Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Selasa (17/01). (dit/HUMAS MENPANRB)
Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menginstruksikan pemerintah daerah untuk bekerja keras meningkatkan investasi, menanggulangi kemiskinan, dan mendorong digitalisasi pemerintahan. Sejalan dengan arahan ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong melalui penerapan reformasi birokrasi (RB) tematik.
Gerak birokrasi harus selaras dengan target prioritas pemerintah sehingga birokrasi akan memberikan dampak bagi masyarakat. “Kita tahu jumlah ASN kita itu 4,2 juta. Ini jumlah yang sangat besar. Dan sekarang semua sudah ada indikator kinerjanya yang baru untuk ASN. KPI-nya (key performance indicator) ada semuanya sesuai dengan program prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN (tingkat komponen dalam negeri pada belanja pemerintah),” ujar Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Selasa (17/01).
Implementasi reformasi birokrasi berfokus dalam lima aspek tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi. Skema reformasi birokrasi tematik itu juga ditekankan Presiden untuk diimplementasikan di lingkungan TNI, Polri, dan Kejaksaan. “Nanti saya minta kepada Menteri PANRB untuk juga diberikan kepada Polri, TNI, dan Kejaksaan biar semuanya memiliki KPI yang jelas,” ujar Presiden.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, yang hadir dalam Rakornas tersebut, mengatakan, penilaian reformasi birokrasi mulai 2023 akan lebih fokus pada dampak yang bisa dirasakan masyarakat sesuai arahan Presiden.
“Penilaian reformasi birokrasi (RB) kementerian/lembaga dan pemda per 2023 berfokus tidak hanya pada pembenahan aspek tata kelola pemerintahan/administrasinya saja (problem hulu), tapi harus lebih berorientasi pada penyelesaian problem hilir masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi,” ujar Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Dengan penajaman reformasi birokrasi melalui 5 aspek tematik tersebut (kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi), diharapkan bisa semakin mewujudkan birokrasi berdampak yang kini sedang menjadi concern pemerintah.
“Sehingga setiap ASN itu mendukung program reformasi birokrasi tematik, yang muaranya adalah memastikan gerak birokrasi hingga daerah mampu mempercepat pencapaian penurunan kemiskinan, meningkatkan investasi, mengendalikan inflasi, memacu belanja produk dalam negeri, dan menjalankan pelayanan publik berbasis digital pada setiap lini,” pungkas Anas. (***)
(Sumber : dit/HUMAS MENPANRB)
