Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023 yang diselenggarakan di Jakarta International Expo, Jakarta, pada Kamis, 2 Maret 2023. Foto: BPMI Setpres/Rusman
Jakarta, goindonesia.co – Saat ini dunia menghadapi perubahan iklim yang menyebabkan frekuensi bencana alam naik drastis secara global, termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa frekuensi bencana alam di Tanah Air naik 81 persen dari tahun 2010.
“Kita ini tidak hanya urusan banjir, tidak hanya urusan gunung berapi yang meletus, bukan hanya urusan tanah longsor, yang lebih sering adalah gempa bumi dan bencana alam maupun non-alam lainnya yang kita hadapi,” ucap Presiden dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023 yang diselenggarakan di Jakarta International Expo, Jakarta, pada Kamis, 2 Maret 2023.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa siaga dan waspada menjadi kunci yang harus dipersiapkan dan dikelola dengan baik, utamanya dalam tahap prabencana. Menurut Presiden, edukasi dan pelatihan kepada masyarakat menjadi langkah antisipasi yang harus menjadi prioritas.
“Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi itu harus menjadi prioritas untuk meminimalisasi korban maupun kerugian,” tambahnya.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya menyiapkan skenario secara detail apabila terjadi bencana. “Kalau pas terjadi misalnya gunung berapi larinya ke mana, kalau pas ada gempa bumi larinya ke mana, seperti ini secara detail yang sering kita abai. Pas ada bencana kita pontang-panting, begitu sudah rampung ya rampung,” lanjutnya.
Selanjutnya, terkait dengan tata ruang dan konstruksi, Presiden meminta pemerintah daerah kembali memperhatikan konstruksi bangunan, utamanya di daerah-daerah yang rawan terjadi bencana. Kepala Negara juga meminta agar daerah mulai menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan konstruksi bangunan antigempa.
“Bukan hanya bangunan yang bertingkat, tetapi bangunan yang tidak bertingkat pun harus diwajibkan dan mulai diarahkan terutama di daerah-daerah yang rawan gempa itu agar menggunakan kontruksi yang antigempa,” kata Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (***)
(BPMI Setpres)
