Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 18 Juli 2023. Foto: BPMI Setpres/Kris
Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah terus berupaya mempercepat eliminasi penyakit tuberkulosis atau TBC di Tanah Air melalui berbagai langkah, mulai dari menggencarkan surveilans atau deteksi, pengobatan, hingga pemberian vaksin. Apalagi, saat ini Indonesia merupakan negara dengan pengidap TBC terbesar kedua di dunia setelah India dengan jumlah kasus diperkirakan mencapai 969 ribu.
“Di Indonesia diestimasi setiap tahun ada 969 ribu masyarakat kita yang terkena TBC dan sampai sebelum Covid paling banyak bisa teridentifikasi 545 ribuan. Jadi sisanya 400 ribu itu enggak terdeteksi, padahal ini penyakit menular, bisa menular ke mana-mana,” ungkap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 18 Juli 2023.
Oleh karena itu, pemerintah sejak akhir tahun 2022 telah melakukan akselerasi pendeteksian sehingga saat ini bisa mendeteksi sekitar 720 ribu pengidap dari sebelumnya hanya sekitar 540 ribu. Menkes berharap angka tersebut bisa naik menjadi 90 persen dari estimasi 969 ribu pengidap TBC.
“Sekarang dengan agresivitas dari program pemerintah, naik, yang ketemu atau yang terdeteksi naik menjadi 720 ribu. Kita harapkan sampai 2024 nanti 90 persen dari estimasi yang 969 ribu bisa ketemu atau bisa terdeteksi,” imbuhnya.
Untuk meningkatkan angka deteksi tersebut, Menkes menyebut bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar pihaknya bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Berikutnya, terkait pengobatan, Presiden Jokowi memberikan arahan agar disiapkan karantina khusus berdekatan dengan lokasi di mana tuberkulosis itu terjadi. Selain agar tidak menular ke keluarga pengidap, karantina juga diharapkan bisa menjadikan pasien pengidap TBC disiplin meminum obat karena pengobatan TBC berlangsung dalam waktu enam bulan dengan minimal dua bulan penuh sampai obatnya bereaksi.
“Arahan Bapak Presiden, selama dua bulan ini coba disiapkan karantina khusus, tapi kalau bisa dekat dengan masing-masing lokasi di mana terjadi tuberkulosis ini. Jadi selama dua bulan dia tidak menularkan keluarganya, dimasukkan ke karantina khusus. Saya disuruh kerja sama dengan Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) di bawah koordinasi Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) agar bisa tidak menular, dan diberikan obat, dipastikan dua bulan dia minum obat terus,” jelasnya.
Selanjutnya, terkait vaksinasi, pemerintah saat ini tengah melakukan kajian untuk mendatangkan vaksin TBC baru karena vaksin BCG efektivitasnya dinilai rendah. Menurut Menkes, saat ini Indonesia telah berpartisipasi aktif dengan organisasi dunia dan telah ada tiga potensi vaksin baru yang akan pemerintah datangkan.
“Yang paling dekat adalah vaksin yang ditemukan oleh Glaxosmithkline (GSK), kemudian diambil alih oleh Bill and Melinda Gates Foundation, sekarang sedang dalam proses untuk melakukan clinical trail di Indonesia, bekerja sama Kemenkes dengan UI (Universitas Indonesia), dan Universitas Padjadjaran, dengan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan),” ungkapnya.
“Ada dua lagi kandidat vaksin mRNA yang kita bekerja sama dengan pihak luar negeri supaya bisa—kalau mRNA kan lebih cepat kayak Pfizer dan Moderna. Jadi ada tiga kandidat vaksin TBC baru yang sedang kita kaji penggunaannya,” sambungnya.
Terkait alokasi anggaran, Menkes menyebut bahwa pihaknya juga mendapatkan donasi dari sejumlah pihak seperti dari USAID yang nilainya mencapai US$70 juta untuk program pengentasan TBC. Anggaran tersebut digunakan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh lembaga-lembaga masyarakat untuk membantu mengentaskan TBC.
“Jadi khusus untuk TBC, dari sisi anggaran enggak masalah, selain anggaran pemerintah yang ada, tapi donasinya jauh lebih besar daripada anggaran pemerintah sendiri,” tandasnya. (***)
*(BPMI Setpres)
