Berita

Perkuat Kerja Sama Hilirisasi dan Industri Hijau, Sekjen Kemenperin Sambut Kunjungan Wakil Menteri Industri dan Teknologi Informasi RRT

Published

1 month ago

27 September, 2024

Pertemuan antara Sekjen Kemenperin dengan Wakil Menteri Industri dan Teknologi Informasi RRT, Wang Jiangping di kantor Kementerian Perindustrian (Foto : @www.kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian mendorong kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan hilirisasi dan perwujudan industri hijau di Indonesia. Selain itu, Kemenperin juga mengusulkan kerja sama dengan Tiongkok pada industri photovoltaic, serta bersama-sama menyusun kembali tata kelola industri smelter yang sebagian dibangun oleh perusahaan-perusahaan asal Tiongkok.

Beberapa isu tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko SA Cahyanto pada pertemuan dengan Vice Minister of Industry and Information Technology (Wakil Menteri Industri dan Teknologi Informasi) RRT Wang Jiangping di kantor Kementerian Perindustrian, Rabu (25/9).

“Kami mengharapkan kunjungan Wakil Menteri Industri dan Teknologi Informasi RRT kali ini akan meningkatkan dan memperkuat hubungan yang sudah terjalin baik antara kedua negara, khususnya dalam memperkuat kerja sama sektor industri,” kata Eko dalam kesempatan tersebut.

Terkait hilirisasi industri, saat ini terdapat enam mineral yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia, yaitu Molibdenum, Antimon, Kromium, Kobalt, Lithium, dan Logam Tanah Jarang. Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan sesuai dengan pengaturan pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan peraturan turunan lainnya dalam rangka implementasi Roadmap Hilirisasi Mineral Logam.

Hilirisasi mineral tidak lepas dari upaya penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan. Indonesia telah memiliki standar industri hijau dengan tiga pilar industrialisasi hijau, meliputi peningkatan struktur industri yang berkesinambungan, peningkatan efisiensi energi di semua tahap produksi, dan promosi transisi energi dan ekonomi sirkular. “Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Tiongkok dalam rangka mewujudkan industri hijau, khususnya pada sektor industri baja,” jelas Sekjen.

Kemenperin juga menyampaikan keinginan kerja sama di bidang photovoltaic, dengan mempertimbangkan kemajuan energi baru terbarukan yang dimiliki Tiongkok, serta untuk mewujudkan komitmen atas pengurangan emisi menjadi misi bersama negara-negara di dunia. Untuk meningkatkan kedalaman industri produk photovoltaic untuk Indonesia, pihak Indonesia mengundang industri pengolahan silika dan komponen photovoltaic Tiongkok berinvestasi di Indonesia.

Sekjen Kemenperin juga menyampaikan bahwa pihaknya menaruh perhatian besar terhadap tata kelola industri smelter yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asal Tiongkok, yang banyak membangun kawasan industri dan smelter khususnya nikel di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Kemenperin memandang perlunya reformasi tata kelola, di antaranya melalui pembinaan dan pengawasan intens terhadap kawasan industri dan industri smelter. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan industri sesuai standar yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Pertemuan antara Sekjen Kemenperin dengan Wakil Menteri Industri dan Teknologi Informasi RRT merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Industri dan Teknologi Informasi RRT Mr. Jin Zhuanglong di Beijing, Juni lalu. Pada pertemuan tersebut, Menperin menyampaikan situasi bisnis di Indonesia, yang sangat strategis bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk menjalankan aktivitas industrinya.

Dalam pertemuan hari ini, kedua pihak kembali membahas kerja sama antara Kemenperin dengan MIIT RRT yang saat ini tengah dalam pembahasan untuk dua Nota Kesepahaman. Penandatanganan MoU antara Kementerian Perindustrian RI dan MIIT RRT tentang Kerja Sama Sektor Industri telah dilaksanakan pada saat perhelatan KTT ASEAN di Jakarta, September 2023 lalu.

Pertemuan juga membahas isu peningkatan cakupan ASEAN-China Free Trade Agreement untuk memastikan inklusivitas, modern, komprehensif, dan saling menguntungkan kedua belah pihak. TIongkok diharapkan dapat memberikan dukungan pada keberhasilan negosiasi peningkatan cakupan kerja sama tadi. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Berita

Presiden Prabowo Gelar Rapat Internal Bahas Kemandirian Energi dan Subsidi Tepat Sasaran

Published

16 hours ago

31 October, 2024

goindonesia1

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers kepada awak media di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat internal di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024, yang membahas langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong kemandirian energi nasional dan memastikan subsidi energi yang tepat sasaran. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, fokus utama diskusi adalah meningkatkan lifting minyak dalam negeri yang saat ini tersebar di 301 wilayah kerja.

“Kita tahu bahwa cadangan minyak kita yang sudah ada itu sudah sekitar 301 wilayah kerja tapi sampai sekarang belum Plan of Development (POD), ini akan kita lakukan,” ujar Bahlil dalam keterangannya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Bahlil juga menekankan pentingnya program revitalisasi 4.500 sumur minyak idle well, yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo guna mencapai kemandirian energi. Sebagai upaya percepatan di lapangan, Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan, Aris Marsudiyanto, turut diminta untuk berperan aktif dalam mengatasi hambatan-hambatan teknis yang ada.

“Saya minta bantu dari Pak Aris sebagai Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan untuk bagaimana melakukan percepatan-percepatan di lapangan kalau ada kendala,” ungkap Bahlil.

Selain itu, rapat ini juga membahas upaya optimalisasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Menteri ESDM, yang ditunjuk sebagai ketua tim dalam penggodokan kebijakan ini, menjelaskan bahwa formulasi untuk subsidi energi yang lebih efisien tengah dirancang.

“Datanya harus sama, harus tepat sasaran, jangan yang kita kasih subsidi yang tidak tepat sasaran,” ucap Bahlil.

Pihaknya juga akan memastikan bahwa tim yang ditunjuk akan segera menyelesaikan tugas ini untuk dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan. “Nanti keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja selesai, kami akan lapor kepada Bapak Presiden,” tutur Bahlil. (***)

*(BPMI Setpres)

Berita

Silaturahim ke MUI, BPH Sebut Penyelenggaraan Haji 2025 Masih di Bawah Kemenag

Published

19 hours ago

31 October, 2024

goindonesia1

Kepala Badan Penyelenggara Haji , KH Moch Irfan Yusuf (Gus Irfan) (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Badan Penyelenggara Haji (BPH) Indonesia kunjungi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah resmi dilantik oleh Pesiden Parabowo Subianto pada 22 Oktober 2024 lalu di Istana Negara.

Agenda Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), KH Moch Irfan Yusuf (Gus Irfan) dan Wakil Kepala Badan penyelenggara Haji, Dr Dahnil Anzar Simanjutak.

“Siang ini kami mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahim dengan sesepuh kami yang juga orang tua kami di MUI. Kami mendapatkan banyak masukan dan juga bimbingan dari beliau-beliau, yang insyaallah akan memberikan manfaat untuk pelaksanaan ibadah haji umat muslim di Indonesia yang lebih baik,” ujar Gus Irfan, Rabu (30/10/24).

Dalam kunjungan tersebut Gus Irfan juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu payung hukum untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan penyelenggara Haji (BPH).

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa penyelenggaraan haji pada 2025 yang akan mendatang masih dibawah Kementerian Agama.

“Penyelenggaraan haji 2025 Badan penyelenggara Haji (BPH) belum menyelenggarakan. Karena belum ada payung hukumnya,” kata dia.

“Di dalam undang-undang haji disebutkan bahwa penyelenggara haji adalah Kementerian Agama. Jadi, pada 2025 nanti penyelenggaranya masih dari Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag,” imbuhnya menjelaskan.

Sembari menunggu ketetapan payung terkait tugas dan fungsinya, Gus irfan mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kemenag dan juga pihak-pihak terkait penyelenggara haji termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan harapan dapat mengemban amanah negara dengan baik ke depannnya.

“Kita akan mengambil hal-hal yang baik dari penyelenggaraan haji sebelumnya yang dilakukan oleh kemenag dan akan berusaha menyempurnakan serta memperbaiki hal-hal yang kita anggap kurang,” tuturnya.

“Evaluasi haji dari tahun ke tahun kita lihat ada banyak peningkatan, tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada juga beberapa kekurangan, dan itulah yang nantinya akan menjadi fokus kami ke depan,” kata dia menambahkan.

Agenda kunjungan silaturahim tersebut dilaksanakan di Aula Buya Hamka Gedung MUI dan dihadiri oleh beberapa pimpinan MUI, di antaranya Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, Sekjend MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Fatwa KHAsroru Ni’am Sholeh, dan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis serta jajaran pimpinan lainnya. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Berita

Tambah 17 Wilayah, Desa Energi Berdikari Pertamina Capai 102 Desa

Published

20 hours ago

31 October, 2024

goindonesia1

Program Desa Energi Berdikari (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Pertamina (Persero) terus memperluas penggunaan energi bersih berbasis perdesaan melalui Program Desa Energi Berdikari (DEB). Hingga Oktober 2024, Pertamina telah mengoperasikan 102 Desa Energi Berdikari di seluruh Indonesia.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan hingga Oktober 2024, Pertamina telah menambah DEB di 17 desa yang tersebar di berbagai wilayah seperti Tasikmalaya (Jabar), Banten, Kamojang, Subang, Indramayu (Jabar), Bali, Jambi, Ulubelu (Lampung), Boyolali (Jateng) dan Lumut Balai (Sumatera Selatan).

“DEB yang dikembangkan Pertamina menggunakan energi bersih yang bersumber dari tenaga surya, mikrohidro, dan biogas yang memang potensinya besar sehingga bisa memberikan manfaat secara berkelanjutan,” ujar Fadjar.

Fadjar menambahkan, dalam menjalankan program DEB, Pertamina tidak hanya melakukan pemasangan infrastruktur energi bersih tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengelola energi bersih agar memberikan manfaat optimal bagi pengembangan ekonomi. Melalui edukasi ini, Pertamina berharap masyarakat bisa mandiri mengelola energinya sendiri.

“Inilah model pemberdayaan Pertamina membangun swasembada energi berbasis desa dengan masyarakat sebagai tulang punggungnya,” imbuh Fadjar.

Pertamina, imbuh Fadjar, akan terus memperluas penggunaan energi bersih berbasis desa. Pada tahun 2024, Pertamina menargetkan bisa menambah DEB di 79 wilayah. Saat ini sebagian sudah dilakukan survei dan sebagian lagi sedang proses instalasi.

Selain mendukung swasembada energi, Program DEB juga berperan penting dalam mengurangi emisi sejalan dengan target pemerintah mencapai NZE pada tahun 2060. Setiap tahun, Program DEB Pertamina berhasil menurunkan karbon emisi sebesar 729.127 ton Co2eq.

“Semakin luas penggunaan energi bersih maka akan semakin besar pengurangan emisi karbon sehingga bisa mempercepat target pemerintah dalam NZE,” tandas Fadjar.

Program DEB juga turut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya sistem off-grid di Ulubelu, Lampung yang telah berhasil dibangun dan beroperasi untuk menyalakan mesin pemanggangan kopi. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga mengurangi biaya operasional dalam produksi kopi Robusta. Keberhasilan ini menunjukkan potensi besar DEB dalam mendukung kegiatan ekonomi lokal sekaligus mendorong penggunaan energi terbarukan.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7 Energi bersih dan terjangkau, poin 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan poin 13 Penanganan perubahan iklim. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)