Besar harapan kami jika bisa tunjungan hari tua ini bisa diadakan kembali. Karena Pak Presiden Jokowi waktu itu bilang bahwa Pak Mensesneg tolong ini dicatat karena ini agenda cukup penting yang harus kita bahas. Karena negara ini prestasinya juga dilihat dari olahraganya khususnya prestasi olimpiade nya karena bendera kita bisa berkibar dan lagu Indonesia Raya berkumandang itu karena kedatangan presiden di suatu negara dan prestasi atletnya,” kenang Liliyana.

Turut mendampingi, Deputi Peningkatan Prestasi Surono, Staf Khusus Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Industri Olahraga Ardima Rama Putra, Staf Khusus Hukum dan Kepatuhan Tata Kelola Alvin Saptamandra, Tenaga Ahli Bidang Potensi Pemuda dan Diaspora Hamdan Hamedan, Tenaga Ahli Kepatuhan Hukum Rian Ernest, Tenaga Ahli Inovasi Digital Chaerany Putri. (***)

@www.kemenpora.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Tiga Kepala KUA di Takalar Sulsel Kembalikan Uang Gratifikasi

Published

on

Tiga Kepala KUA dibTakalar kembalikan gratifikasi (Foto : @kemenag.go.id)

Takalar, goindonesia.co – Kasubdit Bina Kepenghuluan Kementerian Agama, M. Afief Mundzir, mengapresiasi langkah tiga Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang mengembalikan uang gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Agama Takalar.

Afief mengatakan, langkah tersebut menunjukkan komitmen ASN dalam menjaga integritas dan profesionalisme. “Apa yang dilakukan para Kepala KUA di Takalar menjadi teladan yang menunjukkan komitmen ASN terhadap integritas dan profesionalisme,” ujar Afief di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Menurut Afief, praktik pemberian uang kepada penghulu atau kepala KUA kerap disampaikan sebagai ungkapan “terima kasih” atau “uang transport.” Namun, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. “Pengembalian uang tersebut adalah langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini juga menjadi pengingat bahwa tugas pelayanan publik tidak boleh dikompromikan dengan imbalan,” tegasnya.

Sebelumnya, tiga Kepala KUA di Takalar mengembalikan uang gratifikasi yang diterima saat menjalankan tugas. Uang tersebut diserahkan kepada UPG Kementerian Agama Takalar setelah upacara peringatan Hari Guru Nasional 2024 di halaman Kantor Kementerian Agama Takalar, Senin (25/11/2024).

Kepala KUA Polongbangkeng Utara, Murdani Sandja, dan Kepala KUA Pattallassang, Muhammad Thahir, mengembalikan uang pemberian dari keluarga pengantin usai melaksanakan akad nikah. Hal serupa dilakukan Kepala KUA Galesong Selatan, Husain Sarujin.

Murdani dan Thahir menjelaskan, awalnya mereka menolak uang tersebut. Namun, karena adanya desakan dari keluarga pengantin yang menyebutnya sebagai “uang transport,” mereka terpaksa menerimanya untuk menghindari potensi kegaduhan di lokasi.

Afief menambahkan, tindakan Kepala KUA di Takalar merupakan bukti nyata komitmen menjaga integritas dalam pelayanan. “Kami mendorong langkah seperti ini menjadi contoh bagi seluruh jajaran Kementerian Agama,” ujarnya.

Ia menegaskan, KUA harus menjadi representasi negara yang hadir di tengah masyarakat untuk memberi layanan yang bersih dan profesional. “Kepercayaan publik adalah target utama kinerja Kementerian Agama. Jika profesionalitas layanan keagamaan dilakukan secara konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia akan meningkat,” pungkasnya. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Presiden Prabowo: Guru Adalah Pilar Pembangunan Bangsa

Published

on

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta, pada Kamis, 28 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan mendalam kepada para guru dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, pada Kamis, 28 November 2024. Presiden menekankan bahwa guru adalah pilar utama pembangunan bangsa, dan pendidikan adalah kunci kebangkitan Indonesia.

“Bagi saya, guru adalah kunci bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Guru bagi kita semua adalah tonggak berdirinya sebuah negara. Negara yang berhasil adalah negara yang pendidikannya berhasil,” ujar Presiden di hadapan ribuan guru yang hadir.

Presiden Prabowo turut membagikan pengalaman pribadinya sebagai seorang murid. Meskipun pernah menjadi murid yang bandel, namun ia tetap dibimbing dengan sabar oleh para gurunya.

“Walaupun mungkin saya dulu sebagai murid termasuk murid yang agak bandel begitu, tapi karena guru-guru saya tidak mau menyerah membimbing saya, akhirnya hari ini saya berdiri di hadapan rakyat Indonesia sebagai Presiden Indonesia,” ungkapnya sambil tersenyum.

Presiden Prabowo menekankan peran guru sebagai pelopor pembangunan bangsa. Ia menyebutkan bahwa sejarah perjuangan Indonesia tak lepas dari peran guru, seperti Ki Hajar Dewantara hingga Panglima TNI pertama yang juga seorang guru.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para guru atas dedikasi dan pengabdian mereka. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

“Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus,” ucap Presiden Prabowo dengan suara bergetar penuh haru.

Presiden pun optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dengan pendidikan sebagai pondasinya. Oleh karena itu, Presiden menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih untuk mendukung terciptanya pendidikan berkualitas.

“Saya memberi peringatan korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin tidak akan ada toleransi kepada korupsi dan pencurian dan penyelewengan, berhenti, berhenti, berhenti,” tegas Presiden. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Kemenhub Tingkatkan Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung Terkait Kapasitas SDM Bidang Hukum

Published

on

Menhub Dudy saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta (Foto : @dephub.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan perlunya peningkatan kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum terhadap seluruh jajaran Kemenhub. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan selama ini kerja sama antara Kemenhub dan Kejaksaan Agung telah terjalin dengan baik.

Menhub Dudy menegaskan kesadaran hukum dan tata kelola tidak hanya terletak pada para jajaran pemimpin di Kementerian Perhubungan, namun di semua lini yang ada. Apalagi, kata Menhub, tantangan permasalahan hukum ke depan tentunya lebih berat.

“Kami berharap bantuan dari Kejaksaan Agung RI untuk memberikan pembekalan dan pelatihan secara berkala kepada seluruh instansi Kementerian Perhubungan,” kata Menhub Dudy saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (28/11).

Dengan demikian, jelas Menhub, langkah ini dapat menumbuhkan maupun meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum seluruh insan di Kementerian Perhubungan, dalam menjalankan keseluruhan proses kerja yang dilakukan dan menjaga amanah rakyat.

“Selain itu, besar harapan kami, legal assistance yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung RI tidak hanya terbatas pada pendampingan di tahap pelaksanaan suatu proyek, namun pendampingan Kejaksaan Agung RI dapat dilakukan sedini mungkin, sejak proses perencanaan, pengadaan/pelelangan, kontruksi, serta selesainya suatu proyek,” kata Menhub Dudy.

Kementerian Perhubungan selalu membuka diri terhadap saran, kritik, dan masukan dari Kejaksaan Agung RI sebagai mitra strategis Kementerian Perhubungan. Menurut Menhub, pendampingan dari Kejaksaan Agung merupakan langkah preventif untuk mendorong perubahan orientasi, bahwa pencegahan lebih baik dari pada mengobati.

Turut hadir dalam pertemuan ini, para pejabat utama Kejagung serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub. (***)

*Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Continue Reading

Trending