Menkominfo Johnny G Plate (Foto : Istimewa)
Jakarta, goindonesia.co : Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengatakan bocornya data Menkominfo Johnny Plate tak terlepas dari konsekuensi sebagai pejabat publik.
Dijelaskan Ali, perlu ada perbaikan sistem perlindungan data pribadi untuk meminimalkan pembobolan data oleh hacker.
“Tentunya konsekuensi dari pejabat publik seperti Pak Johnny Plate pasti akan menjadi sasaran. Hal yang terjadi sekarang kalau kita sadari maka harus maka ini harus dilakukan perbaikan secara optimal,” katanya melalui siaran Persnya Minggu (11/9/2022).
Ali menilai perlunya peningkatan perkembangan perlindungan data oleh tiap-tiap instansi terkait.
Tak hanya Kominfo yang dipegang oleh Johnny G Plate, Ali menyinggung Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang seharusnya bisa bekerja sama untuk memperkuat sistem IT pemerintahan.
” Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab, apakah kemudian itu tanggung jawab dari kementerian yang dipimpin oleh Pak Johnny Plate. Atau ada badan lain yang bertanggungjawab seperti Badan Siber dan lain-lain,” katanya.
Ini juga menyangkut wibawa negara dan bangsa. Sehingga siapa pun yang bertanggungjawab yang dirugikan adalah orang Indonesia.
Ketua DPP NasDem Willy Aditya meyakini tak akan sulit bagi aparat untuk mengidentifikasi sosok di balik topeng hacker Bjorka.
Menurut Willy, gaya bahasa yang dituturkan Bjorka ke publik terlihat seperti gaya bahasa dalam negeri.
“Saya yakin bahwa tidak akan sulit bagi aparat hukum kita untuk mengidentifikasi dan menemukan siapa di balik akun Bjorka yang telah melanggar UU ITE dengan meretas perangkat atau sistem di mana terkumpul data pribadi. Kita tunggu saja tanggal mainnya,” kata Willy.
“Walaupun Bjorka berlindung di balik ‘sumbangsih buat kawannya di Warsawa’ kita tahu pelaku ini gaya bahasanya adalah gaya bahasa dalam negeri. Mudah sekali aparat menemukannya jika memang dirasa meresahkan dan dianggap perlu,” lanjutnya.
Willy menilai hacker Bjorka menghendaki badan perlindungan data pribadi ada di tangan korporasi atau pihak lain yang berada di luar hukum. Willy menolak hal tersebut.
“Kalau diperhatikan dari cuitannya, Bjorka ini ingin agar agensi perlindungan data pribadi berada di tangan korporasi atau aktor lain yang berada di luar hukum. Itu tentu tidak bisa kita amini ,” kata Willy.
Sepertinya sistem kembali pada masa gelap di mana kepala manusia bergantung pada manusia lainnya.
“Bukan pada hukum. Kita akan lawan itu bersama-sama. Tidak boleh ada manusia yang kebal di luar hukum,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.
Willy lalu menyinggung proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang masih berlangsung di parlemen.
Menurutnya, catatan dari hacker Bjorka bisa dipertimbangkan soal lembaga yang tepat untuk memegang wewenang terkait perlindungan data pribadi warga.
“RUU PDP saat ini memang masih akan dibahas bersama pemerintah dan DPR, catatan dari Bjorka boleh jadi bisa menjadi pertimbangan tentang lembaga yang tepat dalam pelindungan data pribadi nantinya,” katanya.
Willy pun mengingatkan berbagai pihak yang meminta dan mengumpulkan data pribadi warga agar bersungguh-sungguh dalam membangun sistem perlindungan data.
“Permasalahan Bjorka harusnya juga menjadi concern semua pihak yang dengan sadar meminta dan mengumpulkan data pribadi warga negara,” katanya. (***)
