Berita

Perpusnas Gandeng FPSMI Lanjut Bahas DIM

Published

1 year ago

15 August, 2023

Perpusnas bersama FPSMI melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan di Hotel Lumire (Foto : @www.perpusnas.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat bersama Pengurus Forum Perpustakaan Sekolah dan Madrasah Indonesia (FPSMI) kembali melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan di Hotel Lumire, Selasa (15/8/2023).

Kegiatan ini menghadirkan 19 (sembilan belas) orang pengurus forum yang berasal dari berbagai sekolah di Indonesia diantaranya dari SMP Katolik Mayella Poigar, Minahasa Selatan, SMA Negeri 10 Kota Ternate, Maluku Utara, SMA Negeri 1 Ciamis, SMP Budi Mulia Utama, SMA Negeri 3 Jakarta, SMA Negeri 1 Kabila, Gorontalo, SMA Negeri 1 Bae, Kabupaten Kudus, MAN 18 Jakarta Timur, SMA Islamic Centre Kota Tangerang, dan lainnya.

Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpusnas, Sri Marganingsih mengatakan perkembangan zaman yang luar biasa terutama pada bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) memaksa penyelenggaraan perpustakaan untuk melakukan penyesuaian.

“Diadakannya kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan dari bapak/ibu mengenai implementasi UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan selama 16 tahun belakangan. Kira-kira kendala dan harapannya apa dalam mengelola perpustakaan sekolah,” ucapnya.

Wanita yang akrab dipanggil Marga ini juga menyampaikan bahwa seluruh masukan yang diterima kelak akan dipilah, dirumuskan, dan dikelompokan sesuai dengan masing-masing jenis perpustakaan yang dikelola.

Pada sesi diskusi perwakilan dari SMP Katolik Mayella Poigar, Minahasa Selatan, Fientje Watak membeberkan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 5% untuk mengelola perpustakaan sekolah pada kenyataannya di lapangan belum terlaksana dengan baik. Padahal menurutnya, perpustakaan sekolah merupakan jantung belajar siswa, guru, bahkan masyarakat sekitar.

“Perpustakaan sekolah harus dijadikan sebagai point central belajar anak-anak, untuk itu pemanfaatan dana BOS dalam pengadaan buku baru yang sesuai dan variatif sangat dibutuhkan karena sekarang yang banyak adalah buku terbitan lama dan buku-buku paket,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, hadir dari SMK Negeri 40 Jakarta Timur, Sumarsono, menambahkan sejatinya dana BOS dapat dimanfaatkan selain untuk pengadaan buku ialah untuk pembayaran honor pustakawan, diklat pustakawan, dan pengembangan buku.

Dia mengaku prihatin dengan keadaan pustakawan di sekolah karena banyak pihak sekolah baik di negeri maupun swasta tahu mengenai pemanfaatan dana BOS tersebut namun terkesan acuh. Baginya, pustakawan sekolah mampu mengembangkan perpustakaan apabila dibekali dengan diklat yang dibutuhkan.

“Banyak yang sebenarnya tahu, namun mereka tidak mau tahu soal dana BOS itu. Perpustakaan yang ada di sekolah saat ini stagnan padahal harusnya ada perubahan apabila pengelolanya mendapatkan diklat yang sesuai. Alasan kenapa sekolah tidak mengadakan diklat untuk pustakawannya karena takut mereka pindah ke sekolah lain. Menurut saya tidak seperti itu, karena kalau mereka diberi diklat pasti mereka jadi lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan layanan perpustakaan kepada pemustakanya. Terlebih kalau honor mereka ditambah, tentunya mereka akan lebih setia untuk mengabdi,” terangnya.

Sementara itu dari SMA Negeri 1 Ciamis, Neni Sumarni membagikan pengalamannya bahwa kepala perpustakaan di sekolahnya belum pernah berasal dari pustakawan, selalu dari guru. Hal ini terjadi untuk mengisi kekurangan jam kerja guna mendapatkan sertifikasi.

“Mohon diluruskan kembali bahwa seorang kepala perpustakaan harus memiliki kualifikasi karena dibutuhkan ilmu yg mumpuni dengan tanggung jawab besar untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan baik bagi siswa dan masyarakat sekitar. Standar nasional perpustakaan harus diselaraskan dengan UU pendidikan agar tidak seperti lelang jabatan,” pungkasnya. (***)

*@www.perpusnas.go.id

Berita

Gandeng Baznas dan Indomaret, IDF MUI Salurkan Bantuan Ruang Kelas Hingga Modal Usaha

Published

4 days ago

13 December, 2024

goindonesia1

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Indomaret menyalurkan bantuan pembangunan ruang kelas, beasiswa, dan modal usaha di YPP Imani di Majalengka, Jawa Barat (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Islamic Dakwah Fund Majelis Ulama Indonesia (IDF-MUI) bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Indomaret menyalurkan bantuan pembangunan ruang kelas, beasiswa, dan modal usaha.

Bantuan ini diserahkan langsung oleh Marketing Communication Sr. Manager Bambang Trijanto, Ketua IDF MUI KH Misbahul Ulum, dan Kepala Divisi Penyaluran UPZ dan CSR Baznas RI Ajat Sudrajat.

Bantuan tersebut merupakan program pendidikan dan ekonomi dari sedekah peduli kemanusiaan Indomaret yang akan disalurkan di beberapa titik di Indonesia.

Ketua IDF-MUI KH Misbahul Ulum menyampaikan, pada tahap pertama akan disalurkan 77 beasiswa, modal usaha untuk 25 UMKM, dan pembangunan ruang kelas untuk dua lembaga pendidikan.

Ulama yang akrab disapa Kiai Misbah ini menambahkan, secara simbolis, bantuan tersebut diberikan di Yayasan Pendidikan dan Pengembangan (YPP) Imani di Majalengka, Jawa Barat, pada Senin (9/12/2024).

Kiai Misbah mengungkapkan, penyaluran bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

Lebih lanjut, Kiai Misbah menyampaikan rasa syukurnya atas kerja sama IDF MUI bersama Baznas dan Indomaret yang telah dilakukan beberapa kali.

“Baznas dan IDF MUI hanya ingin menunjukkan bahwa sekecil apapun yang bisa kita perbuat, termasuk menyalurkan uang receh Rp 100-Rp 200 bapak ibu belanja di Indomaret itu disalurkan termasuk di dalam pembangunan Yayasan YPP Imani,” ungkapnya.

Bendahara Umum MUI ini menyampaikan, bantuan tersebut diberikan dari donasi pelanggan Indomaret untuk disalurkan kepada masyarakat melalui IDF MUI dan Baznas.

Kiai Misbah menyebut, penyerahan bantuan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara perusahaan, lembaga filantropi, dan masyarakat dapat membawa dampak positif dalam pembangunan sosial.

Kiai Misbah menyampaikan terima kasih kepada Baznas dan PT Indomarko Prisma Tama (Indomaret) atas kerja sama yang telah dilakukan ini. Selain itu, Kiai Misbah juga menyampaikan terima kasih kepada PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi yang telah menyampatkan waktunya untuk hadir menyaksikan bantuan ini.

“Dalam kesempatan ini kami mewakili IDF MUI mengucapkan terima kasih kepada PT Indomarko Prisma Tama atas kerja samanya. Kemudiaan kepada Baznas dan tak lupa kepada Bapak PJ Bupati beserta jajaran, dan Wakil Ketua DPRD yang menyempatkan waktunya,” kata Kiai Misbah. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Berita

Wamenaker Immanuel Dukung Buruh Mengecam Kekerasan Seksual

Published

5 days ago

11 December, 2024

goindonesia1

Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan ketika menerima ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), di Gedung Kemnaker, Jakarta (Foto : @kemnaker.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mendukung buruh dalam mengecam kekerasan seksual di tempat kerja. Pemerintah tidak akan pernah abai.

“Pemerintah tegas menolak kekerasan seksual. Bukan hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada laki-laki,” katanya, ketika menerima ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Selasa10 Desember 2024.

Immanuel mantan aktivis 1998, menegaskan, buruh jangan gentar dalam memperjuangkan hak. Sebelum mencapai tujuan, jangan berhenti berjuang.

“Tentu saja pemerintah mendukung Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 190, yang menolak kekerasan seksual di tempat kerja. Oleh karena itu kawan-kawan jangan takut memperjuangkan hal ini,” tandasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) GSBI, Emilia Yanti MD Siahaan, sebelumnya mengatakan, pemerintah harus segera meratifikasi Konvensi ILO 190. Hal ini juga menyangkut hak asasi manusia (HAM), maka buruh meminta pemerintah lebih peduli.

GSBI merupakan gabungan 13 serikat pekerja, antara lain buruh tambang, perkebunan, metal, elektronik, makanan dan minuman, pembangkit listrik, garmen, tekstil dan sepatu.

Seperti diketahui, Konvensi ILO atau KILO 190 ini disahkan 2019, menekankan penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Indonesia termasuk negara yang menyetujui konvensi ini saat sidang ILO, tetapi sampai saat ini belum melakukan ratifikasi.

Wamen Immanuel mengatakan, kekerasan seksual di tempat kerja dan di mana pun, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. “Ini bukan hanya menyangkut nasib kawan-kawan sekalian, tetapi menyangkut semua orang, termasuk anak-anak saya,” ujar Immanuel.

Ia meminta agar perjuangan buruh jangan hanya berhenti dengan unjuk rasa. Buruh jangan sangsi, pemerintah selalu memihak buruh. Pemerintah anti terhadap kekerasan seksual, dan anti terhadap perusahaan yang tidak memberi hak buruh sesuai aturan. (***)

*Biro Humas Kemnaker

Berita

67 Tahun Energi Pertamina untuk Masyarakat Indonesia

Published

5 days ago

11 December, 2024

goindonesia1

Infografis 67 tahun Pertamina (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Pertamina (Persero) terus berkomitmen memberikan manfaat kepada masyarakat, lingkungan dan ekonomi. Di antaranya, kebermanfaatan energi untuk pangan sehat dan berkelanjutan, UMKM, transisi energi bersih, hingga Desa Energi Berdikari melalui Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL).

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina terus melakukan akselerasi untuk mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs).

Dalam menjalankan operasional bisnisnya, Pertamina menjaga keseimbangan kebermanfaatan masyarakat dan lingkungan. “Dukungan terhadap pangan sehat, Pertamina akselerasi program ketahanan pangan. Pertamina juga melakukan penanaman lebih dari 8 juta mangrove dan pohon produktif, dan mampu memproduksi 15.762,6 ton produksi pangan per tahun,” terang Fadjar.

Dukungan lainnya, Fadjar mengatakan, Pertamina juga berikan edukasi hingga menjangkau 35 ribu peserta melalui Program Sehat Anak Tercinta dan Ibu (Sehati), serta penanganan gizi kepada 18 ribu bayi.

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, Pertamina juga melakukan pemberdayaan untuk memajukan UMKM, yakni dengan membuka jalan bagi 73 ribu UMKM untuk mengakses permodalan yang berdampak terbukanya 36 ribu lapangan kerja baru. “Pendapatan UMKM pun meningkat dengan nilai mencapai Rp24 miliar per tahun,” jelas Fadjar.

Selain itu, Pertamina juga telah memberdayakan 22 ribu UMKM Perempuan di mana sebanyak 2.500 UMKM telah berhasil naik kelas melalui UMK Academy dan Rumah BUMN Pertamina.

“Usaha Sahabat Difabel juga menjadi perhatian Pertamina. Sebanyak 2.900 Sahabat Difabel usahanya telah meningkat dengan nilai ekonomi mencapai Rp1,9 miliar,” terang Fadjar.

Di sisi lain, Pertamina terus memperluas pemanfaatan energi bersih berbasis desa yang saat ini telah menjangkau 125 desa. Setiap tahun telah berhasil memproduksi energi bersih sebanyak 537.716 kWh dari solar PV, mikro hidro dan hybrid power. Sedangkan dari biogas setiap tahunnya menghasilkan energi bersih sebanyak 846.180 m3.

“Setiap tahun Pertamina telah berhasil mengurangi lebih dari 950 ribu ton C02 emisi karbon sehingga mendukung target pemerintah mencapai NZE pada tahun 2060,” imbuh Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)