Ketua KPU Hasyim Asy’ari bersama Anggota Mochammad Afifudin, Idham Holik, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, dan Parsadaan Harahap melakukan audiensi dengan PP Muhammadiyah, di Jakarta, Selasa (3/1/3022) (Foto : hilvan/ed dio /humas kpu ri)
Jakarta, goindonesia.co – Tugas dan tanggung jawab KPU menyelenggarakan pemilu sangat besar. Dalam rangka sukses Pemilu 2024, KPU menyadari tidak bisa bekerja sendiri, sehingga untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih dan peserta pemilu, KPU menjalin kolaborasi dengan multipihak, agar pemilu berjalan lancar dan damai.
Oleh karena itu, KPU periode 2022-2027 telah melakukan sejumlah audiensi mulai kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintahan, seperti Presiden, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MPR, MK, MA, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan kementrian/lembaga. Pada kesempatan berikutnya, KPU melakukan audiensi dengan organisasi keagamaan.
KPU telah mengajukan permohonan audiensi ke PP Muhammadiyah, PB Nahdlatul Ulama (PBNU), KWI, PGI, Walubi, dan Matakin. Adapun organisasi yang telah memberikan respon untuk menerima audiensi KPU adalah PP Muhammdiyah dan PB Nahdlatul Ulama (NU).
Ketua KPU Hasyim Asy’ari bersama Anggota Mochammad Afifudin, Idham Holik, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, dan Parsadaan Harahap melakukan audiensi dengan PP Muhammadiyah, di Jakarta, Selasa (3/1/3022)
Ketua dan Anggota KPU diterima oleh Ketua Umum, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si, didampingi Ketua,Dr. Anwar Abbas, MM, Sekretaris Umum, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed, dan Sekretaris, M. Izzul Muslimin.
Hasyim menyampaikan, KPU memiliki tanggung jawab sangat besar dalam pemilu, sehingga harus bekerja sama dengan semua pihak termasuk organisasi keagamaan. KPU ingin Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan membantu menyampaikan pesan pemilu adalah sarana integrasi bangsa, pemilu sebagai sarana mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan, Pemilu 2024 akan terselenggara sesuai jadwal lima tahunan.
Menurut Hasyim, Muhammadiyah sebagai organisasi bahkan lahir jauh sebelum republik berdiri, dan warga Muhammadiyah juga besar dan masuk kategori pemilih, sehingga layanan KPU kepada pemilih itu akan lebih efektif, jika kemudian KPU meminta bantuan dan kerja sama dengan Muhammadiyah.
Hasyim menyampaikan terkait indikator Pemilu 2024 berjalan sesuai rencana. Pertama, Keputusan KPU Nomor 21 TAHUN 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu 2024, yakni pada Rabu 14 Februari 2024. Kedua, harus ada peserta pemilu dan pemilih. Ketiga, harus ada proses pemungutan penghitungan suara, dan tentu dukungan anggaran.
“Setidak-tidaknya, sebagaimana kita ketahui pada 14 desember 2022 lalu, sudah ada penetapan partai politik peserta Pemilu. Saat ini sedang berproses perseorangan bakal calon anggota DPD untuk menyerahkan dukungan di semua KPU provinsi untuk menjadi peserta pemilu perseorangan calon DPD. Dan, nanti bulan Mei 2023 mulai pencalonan anggota DPR RI provinsi, kabupaten/kota oleh partai politik kepada KPU sesuai dengan tingkatannya pusat, provinsi, kabupaten/kota,” jelas Hasyim.
Lanjutnya, untuk pemilih, sejak 14 Desember 2022 kegiatan untuk pemutakhiran penyusunan daftar pemilih juga sudah mulai berjalan. Kemudian, hal yang tidak kalah penting adalah anggaran pemilu untuk tahun 2023 sudah diserahkan DIPAnya oleh Presiden kepada KPU.
“Ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah kepada KPU untuk memastikan pemilu berjalan, terselenggara sesuai jadwal lima tahunan secara reguler indikatornya sangat kuat,” tutup Hasyim.
Haedar Nashir menyambut baik audiensi Ketua dan Anggota KPU. Tugas KPU menyelenggarakan pemilu adalah tugas yang mulia sekaligus berat tanggung jawabnya. Oleh karena itu, harus dipastikan sesuai komitmen, keputusan pemerintah, DPR, dan penyelenggara bahwa Pemilu 2024 akan dilaksanakan 14 Februari 2024 tanpa perubahan apapun.
“Istilah Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, Pemilu 14 Februari 2024 adalah harga mati. Berdasarkan konstitusi, KPU menjamin pemilu selain luber dan jurdil, juga dilaksanakan setiap lima tahun sekali sesuai UUD 1945. Artinya, selesai dan tidak perlu ada wacana atau opini lain,” ungkap Nashir.
Nashir berharap ada kesadaran politik kolektif bersama bahwa pemilu adalah ajang membangun persatuan dan kemajuan bangsa. Pemilu harus menjadi titik demokrasi, bukan hanya memperebutkan kursi, tetapi ada suasana aman, nyaman gembira, dan berkualitas serta bekerja sama siapa pun yang menjadi pemenangnya. “Kampanye tidak tegang, berhadap-hadapan, tetapi dinikmati sebagai sebuah kontestasi yang menggembirakan itu harus kita ciptakan bersama,” pungkasnya.
Turut hadir Deputi Eberta Kawima, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Cahyo Ariawan, serta jajaran pengurus PP Muhammadiyah.
(Sumber: humas kpu ri)
