Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Tahun 2022 yang digelar di Gedung A.A. Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu, 21 Desember 2022. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.
Presiden meminta agar dana BPDLH diprioritaskan pada satu kegiatan yaitu pengelolaan sampah karena hingga saat ini belum ada daerah di Tanah Air yang berhasil dalam hal itu.
Jakarta, goindonesia.co -Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Tahun 2022 yang digelar di Gedung A.A. Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu, 21 Desember 2022. Dalam sambutannya, Kepala Negara mendorong agar anggaran yang ada pada BPDLH difokuskan pada kegiatan-kegiatan nyata yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
“Jangan sampai semuanya nanti anggaran ini diecer-ecer ke mana-mana akhirnya tidak kelihatan dan tidak memberikan dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, banyak aktivitas lingkungan hidup yang harus dikerjakan, mulai dari urusan sampah, konservasi fauna, konservasi flora, rehabilitasi hutan mangrove, rehabilitasi hutan hujan tropis, hingga rehabilitasi lahan gambut. Untuk itu, Presiden meminta agar dana BPDLH diprioritaskan pada satu kegiatan yaitu pengelolaan sampah karena hingga saat ini belum ada daerah di Tanah Air yang berhasil dalam hal itu.
“Coba saya minta gubernur sudah ada yang beres belum urusan sampah? Ada yang tunjuk jari? Belum. Ada yang tunjuk jari, besok langsung saya cek ke lapangan. Belum ada, karena saya tahu belum ada,” tutur Presiden.
Selain pengelolaan sampah, Presiden juga mendorong agar dana yang ada di BPDLH dimanfaatkan untuk pengelolaan lahan mangrove yang dinilai mampu melakukan reduksi 8 hingga 12 kali lipat dari hutan biasa. “Sudah konsentrasi di situ karena banyak lahan mangrove kita yang memang harus kita perbaiki, konsentrasi di situ,” ucap Presiden.
Dalam pengelolaan lahan mangrove pun, Presiden meminta agar disiapkan secara matang, mulai dari pembibitan hingga penanamannya. Presiden ingin agar pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam hal pengelolaan lahan mangrove.
“Saya kira kerja sama seperti itu yang kita inginkan, konkret, nyata, bisa dikalkulasi, bisa dilihat, bisa dihitung. Kalau ndak, lupakan,” ujar Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Selain itu, turut hadir pula dalam acara tersebut adalah Duta Besar Norwegia untuk Republik Indonesia Rut Kruger Giverin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono.
(BPMI Setpres)
