Berita

Presiden Jokowi harapkan kontribusi B20 percepat transformasi energi

Published

3 years ago

28 January, 2022

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka pertemuan pendahuluan B20 atau B20 Inception Meeting yang digelar secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/1/2022). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas/aa.

Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sebesar 418 gigawatt, baik yang bersumber dari air, panas bumi, angin, maupun matahari.

Jakarta, goindonesia.co – Presiden RI Joko Widodo secara resmi membuka pertemuan pendahuluan B20 atau B20 Inception Meeting secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengharapkan kontribusi B20 untuk mempercepat transformasi energi yang juga merupakan salah satu fokus utama Presidensi G20 Indonesia.

“Kami mengharapkan kontribusi B20 untuk mempercepat transformasi energi yang mulus, tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat kecil,” ujar Presiden dalam keterangan tertulisnya.

Solusi global dalam hal pendanaan dan kemitraan, kata Presiden, merupakan agenda yang harus menjadi perhatian utama, termasuk alih teknologi untuk mendorong produksi berbasis ekonomi hijau.

“Kita mengundang investasi yang bisa mendorong nilai tambah yang saling menguntungkan,” kata Presiden.

Kepala Negara menjelaskan bahwa Presidensi G20 Indonesia mengajak G20 dan B20 untuk berkolaborasi menciptakan terobosan-terobosan dan aksi nyata untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi global. Sejalan dengan fokus utama Presidensi G20 Indonesia, lanjutnya, ada tiga hal peluang utama yang harus dimanfaatkan.

“Pertama adalah transisi menuju green economy. digital economyyang makin pesat, dan ketiga, perbaikan arsitektur kesehatan global yang lebih responsif dalam menghadapi pandemi global,” ungkapnya.

Menurut Presiden Jokowi, transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab besar sekaligus memberikan peluang besar. Potensi di sektor energi terbarukan harus diikuti dengan skenario dan peta jalan yang jelas, termasuk pendanaan dan investasi.

“Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sebesar 418 gigawatt, baik yang bersumber dari air, panas bumi, angin, maupun matahari,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya mineral logam untuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia kaya akan nikel, bauksit, timah, dan tembaga dan memastikan akan menyuplai cukup bahan-bahan tersebut untuk kebutuhan dunia.

“Namun, bukan dalam bentuk bahan mentah, melainkan dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi yang bernilai tambah tinggi,” katanya.

Presiden menyampaikan hilirisasi nikel sejak 2015 sudah memberikan dampak, tidak hanya dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dari sisi ekspor maupun neraca perdagangan Indonesia. Nilai ekspor Indonesia sebesar 230 miliar dolar AS, dalam hal ini besi baja berperan sangat besar peningkatannya.

Ekspor besi baja pada tahun 2021 mencapai 20,9 miliar dolar AS meningkat dari sebelumnya hanya 1,1 miliar dolar AS pada tahun 2014.

Pada tahun ini, Presiden Jokowi memperkirakan nilai ekspornya dapat mencapai 28 miliar sampai dengan 30 miliar dolar AS.

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang mekanisme transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan juga akan menjamin kepastian investasi.

Presiden menyebutkan di Jawa dan Sumatra, pemerintah mendorong “pensiun dini” PLTU ke energi baru terbarukan seperti geotermal dan solar panel.

“Kita akan membuka partisipasi di sektor swasta untuk berinvestasi di transisi energi ini. Saat ini ada 5.5 gigawatt PLTU yang siap untuk program early retirement ini,” katanya.

Di samping itu, kata Presiden, dekarbonisasi di sektor transportasi juga menjadi perhatian serius Indonesia. Elektrifikasi secara besar-besaran di sektor transportasi dimulai dengan pembangunan mass urban transport seperti Lintas Rel Terpadu (LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT) di Jakarta, serta mendorong investasi untuk pabrik mobil listrik.

Untuk diketahui, B20 atau Business 20 merupakan forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global. Dengan rata-rata 1.000 delegasi dari negara-negara G20, termasuk eksekutif puncak dari perusahaan multinasional terkemuka, B20 mencakup sekitar 2.000 peserta yang mewakili lebih dari 6,5 juta bisnis.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, antara lain Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid.

Berita

Panglima TNI Hadiri Rakor Tingkat Menteri Dipimpin Menko PMK

Published

7 hours ago

23 November, 2024

goindonesia1

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rakor Tingkat Menteri di Jakarta (Foto : @tni.mil.id)

Jakarta, goindonesia.co – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Kordinasi (Rakor) Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Pratikno, bertempat di ruang Rapat Kemenko PMK RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Pada rapat tersebut membahas tentang kesiapan menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024-2025) serta puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024 dan puncak arus balik 2 Januari 2025. Selain itu dalam rapat juga dibahas bagaimana mengelola dan mengantisipasi terkait adanya beberapa hari yang kejepit pada libur Nataru.

Turut hadir pada rapat tersebut diantaranya Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Pirwagandhi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo serta perwakilan Menteri dan Lembaga lainnya.(***)

*PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Berita

Jelang Pilkada 2024, MUI Ingatkan Umat Islam Memilih Pemimpin Hukumnya Wajib

Published

9 hours ago

23 November, 2024

goindonesia1

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia pada 27 November 2024. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib.

“Memilih pemimpin (nashu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan (imamah) dan pemerintahan (imarah) dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama,” kata MUI dalam Tausiyah Kebangsaan yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan pada Kamis, 21/11/2024).

Oleh karena itu, MUI menekankan, keterlibatan umat Islam dalam pemilihan kepala daerah hukumnya wajib. Selain itu, MUI juga memberikan himbauan kepada umat Islam dalam keterlibatan tersebut untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ketentuan, sebagaimana berikut.

Pertama, pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah Subhanu wa Ta’ala, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas.

Kedua, bebas dari suap (risywah), politik uang (money politik), kecurangan (khida’), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar’i.

Dalam menggunakan hak pilihnya, MUI menyampaikan, umat Islam wajib menentukan calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi mungkar.

Dengan memilih calon pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif, dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, serta kemaslahatan bangsa.

“Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram,” tegasnya. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Berita

Sejalan Visi Presiden, Balai Kemenperin Ciptakan Inovasi Pendukung Industri Hijau

Published

16 hours ago

22 November, 2024

goindonesia1

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian berkomitmen mengakselerasi penerapan industri hijau untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, industri perlu memanfaatkan inovasi teknologi dan sumber daya nasional secara optimal, sehingga dapat berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan.

“Dengan fokus pada sasaran tersebut, diharapkan terciptanya pengembangan ekosistem yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi Bapak Presiden, yakni pentingnya mewujudkan swasembada energi sebagai langkah strategis untuk memastikan kedaulatan bangsa dan keberlanjutan pembangunan ekonomi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/11).

Sejalan upaya itu, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan MoU ini guna menjaga sinergi dan objektivitas pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di sektor industri sehingga mendorong daya saing industri nasional.

“Unit pelayanan teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus senantiasa memberikan kontribusi nyata dalam menguatkan industri hijau dan mengoptimalkan jasa layanan industri serta sumber daya yang telah dimiliki,” ungkap Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi pada kegiatan Knowledge Hub Electricity Connect 2024 di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Industri Hijau BSKJI Kemenperin, Apit Pria Nugraha menyampaikan, pentingnya sektor manufaktur memegang prinsip industri hijau yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas sumber daya, fungsi lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Implementasi prinsip industri hijau oleh industri mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH) yang berlaku dengan perolehan sertifikasi dapat diproses di UPT BSKJI,” tutur Apit.

Menanggapi peluang tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang sebagai salah satu UPT BSKJI berkomitmen memperluas akses pasar jasa layanan yang dimiliki sehingga semakin dikenal dan berkontribusi dalam memajukan industri berkelanjutan.

“BBSPJPPI terus mengembangkan inovasi layanan, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, memastikan standar kualitas layanan tetap terjaga, dan memasuki potensi pasar luas dengan mengikuti beragam aktivitas promosi efektif,” papar Kepala BBSPJPPI, Sidik Herman.

Dalam rangkaian ajang Electricity Connect 2024 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada tanggal 20-22 November 2024, BBSPJPPI turut serta sebagai exhibitor pada booth B-34. BBSPJPPI berkesempatan membuka diri kepada pengunjung dan exhibitor lainnya dengan konsep booth yang berfokus pada layanan utama dan menjadi kebutuhan sektor industri yang bergerak di bidang energi.

Adapun beragam layanan jasa yang ditawarkan BBSPJPPI, antara lain adalah audit Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sertifikasi Industri Hijau, Pengujian, Kalibrasi, Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri, Konsultansi, serta penjualan produk Adaptive Monitoring Systems (AiMS).

“Menjadi exhibitor pada berbagai ajang pameran bergengsi seperti Electricity Connect 2024 ini adalah langkah strategis dalam membuka akses potensi pasar jasa layanan yang lebih besar dan diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk menampilkan keunggulan dan melejitkan kontribusi BBSPJPPI kepada industri,” pungkas Sidik. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin