MUI dan Kemenko PMK menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam meningkatkan kualitas keluarga (Foto : @mui.or.id)
Jakarta, goindonesia.co -Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama dengan Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam meningkatkan kualitas keluarga.
Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga (PRK) MUI Dr. Siti Ma’rifah menyampaikan, PKS ini akan berlangsung selama 5 tahun ke depan dengan program strategis dan terintegrasi.
“InsyaAllah program 5 tahun ini kita tidak hanya kolaborasi dengan Kemenko PMK tetapi juga dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata Siti Ma’rifah, Rabu (18/9/2024) di kantor KemenkoPMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Siti menjelaskan, PKS ini merupakan tindaklanjut dari MoU yang ditandatangani oleh Menko PMK Muhadjir Effendy pada saat Milad ke-49 MUI lalu.
Siti menuturkan, banyak program-program strategis dari KPRK MUI dan Kemenko PMK yang bisa dilaksanakan secara bersama.
Di antara program dari Kemenko PMK adalah fokus terhadap pembangunan manusia, baik secara fisik, spiritual dan pemberdayaan. Siti menyampaikan, hal ini sejalan dengan program-program yang dijalankan oleh KPRK MUI.
“Paling tidak berkaitan dengan stunting, pendewasaan pernikahan anak, anti kekerasan, pemudanya mengenai penggunaan teknologi secara bijak dan antipornografi,” ungkapnya.
Siti menuturkan, setelah penandatanganan PKS ini, pihaknya akan menyusun program-program strategis baik di dalam membangun wawasan dan kesepahaman terkait bagaimana pandangan agama terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat.
Siti menekankan, program-program strategis dan terintegrasi tersebut untuk meningkatkan kualitas keluarga. Juga sejalan dengan program-program unggulan yang ada di Kemenko PMK.
Terkait realisasinya, Siti mengungkapkan, program tersebut akan dilaksanakan menjelang Desember. Sebelumnya, KPRK MUI telah menggelorakan zero stunting.
Siti menuturkan, kemungkinan realisasi program menjelang Desember itu adalah mengenai zero stunting.
“Kemudiaan nanti pemberdayaan perempuan. Ini nanti yang paling dekat sebelum nanti kita rumuskan program terintegrasi tadi 5 tahun ke depan. Paling tidak satu atau dua program menjelang Desember. InsyaAllah,” tutupnya.
Penandatanganan ini dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, Remaja dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti dan Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga (PRK) Prof Amany Lubis. (***)
*MUI – Majelis Ulama Indonesia
