Connect with us

Berita

Prof Ni’am: Pengarusutamaan Halal Mendesak Seiring Terakomodasinya Eksyar di RPJPN 2025-2045

Published

on

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Posisi sekaligus peran ekonomi dan keuangan syariah semakin kokoh dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi pada 13 September 2024 ini memberikan posisi strategis bagi ekonomi dan keuangan syariah dalam sistem ekonomi nasional.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menyatakan, masuknya ekonomi dan keuangan syariah (Eksyar) di RPJPN 2025-2045 merupakan salah satu strategi dan komitmen dalam mendukung ekonomi nasional.

‘’Alhamdulillah pada 13 September 2024 telah diundangkan Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 yang akan jadi haluan pembangunan 20 tahun ke depan. Arah menuju Indonesia Emas 2045,’’ kata ulama yang akrap disapa Prof Ni’am itu kepada awak media, Senin (23/9/2024).

Prof Niam menyebut, salah satu hal penting dalam undang-undang tersebut adalah _mainstreaming_ (pengarusutamaan) ekonomi dan keuangan syariah dalam menopang pembangunan nasional. Setidaknya, ada 11 ketentuan syariah dan 7 ketentuan halal dalam RPJPN 2025-2045.

‘’Dokumen sudah ditetapkan. Saatnya menguatkan barisan untuk mengawal, mensosialisasikan dan mengimplementasikan (ekonomi dan keuangan syariah),’’ kata Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Prof Ni’am menjelaskan, salah satu ketentuan terkait Eksyar di RPJPN 2025-2045 adalah kebijakan dalam mewujudkan kesehatan dengan pengembangan ekosistem halal, termasuk penyediaan produk obat halal.

‘’Ini penting. Harus diarusutamakan. Jadi tanggung jawab pemerintah, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pelaku usaha kesehatan dan farmalkes, tenaga kesehatan, dokter, juga harus jadi kesadaran kolektif kita,’’ tegasnya.

Selain itu, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat ini menyampaikan, penguatan industri halal juga bagian dari komitmen pembangunan ekonomi nasional, utamanya makanan minuman, fesyen muslim, industri kosmetik dan obat-obatan, rantai nilai industri, kewirausahaan dan UMKM industri halal. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

BRIN dan Korea Jajaki Potensi Kerja Sama Riset Pengelolaan Limbah Makanan Menjadi Energi

Published

on

Pengelolaan limbah atau waste management menjadi topik pembahasan saat kunjungan delegasi Korea, Gyeongnam International Development Cooperation Center (GNIDCC) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA), di Gedung BJ Habibie, Jakarta (Foto : @brin.go.id)

Jakarta – goindonesia.co – Pengelolaan limbah atau waste management menjadi salah satu potensi riset yang perlu dikembangkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Topik tersebut menjadi pembahasan saat kunjungan delegasi Korea, Gyeongnam International Development Cooperation Center (GNIDCC) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA), di Gedung BJ Habibie, Jakarta, Selasa (24/9).

Kepala Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ario Betha Juanssilfero mengatakan riset pengelolaan limbah sangat penting untuk mendukung pelestarian lingkungan dan sebagai bahan energi terbarukan. Salah satu riset pengelolaan limbah yang telah dilakukan BRIN yaitu daur ulang limbah air yang diubah menjadi air bersih dengan menggunakan proses biofilter anaerobic-aerobic dan membrane bio reactor (MBR).

“Riset ini dilatarbelakangi adanya potensi limbah air domestik yang sangat besar di Indonesia. Namun, di satu sisi proses pengelolaannya masih sangat terbatas. Maka itu, teknologi alternatif sangat diperlukan baik dalam skala aktivitas usaha maupun individual,” ujar Ario.

Menurut Ario, Pengelolaan limbah yang baik dapat membuka berbagai peluang, termasuk mengubahnya menjadi energi. Untuk itu, diperlukan riset dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk dapat mewujudkannya. Pertemuan BRIN dengan GNIDCC dan KOICA tersebut merupakan upaya untuk menjajaki kerja sama riset dalam bidang tersebut, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan limbah makanan atau foodwaste.

Perwakilan GNIDCC, Kwanyoung Kim, mengatakan bahwa pada 2021, limbah di Indonesia mencapai 63,9 juta ton. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah di masa depan dan polusi akibat limbah organik ini akan menjadi masalah yang meluas dalam pengelolaan limbah.

“Indonesia saat ini memproduksi 25,4 juta ton limbah makanan dan 10,9 juta ton limbah hijau. Sayangnya, hanya 7,5 persen limbah organik tersebut yang telah terkelola melalui mekanisme pengkomposan. Padahal, limbah makanan yang belum dipisahkan dan dikelola dapat menyebabkan berbagai polusi seperti kontaminasi tanah dan air serta mengakibatkan gas rumah kaca,” ujar Kim.

Ia menambahkan, saat ini pengelolaan limbah makanan masih belum menjadi perhatian utama jika dibandingkan dengan pengelolaan limbah plastik. Pengelolaan limbah makanan perlu diperhatikan secara sistematis, masif, dan terstruktur. Untuk itu, program peningkatan kapasitas dan teknologi sangat diperlukan untuk mewujudkannya.

Pertemuan antara delegasi Korea dan juga BRIN tersebut bertujuan untuk membahas kerja sama lebih lanjut dalam pengelolaan limbah menjadi energi atau dikenal sebagai waste to energy (WtE). Kegiatan juga untuk membahas pengembangan teknologi dan kebijakan terkait dengan transformasi hijau, mitigasi perubahan iklim, serta manajemen ekosistem industri yang berkelanjutan. (***)

*Humas BRIN

Continue Reading

Berita

Kasad Pimpin Sertijab Dua Pangdam dan Tiga Jabatan Strategis TNI AD

Published

on

Kasad, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., memimpin Sertijab dua Pangdam dan tiga jabatan strategis lainnya di lingkungan TNI AD. Acara yang berlangsung di Mabesad, Jakarta (Foto : Dispenad, @tniad.mil.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) dua Pangdam dan tiga jabatan strategis lainnya di lingkungan TNI AD. Acara yang berlangsung di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, pada Selasa (24/9/2024), ini bertujuan untuk memperkuat struktur organisasi TNI AD dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional.

Adapun dua jabatan Pangdam yang diserahterimakan yaitu Pangdam III/Siliwangi dari Mayjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT kepada Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., serta Pangdam XV/Pattimura dari Mayjen TNI Syafrial, PSC., M.Tr.(Han) kepada Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, S.Sos., M.M.

Selain itu, tiga jabatan strategis lainnya juga diserahterimakan, yaitu jabatan Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan (Danpussenarmed) dari Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, S.Sos., M.M. kepada Brigjen TNI Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP., Direktur Keuangan Angkatan Darat (Dirkuad) dari Brigjen TNI Andi Tjarwandi, S.E., M.M. kepada Kolonel Cku Muhammad Hanafia, S.I.P., M.I.P., serta Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat (Kadislitbangad) dari Brigjen TNI Hery Setiyono, S.Sos., M.M. kepada Brigjen TNI Mokhamad Yasin, S.Sos., M.A.P.

Kasad dalam sambutannya menegaskan bahwa, serah terima jabatan ini merupakan bagian dari proses penyegaran organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas di setiap jajaran.

“Serah terima jabatan ini adalah momentum penting untuk berinovasi dalam menghadapi tantangan strategis yang semakin kompleks, disamping untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan dengan baik,” ujar Jenderal Maruli.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya inisiatif dari para Perwira Tinggi (Pati) dalam mendukung pembangunan TNI AD, baik melalui kajian, swakelola, maupun kerja sama dengan berbagai pihak.

“Banyak hal yang bisa kita lakukan, mulai dari pembangunan perumahan dinas, Koramil, sumber air untuk pertanian, hingga penyediaan kendaraan dinas untuk operasional satuan,” tambahnya.

Untuk itu, Kasad berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi, dan melakukan inovasi/terobosan yang mampu membawa kemajuan bagi satuan masing-masing. Tentunya dengan tak lupa menjalin sinergi baik dengan instansi lain serta elemen masyarakat demi mencapai keberhasilan tugas. (***)

*(Dispenad)

Continue Reading

Berita

Kemenperin Latih Santri Surabaya dan Jogja Siap Kerja di Sektor Industri

Published

on

Pelatihan vokasi industri dengan menggandeng Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI), lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama (NU) bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan (Foto : @www.kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Industri manufaktur merupakan salah satu pilar utama dalam menopang perekonomian nasional. Pada triwulan II tahun 2024, sektor ini berhasil memberikan kontribusi sebesar 18,52 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meningkat dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 18,26 persen.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam memacu pertumbuhan industri manufaktur. “Untuk mendukung aktivitas ekspansi dan investasi baru di industri manufaktur nasional, Kementerian Perindustrian juga menaruh perhatian dan fokus pada ketersediaan tenaga kerja industri yang produktif, kompeten, dan berdaya saing global,” kata Menperin dalam keterangannya, Selasa (24/9).

Adapun langkah strategis yang telah dijalankan oleh Kemenperin dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM industri di Indonesia, antara lain melalui pelaksanaan diklat yang menjalin kerja sama dengan mitra industri. Upaya ini untuk menghasilkan SDM industri yang terampil sesuai kebutuhan dunia industri saat ini.

“Sebagai contoh, Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta dan BDI Surabaya membuka tiga pelatihan secara serentak, meliputi pelatihan sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT), permesinan, dan industri kreatif (social media marketing),” papar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Masrokhan.

Kepala BPSDMI mengapresiasi BDI Surabaya dan Yogyakarta yang menyelenggarakan pelatihan vokasi industri dengan menggandeng Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI), lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama (NU) bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat membekali para generasi muda dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan industri sehingga bisa menjadi agen pembangunan bangsa,” ungkap Masrokhan.

Ketiga pelatihan vokasi industri yang diselenggarakan itu meliputi pelatihan skilling atau keterampilan baru bagi para peserta diklat. Selain pelatihan skilling, Kemenperin juga memiliki pelatihan upskilling yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan yang telah dimiliki peserta diklat. Mereka yang mengikuti pelatihan ini berasal dari wilayah Surabaya dan Yogyakarta.

“Kami percaya, dengan dedikasi dan kerja keras para peserta, serta bimbingan dari instruktur yang andal, diklat ini akan mencapai tujuannya sesuai target. Para peserta juga akan menjadi calon-calon tenaga kerja yang kompeten, siap bersaing di dunia kerja, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan perekonomian nasional,” imbuhnya.

Sementara itu, Rois Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Mohammad Nuh mengatakan RMI NU bersama Kemenperin melalui BDI Surabaya dan Yogyakarta, berhasil menyatukan dunia pesantren dan industri. Pelatihan vokasi 3in1 dinilai ini tidak hanya membekali santri dengan ilmu agama, tetapi juga keterampilan teknis yang siap bersaing di dunia kerja. 

“Alhamdulillah, pelatihan vokasi 3in1 ini adalah pembekalan kompetensi. Dalam satu sisi mereka (santri) sudah punya kompetensi di bidang keagamaan, tentu ini semakin lengkap karena dilengkapi dengan kompetensi di bidang technical life skill,” jelas M Nuh yang pernah menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 

Kepala Pusdiklat SDM Industri BPSDMI Kemenperin, Saiful Bahri mengungkapkan bahwa tujuan Kemenperin menggelar pelatihan vokasi industri ini untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam menyiapkan SDM industri yang kompeten dan siap kerja.

“Peserta pelatihan akan mendapatkan pelatihan dari profesional serta tinggal di kamar asrama yang nyaman selama periode pelatihan berlangsung. Setelah lulus pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang berguna untuk karier,” tuturnya.

Perlu diketahui, Kemenperin menaungi tujuh BDI untuk menyelenggarakan pelatihan di berbagai wilayah Indonesia. Program diklat yang telah diselenggarakan Kemenperin mampu menghasilkan ribuan SDM setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan industri. “Sepanjang 2023, BPSDMI telah menyelenggarakan 666 pelatihan untuk 32.714 orang di berbagai provinsi di Indonesia, meningkat 21 persen dari tahun sebelumnya dengan 25.709 peserta pelatihan,” sebut Saiful. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Continue Reading

Trending