Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers terkait rapat yang membahas keanggotaan Indonesia pada OECD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Rusman
Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya persiapan Indonesia sebagai negara aksesi dalam proses menjadi negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam sebuah rapat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 16 Mei 2024. Indonesia telah menjadi mitra OECD sejak 2007 dan berpartisipasi dalam program regional Asia Tenggara sejak 2014.
Dalam keterangannya usai mengikuti rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa Indonesia telah diterima sebagai negara aksesi OECD bersamaan dengan Argentina dalam OECD Ministerial Council Meeting (MCM) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Paris, dua pekan lalu tepatnya 2-3 Mei 2024.
“Dalam pertemuan Ministerial Council Meeting tersebut, Indonesia bersama Argentina diterima permohonannya. Argentina, sampai rapat kemarin itu, berproses selama lima tahun. Sedangkan Indonesia mulai dari surat yang dikirim OECD itu berproses selama tujuh bulan,” ujar Airlangga.
Airlangga menambahkan, saat ini terdapat sejumlah negara yang statusnya sama seperti Indonesia, yaitu Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Negara-negara tersebut sudah berproses rata-rata lebih dari dua tahun, bahkan Brazil sudah mendekati lima tahun.
“Praktik-praktik yang dilakukan itu beberapa negara yang sudah menjadi anggota dalam aksesi itu Kosta Rika butuh waktu enam tahun, Kolombia tujuh tahun, Cile tiga tahun. Jadi kita harus belajar dari Cile bagaimana mereka bisa menjadi anggota dalam waktu yang lebih cepat,” jelasnya.
Menko Perekonomian juga melaporkan tentang inisiatif Indonesia dalam Indo-Pacific Economic Framework yang mencakup empat pilar penting. Indonesia telah menyelesaikan negosiasi pada pilar kedua yang berkaitan dengan rantai pasokan, dan segera akan menyelesaikan pilar pertama yang berkaitan dengan perdagangan.
“Yang belum selesai adalah terkait dengan _labour, environment, digital economy_, dan juga _trade facilitation_ dan _competition policy_. Itu yang belum selesai seluruh negara, bukan hanya Indonesia,” ungkapnya.
Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya semikonduktor dan mineral kritis dalam konteks global saat ini. Presiden memberikan arahan agar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mendorong beasiswa di bidang _microelectronic_ yang strategis untuk pengembangan industri semikonduktor. Selain itu, pemerintah juga menjajaki kerja sama sumber daya manusia dengan Jerman di bidang tersebut.
“Saya laporkan dalam pertemuan dengan menteri di Jerman, kita mempersiapkan SDM Indonesia untuk dikerjasamakan dengan Jerman, sehingga bisa ikut dalam sekolah _chip academy_ yang ada di mereka, kemudian juga bisa magang di perusahaan-perusahaan semikonduktor yang sedang mereka buat,” tutur Airlangga.
Keterlibatan dalam OECD diharapkan akan membawa dampak ekonomi positif bagi Indonesia, melalui peningkatan investasi dan adopsi praktik terbaik global, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem semikonduktor global. (***)
*(BPMI Setpres)
