Ilustrasi data server (Foto : @teknologi.bisnis.com)

Jakarta, goindonesia.co – Gangguan yang terjadi pada sistem Pusat Data Nasional (PDN) telah berdampak terhadap berbagai layanan publik. Mulai dari layanan imigrasi hingga penerbangan.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menyebut sistem PDN 2 mengalami gangguan teknis pada Kamis (20/6/2024) pukul 04.15 WIB.

Dalam surat keterangan tertanggal 20 Juni 2024, Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Aris Kurniawan menjelaskan, seiring dengan gangguan tersebut, layanan dan aplikasi pengguna PDN 2 kemungkinan akan mengalami gangguan sehingga tidak dapat diakses. Aris menuturkan, Kementerian Kominfo masih terus melakukan upaya percepatan pemulihan gangguan.

“Dengan ini kami sampaikan permohonan maaf atas gangguan yang terjadi,” jelas Aris dalam surat keterangan tersebut.

Gangguan sistem PDN ini dilaporkan telah berdampak pada sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang dilaporkan down. Kondisi ini mengakibatkan penumpukan antrean penumpang di gerbang Imigrasi.

Berdasarkan pantauan media sosial X (Twitter), sejumlah warganet mengunggah foto dan video mengenai penumpukan penumpang akibat sistem imigrasi yang mengalami gangguan di Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan, antrean penumpang mengular hingga sampai pintu keberangkatan rute internasional.

Corporate Secretary Group Head PT Angkasa Pura Indonesia, Rahadian D. Yogisworo menuturkan, hingga Jumat (21/6/2024), akibat kendala pada sistem, proses pemeriksaan keimigrasian masih dilakukan secara manual pada beberapa bandara InJourney Airports.

Rahadian menuturkan, pihak Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga telah melakukan penambahan petugas untuk proses pemeriksaan secara manual. InJourney Airports juga telah menambah jumlah petugas operasional sebagai langkah antisipasi pelayanan terhadap pengguna jasa bandara.

“Penambahan ini khususnya dilakukan di terminal bandara, untuk dapat membantu petugas Imigrasi dalam mengatur antrean demi kelancaran pemeriksaan dokumen keimigrasian,” kata Rahadian dalam keterangan resminya, Jumat (21/6/2024). Dia juga menyebut, kegiatan pada beberapa bandara InJourney Airports yang melayani rute penerbangan internasional masih berjalan normal dan lancar.

Tak hanya itu, Kemenkumham juga melaporkan layanan pembuatan paspor juga ikut terkendala. Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menjelaskan, layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis seperti kantor imigrasi, unit layanan paspor, dan unit kerja keimigrasian, serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan untuk sementara mengalami kendala.

Dia menjelaskan, kendala tersebut merupakan imbas dari gangguan kesisteman pada PDN Kemenkominfo. Silmy mengatakan, berupaya memulihkan layanan keimigrasian dengan memanfaatkan data backup PDN.

“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” kata Silmy dalam keterangan resmi, Jumat (21/6/2024).

Silmy menuturkan, masyarakat yang berada di bandar udara internasional dan akan melakukan penerbangan tetap akan dilayani oleh petugas imigrasi. Meski sistem sedang terkendala, Ditjen Imigrasi tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat, begitupun pada saat kedatangan.

Untuk sementara waktu, kata Silmy, penumpang pesawat dianjurkan datang lebih awal ke bandara. Hal ini untuk mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor imigrasi untuk wawancara dan pengambilan data biometrik paspor tetap dilayani seperti biasa. Namun,permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal.

“Kami akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN Kementerian Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya,” tutup Silmy.

Jadwal Penerbangan Terganggu

Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) juga melaporkan adanya keterlambatan pada beberapa jadwal penerbangan akibat gangguan yang terjadi pada PDN.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menuturkan, proses pemeriksaan imigrasi di bandara terjadi setelah penumpang melakukan check-in dan sebelum menaiki pesawat atau boarding. Irfan menyebut gangguan pada server PDN tersebut berimbas pada antrean pemeriksaan imigrasi yang lebih panjang. Akibat gangguan tersebut, beberapa jadwal penerbangan perseroan pun mengalami keterlambatan atau delay. Meski demikian, dia menyebut waktu keterlambatan penerbangan selama gangguan tersebut tidak signifikan.

“Sepanjang laporan yang saya dapat, (keterlambatan) tidak signifikan, hanya beberapa menit. Tetapi, saya juga dapat laporan proses pemeriksaan ini jadi melelahkan untuk penumpang karena antrean yang cukup panjang,” kata Irfan seusai Konferensi Pers MotoGP dan Asia Road Racing Championship Mandalika di Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Dia menuturkan, untuk mengantisipasi antrean pada pemeriksaan imigrasi, Garuda Indonesia menyiagakan beberapa petugas untuk mendampingi penumpang. Dia menuturkan, petugas-petugas tersebut disiagakan pada beberapa titik untuk mempercepat proses penumpang dari check in hingga boarding.

“Kita juga akan manage pada beberapa situasi, penumpang dibantu untuk angkut barang, siapkan dokumen-dokumen untuk imigrasi, dan lainnya,” jelas Irfan

Selain itu, untuk mengantisipasi penumpukan pada pemeriksaan imigrasi, Irfan mengimbau kepada calon penumpang untuk berangkat lebih dini ke bandara. Dia menuturkan, penumpang dapat menunggu jadwal penerbangan di bandara.

Mimpi Jokowi

Pusat Data Nasional yang saat ini digunakan bersama kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah merupakan Pusat Data Nasional sementara berbasis cloud. Penyediaan Pusat Data Nasional sementara merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Adapun, proses pembangunan Pusat Data Nasional pertama di kawasan industri Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat tengah berlangsung dan ditargetkan bisa selesai pada 2024.

Proyek kerja sama dengan pemerintah Prancis dengan nilai kontrak 164,6 juta Euro atau setara dengan Rp2,59 triliun tersebut nantinya akan mengikuti standar internasional Tier-4 dan memiliki kapasitas prosesor 25.000 core, storage 40 petabyte dan memori 200 TB.

Selain Bekasi, PDN direncanakan akan dibangun di Batam, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan Labuan Bajo. Pusat data ini nantinya akan mengintergerasikan data kementerian/lembaga di seluruh Indonesia.

Data center itu terkait dengan program integrasi layanan digital pemerintah yakni INA Digital. Nantinya, ketika INA Digital sudah diluncurkan, seluruh aplikasi pemerintah untuk layanan masyarakat bisa diakses melalui satu portal nasional.

Adapun, pengembangan pusat data menjadi salah satu proyek yang getol digencarkan oleh pemerintahaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menilai pengembangan pusat data di Tanah Air akan mendatangkan banyak manfaat bagi perusahaan rintisan lokal yang saat ini masih banyak menggunakan pusat data di luar negeri.

Di sisi lain, dia meyakini besarnya potensi ekonomi digital dan jumlah penduduk Indonesia dapat mengundang ketertarikan pemain global, seperti Microsoft, Amazon, Alibaba, dan Google untuk berinvestasi mengembangkan pusat datanya di Tanah Air.

Adapun, terhadap penerapannya di lingkungan pemerintah, Jokowi meminta agar Indonesia segera mengembangkan pusat data nasional terintegrasi yang menyinkronkan seluruh kementerian dan lembaga. Menurut survei Kemenkominfo pada 2018, terdapat kurang lebih 2.700 pusat data yang tersebar di 630 instansi, baik pusat maupun daerah.

“Berarti rata-rata terdapat empat pusat data pada setiap instansi pemerintah. Secara nasional, utilisasi pusat data dan perangkat keras juga hanya mencapai rata-rata 30% dari kapasitas. Fakta ini mengindikasikan terjadinya duplikasi anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi karena setiap kementerian mengembangkan pusat datanya sendiri-sendiri. Ini yang ke depan harus kita hindari,” kata Jokowi dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (28/2/2020).

Keamanan Sistem PDN

Sementara itu, pakar keamanan siber, Pratama Persadha, mengungkapkan gangguan pada sistem PDN dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terjadi gangguan suplai listrik, kerusakan peladen, gangguan koneksi internet, serta serangan siber seperti serangan kegagalan layanan (distributed denial of service/DDoS) atau ransomware (perangkat pemeras).

Mengutip Antara, Sabtu (22/6/2024), Pratama mengatakan, jika memang gangguan terjadi karena serangan siber, risiko yang mengancam makin besar karena tidak hanya mengganggu layanan, tetapi juga bisa mengakibatkan kebocoran data pribadi.

Yang lebih berbahaya lagi, menurut dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini, jika peretas bisa sampai mengakses server di PDN. Kebocoran data yang terjadi tidak hanya akan menimpa Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, tetapi juga institusi lainnya yang menggunakan PDN untuk menyimpan data masyarakat.

Jika melihat dari pola gangguan yang terjadi, Pratama menduga ada kemungkinan masalah yang terjadi pada PDN karena serangan siber dengan metode ransomware seperti halnya yang menimpa Bank Syariah Indonesia sebelumnya.

Apabila memang masalah yang dihadapi oleh PDN merupakan masalah teknis, menurut Pratama, tentu tidak akan memakan waktu selama itu. Masalah suplai listrik juga bisa segera diatasi dengan menggunakan catuan listrik dari gardu lainnya atau menggunakan generator set (genset) untuk catuan sementara.

Demikian pula, jika yang bermasalah adalah koneksi internet seperti putusnya kabel fiber optik yang masuk ke dalam PDN, masih bisa ditanggulangi dengan cepat menggunakan koneksi radio point-to-point yang memiliki bandwidth (kapasitas maksimum data saat dikirimkan melalui internet dalam jangka waktu tertentu) besar. Hal ini tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan instalasi.

Begitu pula jika terkena serangan siber dengan metode DDoS, Pratama menilai seharusnya waktu penanggulangan tidak akan selama itu. Hal ini bisa dengan mudah diselesaikan dengan perangkat anti-DDoS.

Selain itu, perlu bekerja sama dengan internet service provider (ISP) atau penyelenggara jasa internet untuk menambah kapasitas bandwidth dan membantu mengatasi DDoS dari sisi ISP.

“Dengan melihat kejadian ini, menggunakan PDN bisa membahayakan negara jika tidak melengkapinya dengan pengamanan yang kuat sehingga masing-masing instansi pemerintah yang hosting di PDN harus membuat business continuity plan (BCP) yang kuat sehingga tidak bergantung 100% pada infrastruktur PDN,” ujar Pratama.

Dia menuturkan, PDN harus gamblang menjelaskan apa yang terjadi serta semenjak awal memaparkan rencana kelangsungan bisnis (BCP) dari risiko semacam ini.

Menurut Pratama, yang perlu menjadi catatan adalah PDN yang dibangun saat ini hanya menyediakan infrastrukturnya untuk menyimpan data dari masing-masing instansi pemilik sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Faktor keamanan siber juga masih perlu dapat perhatian khusus karena yang dijamin oleh pengelola PDN saat ini adalah keamanan siber dari infrastruktur PDN itu sendiri. Sementara itu, keamanan siber dari aplikasi setiap SPBE masih menjadi tanggung jawab dari instansi pemilik SPBE tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Perpres IIV) dan peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (perban BSSN) yang merupakan turunan Perpres IIV, saat melakukan identifikasi kebutuhan setiap instansi juga diminta menyertakan rencana keberlangsungan layanan.

Dengan demikian, Pemerintah juga bisa mengetahui jika terjadi gangguan bagaimana instansi tersebut menjaga agar layanan masyarakat tetap berjalan dan bisa segera pulih kembali layanan kepada masyarakat tersebut.

Saat ini, PDN dipergunakan oleh layanan seluruh instansi pemerintahan sehingga seharusnya masalah seperti ini tidak terjadi pada sebuah data center seperti PDN, apalagi untuk layanan pemerintah.

Hal ini tentunya sudah dipertimbangkan berbagai faktor pengamanan berupa redundansi (duplikasi), baik dari sisi perangkat keras seperti server dan media penyimpanan, catuan listrik dari beberapa gardu yang berbeda, serta UPS (uninterruptible power system) dan koneksi internet dari beberapa ISP. (***)

*Bisnis.com, Bisnis Indonesia