Sekjen Kunta mengajak pemerintah daerah untuk memperkuat layanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Posyandu. (Dokumentasi : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, @sehatnegeriku.kemkes.go.id)
Jakarta, goindonesia.co – Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menghadiri rapat kerja kesehatan daerah (Rakerkesda) Provinsi Jawa Tengah di Solo, Rabu (29/3). Sekjen Kunta mengajak pemerintah daerah untuk memperkuat layanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Posyandu.
“Yang akan kita lakukan adalah perubahan di dalam sektor kesehatan melalui pilar pertama transformasi kesehatan mengenai layanan primer. Ini kita memperkuat layanan dasar kita,” ujar Sekjen Kunta.
Lebih lanjut Sekjen menjelaskan Puskesmas dan Posyandu menjadi fasilitas kesehatan terdepan dalam melayani kesehatan masyarakat. Perlu dilakukan penguatan pelayanan kesehatan di fasilitas tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan.
“Ini kita memperkuat layanan dasar kita. Kita punya Puskesmas, Posyandu, Pustu, Poskesde. Itu semua adalah sarana mengubah mindset masyarakat yang tadinya lebih memilih kuratif atau pengobatan menjadi promotif preventif,” jelas Sekjen Kunta.
Di Indonesia ada sekitar 10.500 Puskesmas. Ia menilai jumlah tersebut tidak bisa bisa menjangkau 270 juta penduduk Indonesia kecuali dengan mengaktifkan Posyandu.
Jumlah Posyandu di Indonesia ada sekitar 300 ribu dan cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Pelayanan di Posyandu tidak hanya untuk ibu dan anak tapi lebih ke siklus hidup manusia sejak lahir, remaja, dewasa, sampai Lansia.
Dikatakan Sekjen Kunta, penguatan Puskesmas dan Posyandu bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan di Indonesia seperti stunting. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022. Artinya masih ada anak stunting walaupun prevalensi turun.
“Mereka itu adalah generasi masa depan yang akan meneruskan pembangunan bangsa. Kalau dari bayi stunting maka ketika dewasa produktivitasnya akan rendah, sehingga ekonomi kita juga tidak akan tumbuh,” ungkap Sekjen Kunta.
“Itulah yang harusnya kita konsentrasikan bagaimana stunting itu harus dicegah mulai dari remaja putri, masa kehamilan, dan saat bayi lahir hingga usia 2 tahun. Pelayanan tersebut bisa dilakukan di Puskesmas dan Posyandu,” tambah Sekjen.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengatakan pemerintah provinsi Jawa Tengah mendukung terkait transformasi layanan primer di Puskesmas dan Posyandu.
“Harus kita ketahui ada kematian ibu, ada kematian bayi, ada kematian Balita. Permasalahan yang saat ini ramai tentang stunting dan gizi buruk, ini semua harus kita atasi bersama-sama,” tutur Wagub Yasin. (***)
*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, @sehatnegeriku.kemkes.go.id
