Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bersama Ketua Yayasan Upaya Indonesia Damai Tantowi Yahya usai Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan UID Bali, di Denpasar, Jumat (17/11). (Foto : @menpan.go.id)
Denpasar, goindonesia.co – Transformasi digital pemerintahan perlu gotong royong seluruh pihak melalui penguatan penta-helix. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memandang kesuksesan pemerintahan digital sejatinya tidak hanya disokong oleh pemerintah. Yayasan Upaya Indonesia Damai atau United in Diversity (UID) Bali jadi salah satu organisasi non-pemerintah yang dirangkul untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan.
“Hari ini kita lakukan kerja sama dengan Yayasan Upaya Indonesia Damai atau United in Diversity (UID) Bali yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengakselerasi reformasi birokrasi dengan digitalisasi yang berdampak dan terpadu,” ujar Anas dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan UID Bali, di Denpasar, Jumat (17/11).
Anas menguraikan ada tiga hal aktual yang dapat segera ditindaklanjuti oleh UID dalam dukungan implementasi pemerintah digital. Pertama, sebagai asesor eksternal dalam pelaksanaan evaluasi SPBE dan menjadi UID sebagai center of excellence dalam dukungan pembinaan penerapan pemerintah digital di daerah.
Kedua, dukungan strategis dalam perwujudan 9 Layanan SPBE Prioritas, sebagai upaya percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional dalam Rperpres, yang segera ditetapkan oleh Presiden. “Serta sebagai bagian PMO SPBE Nasional dalam sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional, sehingga memadukan langkah dalam orkestrasi nasional,” tutur Anas.
Penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PANRB dan UID merupakan upaya bersama untuk memanfaatkan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Ruang lingkup kerja sama yang dilakukan antara Kementerian PANRB dan UID meliputi sembilan bidang, yaitu pengawasan; akuntabilitas kinerja aparatur; pengembangan SDM Aparatur; pelayanan publik; kelembagaan; tata laksana; SPBE; pendidikan; dan penelitian.
“Kerja sama tahap awal dengan UID kita harapkan akan menghasilkan inovasi dan upaya kolaboratif dalam penguatan kapabilitas penerapan SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta kapasitas digitalisasi ASN,” imbuhnya.
Anas mengungkapkan, sebelumnya Kementerian PANRB telah mengundang para praktisi dan ahli digital, yang mendapatkan sambutan positif untuk menguatkan peran diupayakan pemerintah dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kementerian PANRB pun telah bekerja sama dengan 30 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia untuk penguatan penerapan SPBE.
UID merupakan kampus terpadu yang mempertemukan institusi pendidikan, penelitian, dan pengembangan terbaik di dunia. Dikelilingi oleh TechPark dengan ekosistem pengembangan kewirausahaan dan industri, kampus UID bekerja sama dengan berbagai universitas serta organisasi nasional maupun internasional.
Ketua Yayasan Upaya Indonesia Damai Tantowi Yahya mengungkapkan, ini merupakan proses yang panjang yang akan dilakukan secara terdistribusi, modular, serta integratif dengan pendekatan ekosistem. Oleh karena itu, pendekatan penguatan SPBE di setiap daerah akan berbeda sesuai dengan situasi dan kebutuhan khusus masing-masing daerah.
Pendekatan ini difokuskan pada upaya memastikan interoperabilitas antar-sistem, pengembangan portal pelayanan internal dan eksternal yang terintegrasi, serta penyediaan layanan data dan informasi yang transparan dan dapat dipercaya.
“UID berkomitmen untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi dan pengembangan SPBE. Kami percaya bahwa kemitraan ini akan memberikan dampak positif yang besar bagi pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Tantowi Yahya.
Nota kesepahaman ini menciptakan dasar bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama secara efektif, dan diharapkan akan membuka pintu bagi kolaborasi lebih lanjut. “Ini akan segera kami laksanakan setelah penandatanganan. Ini demi mewujudkan pemerintahan yang efisien, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkas Tantowi. (***)
*(HUMAS MENPANRB)
