Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas (Foto : @www.kemenkeu.go.id)
Jakarta, goindonesia.co – Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/09/2024) menjelaskan bahwa APBN sejak 2015 hingga 2023 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.006,1 triliun untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) unggul.
Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas merupakan kunci utama dalam meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yaitu manusia yang sehat, cerdas, dan adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pembangunan pendidikan di Indonesia menunjukkan hasil yang baik selama satu dekade terakhir.
“Untuk pendidikan mulai tahun 2015 hingga 2023 sudah sekitar 4006,1 triliun rupiah. Dampaknya, bisa kita lihat angka partisipasi kasar perguruan tinggi meningkat. Jumlah sekolah SD, SMP, SMA juga meningkat. Bisa dilihat besarannya,” terang Wahyu.
Sepuluh tahun terakhir, jumlah sekolah di Indonesia mengalami peningkatan. Untuk jenjang SD, jumlah sekolah meningkat dari 147.513 menjadi 148.758. Jumlah sekolah jenjang SMP meningkat dari 36.518 menjadi 42.548. Sementara jumlah sekolah jenjang SMA meningkat dari 24.934 menjadi 28.697. Wahyu memaparkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi juga meningkat, dari 25,76 pada tahun 2014 menjadi 31,45 pada 2023.
“Di dalam APBN kita ada berbagai anggaran yang sangat strategis. Yang tujuannya untuk mendorong transformasi ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Ada yang sifatnya dinamisator, ada yang sifatnya akselerator, ada yang sifatnya enabling factor. Sebagai dinamisator adalah human capital melalui apa pendidikan, kesehatan, dan perlinsos,” ujar Wahyu.
Anggaran kesehatan selama tahun 2015 sampai dengan 2023 mencapai Rp1.335,5 triliun. Angka tersebut termasuk anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp293,7 triliun pada tahun 2020 hingga 2022.
“Dampaknya juga bisa kita lihat. Stunting turun ke 21,5% di tahun 2023 dibandingkan waktu 2013 masih 37,2%. Kemudian jumlah rumah sakit juga meningkat cukup signifikan dari 1.855 menjadi 2.636. Jumlah puskesmas juga meningkat dari 9.731 pada 2014 menjadi 10.416 pada 2024,” kata Wahyu.
Wahyu mengatakan anggaran perlindungan sosial satu dekade sebesar Rp3.127,6 triliun juga memiliki dampak baik, terutama pada penurunan angka kemiskinan secara signifikan menjadi single digit. Pada 2014, angka kemiskinan sebesar 11,25% dan berhasil turun menjadi 9,03 persen pada 2024. Selain itu, angka ketimpangan juga turun dari 0,406 pada 2014 menjadi 0,379 pada 2024. Angka pengangguran pun berkurang dari 5,9% pada 2014 menjadi 4,82% pada 2024.
“Bahkan pengangguran saat ini 4,82% itu kalau kita lihat ke belakang ini merupakan pengangguran terendah sepanjang sejarah,” tegas Wahyu.
Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing sejak 2015 hingga 2023 mencapai Rp3.167,4 triliun. Wahyu menyebutkan bahwa jumlah jalan tol beroperasi meningkat tajam dari 879 km pada 2015 menjadi 2817 km pada 2023. Jumlah jalan tol beroperasi ini bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan. (***)
*Kementerian Keuangan Republik Indonesia
