Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Sertifikat Badan Hukum BUM Desa dan Rakornas BUM Desa 2021 di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin, 20 Desember 2021. Foto: BPMI Setpres/Rusman
Di masa pandemi, ekonomi pedesaan menjadi salah satu penyelamat di saat perekonomian di perkotaan terganggu.
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk melakukan transformasi ekonomi di desa. Di masa pandemi, ekonomi pedesaan menjadi salah satu penyelamat di saat perekonomian di perkotaan terganggu.
Demikian disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Sertifikat Badan Hukum BUM Desa dan Rakornas BUM Desa 2021 di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin, 20 Desember 2021.
Presiden juga mengajak masyarakat untuk membangun dan menjadikan desa sebagai basis kegiatan ekonomi yang produktif. Kepala Negara menegaskan agar BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat memacu pertumbuhan usaha baru yang dibutuhkan di masyarakat.
“Tugas-tugas itu yang kita inginkan, bukan mematikan yang sudah ada, berorientasi pada pembentukan usaha baru yang belum ada tapi dibutuhkan masyarakat, bagaimana men-
Di samping itu, Kepala Negara meminta agar BUM Desa dapat mengonsolidasikan usaha rakyat untuk memudahkan pasokan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, Presiden juga meminta agar perusahaan swasta maupun BUMN dapat melibatkan BUM Desa dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
“Hasil-hasil perkebunan yang gede-gede rakyat hanya menonton, melihat tambang diambil keluar dari daerah, keluar dari desa, rakyat hanya menonton saja, libatkan. Nanti akan saya sampaikan secara tegas melibatkan BUM Desa, BUM Desa Bersama dalam kegiatan-kegiatan mereka,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta agar BUM Desa dapat mengembangkan hasil produksi pertanian dan hortikultura ke pasar internasional. Sebagai contoh, sebuah desa di Kalimantan Timur telah mengekspor lidi dari kelapa sawit dan nipah, serta arang kayu halaban.
“Ini bagus sekali bisa melompat. Kalau ini namanya melompat karena tidak hanya berjualan di desa itu tidak berjualan untuk domestik tetapi sudah bisa masuk ke pasar ekspor dan sekarang ini peluang-peluang seperti itu sangat banyak sekali,” tutur Kepala Negara.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp400,1 triliun sejak tahun 2015 hingga saat ini. Presiden mengingatkan agar penyaluran tersebut dapat dikelola dengan bijak dan tepat sasaran.
“Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya sangat besar sekali, sekali lagi Rp400,1 triliun itu duit gede sekali. Begitu salah sasaran, begitu tata kelolanya tidak baik bisa lari kemana-mana. Ini perlu saya ingatkan,” tegasnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (***)
(BPMI Setpres)
