Berita

STR Dokter Seumur Hidup, Syarat Pemenuhan Kompetensi Tetap Berlaku

Published

2 years ago

2 April, 2023

Dokter dan tenaga kesehatan (Foto : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik)

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah mengusulkan agar dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk dokter dan tenaga kesehatan dapat berlaku seumur hidup. Walau demikian, kualitas mereka akan tetap terjaga melalui sistem pemenuhan kompetensi berkala yang wajib dilalui ketika memperpanjang Surat Izin Praktek (SIP).

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI drg. Arianti Anaya, MKM mengatakan STR seumur hidup bukan berarti menghilangkan pemenuhan kompetensi secara berkala. Syarat kompetensi akan melekat dalam SIP melalui pemenuhan Satuan Kredit Poin (SKP) seperti yang berlaku saat ini sehingga kualitas dokter dan nakes akan tetap terjaga.

“Jadi tidak benar isu yang beredar jika STR seumur hidup akan menyuburkan praktek dokter dukun atau dokter tremor atau dokter abal-abal karena mereka tetap diwajibkan mendapatkan sertifikat kompetensi melalui pemenuhan SKP seperti praktek yang terjadi saat ini. Jadi kualitas mereka tetap terjaga. Bedanya sertifikat kompetensi nantinya akan melekat dalam perpanjangan SIP yang berlaku setiap 5 tahun,” tuturnya.

Saat ini dokter dan tenaga kesehatan wajib mengurus perpanjangan STR dan SIP setiap 5 tahun sekali melalui banyak tahapan birokrasi, validasi, dan rekomendasi sehingga banyak dokter dan tenaga kesehatan merasa terbebani termasuk dengan biaya-biaya yang timbul.

Pemerintah melalui RUU Kesehatan menyederhanakan proses tersebut menjadi lebih mudah.

“Jadi nanti yang diperpanjang cukup SIP saja. Tujuan dari penyederhanaan perizinan ini adalah agar dokter dan tenaga kesehatan tidak banyak dibebani sehingga mereka bisa tenang menjalankan tugas mulia mereka,” kata Ariani.

Dalam sosialisasi RUU Kesehatan baru-baru ini, Kementerian Kesehatan mengusulkan dalam RUU nanti agar pemenuhan kompetensi atau pemenuhan kecukupan SKP merupakan dasar dari pemberian SIP dan tidak lagi diperlukan surat rekomendasi dari organisasi profesi (OP) seperti sekarang ini.

Untuk memenuhi kecukupan SKP, dokter dan tenaga kesehatan harus mengumpulkan SKP dalam jumlah tertentu yang dimasukan ke dalam sebuah sistem informasi (SI) yang dikontrol oleh Pemerintah Pusat.

Izin praktik baru diterbitkan oleh pemerintah daerah bail Dinkes atau pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) jika dokter dan tenaga kesehatan telah memenuhi kecukupan jumlah SKP tertentu di dalam SI tersebut.

Proses registrasi dan izin praktik pun akan terintegrasi dan terhubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Poin lain yang disosialisasikan adalah pemerintah pusat dan daerah bersama-sama akan menyusun perencanaan kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan di setiap daerah sebagai acuan daerah untuk pemberiaan SIP. Pemberiaan SIP harus mempertimbangkan distribusi dokter dan tenaga kesehatan.

Pemerintah bersama stakeholder akan membuat standardisasi pembobotan SKP dan akan ada kemudahan akses pelatihan atau seminar gratis. (***)

* Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kemenkes RI, @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Berita

Presiden Prabowo Tegaskan Pendidikan Adalah Prioritas Utama Pemerintah

Published

7 hours ago

28 November, 2024

goindonesia1

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta, pada Kamis, 28 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Prabowo Subianto, menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, pada Kamis, 28 November 2024. Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan bahwa pendidikan adalah prioritas utama pemerintahannya, dengan alokasi APBN terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

“Kami menempatkan pendidikan nomor satu dalam APBN kita. Dan tidak tanggung-tanggung saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia alokasi pendidikan dalam APBN tahun 2025 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki infrastruktur pendidikan, dan mendukung program-program inovatif.

“Kita bertekad setiap rupiah milik rakyat Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia,” ungkap Presiden.

Sebagai langkah konkret, pemerintah mengalokasikan Rp81,6 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk satu kali gaji pokok untuk guru ASN dan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru non-ASN. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp17,15 triliun untuk rehabilitasi 10.440 sekolah negeri dan swasta pada tahun 2025.

“Sekolah menurut keyakinan saya adalah pusat pembangunan nasional. Karena itu sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik, tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh, tidak boleh ada sekolah yang tidak ada wc untuk anak-anaknya,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengumumkan rencana pemasangan televisi canggih di seluruh sekolah untuk mendukung pemerataan akses pendidikan. Melalui teknologi ini, siswa di daerah terpencil diharapkan dapat ikut memperoleh pelajaran berkualitas tinggi.

“Saya minta sabar, tunggulah kurang lebih 3-4 bulan lagi,” tutur Presiden.

Presiden turut menekankan pentingnya kerja keras dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Presiden juga mengajak semua pihak, termasuk guru, untuk percaya pada komitmen pemerintah.

“Saya telah mengajak semua menteri, semua wakil menteri, semua dirjen, semua pemimpin saya mengajak mereka sekarang sungguh-sungguh, kita harus berjuang, bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita,” ucap Presiden. (***)

*(BPMI Setpres)

Berita

Menhan Sjafrie Terima Kunjungan Atase Pertahanan Australia

Published

8 hours ago

28 November, 2024

goindonesia1

Menhan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Athan Australia yang baru, Brigadier General Micah Batt, serta Athan Australia yang lama, Brigadier General Matt Campbell di Ruang Manggala Yudha, Kemhan, Jakarta (Foto : @www.kemhan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Atase Pertahanan (Athan) Australia yang baru, Brigadier General Micah Batt, serta Athan Australia yang lama, Brigadier General Matt Campbell di Ruang Manggala Yudha, Kemhan, Jakarta, Kamis (28/11).

Athan Australia tiba di Kementerian Pertahanan langsung disambut oleh Direktur Kerja Sama Internasional Pertahanan (Dirkersinhan) Ditjen Strahan Kemhan. Kemudian pertemuan dilanjutkan di Ruang Manggala Yudha dengan Menhan Sjafrie.

Menhan Sjafrie menyampaikan apresiasi kepada Brigjen Matt Campbell selama menjabat sebagai Atase Pertahanan, serta mengucapkan selamat kepada Brigjen Micah Batt sebagai Atase Pertahanan yang baru. Menhan Sjafrie juga berharap agar Athan yang baru dapat melanjutkan upaya yang telah dilakukan oleh pejabat lama dalam mempererat hubungan antara Indonesia dan Australia.

“Terima kasih atas diskusi yang bermanfaat ini. Saya menantikan kolaborasi yang berkelanjutan dan memperkuat ikatan antar negara kita,” ujar Menhan Sjafrie.

Turut hadir mendampingi Menhan Sjafrie, yaitu Wamenhan, Irjen Kemhan, Dirjen Strahan Kemhan, Karo TU dan Protokol Setjen Kemhan. (***)

*(Biro Infohan/Humas Setjen Kemhan)

Berita

Presiden Prabowo Terima Sekretaris Jenderal OECD di Istana Merdeka

Published

9 hours ago

28 November, 2024

goindonesia1

Presiden Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 28 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 28 November 2024 ini membahas terkait perkembangan ekonomi Indonesia serta proses aksesi Indonesia ke OECD.

Dalam keterangannya usai mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Sekjen OECD kepada Menteri Keuangan. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa target perekonomian Indonesia hingga tahun 2025 secara fundamental berada dalam jalur pencapaian yang positif.

“Disampaikan bahwa targetan daripada perekonomian di tahun 2025 secara fundamental relatif bisa dicapai. Jadi ini sejalan dengan IMF dan World Bank,” ucapnya.

Airlangga juga menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut OECD juga memberikan sejumlah masukan strategis termasuk rekomendasi terkait peningkatan produktivitas di berbagai sektor. Beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus pembahasan mencakup digitalisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan program unggulan pemerintah lainnya.

“OECD dapat memberikan benchmarking daripada data-data dari negara yang tercakup di dalam OECD. Kan ada 38 negara di sana,” katanya.

Menurut Airlangga, pada pertemuan tersebut Presiden Prabowo dan Sekjen OECD juga membahas mengenai proses aksesi Indonesia ke OECD yang saat ini tengah berjalan. “Tentu nanti kita akan melihat arahan Bapak Presiden selanjutnya mengenai jadwal daripada tindakan selanjutnya dari Indonesia terkait dengan target waktu dan yang lain,” tambahnya.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Sekjen OECD Mathias Cormann mengungkapkan sejumlah pencapaian Indonesia selama beberapa dekade terakhir termasuk dalam hal transformasi perekonomian Indonesia secara positif. Sekjen OECD berharap aksesi Indonesia ke OECD dapat membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif.

“Serta menuju Indonesia menjadi negara dengan perekonomian berpendapatan tinggi yang maju pada tahun 2045 sesuai dengan visi Indonesia 2045,” kata Sekjen OECD. (***)

*(BPMI Setpres)