Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekspor pada tahun ini akan tetap tumbuh positif meski lebih melambat daripada tahun lalu. Airlangga menuturkan, pemerintah memproyeksikan nilai ekspor naik di 12,8 persen dan nilai impor di 14,9 persen.
Jakarta, goindonesia.co – Nilai perdagangan ekspor Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan nilai ekspor yaitu USD268 miliar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berbagai komoditas utama seperti besi baja, bahan bakar fosil, dan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) berkontribusi dalam peningkatan tersebut.
“Batu bara bisa mengompensasi impor daripada minyak sehingga kita di bidang energi ini positif sebesar hampir 6,8 billion secara year to date, sedangkan iron and steel 29 billion, dan CPO sekitar 30 billion. Sehingga tentu ini menunjukkan bahwa ekspor Indonesia relatif kuat,” ujar Menko Perekonomian dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023.
Sementara itu, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekspor pada tahun ini akan tetap tumbuh positif meski lebih melambat daripada tahun lalu. Airlangga menuturkan, pemerintah memproyeksikan nilai ekspor naik di 12,8 persen dan nilai impor di 14,9 persen.
“Tahun 2022 ekspor kita tumbuh 29,4 persen, impor tumbuh 25,37 persen. Tahun depan (2023) diproyeksikan, karena kita basisnya sudah tinggi, ekspornya naik di 12,8 (persen), impornya 14,9 persen,” tambahnya.
Airlangga menambahkan, dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada jajarannya agar pertumbuhan nilai ekspor yang positif ini juga diikuti dengan peningkatan cadangan devisa. Presiden juga meminta agar Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dapat diperbaiki.
“Saat ini hanya sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang diwajibkan masuk dalam negeri. Nah ini kita akan masukkan juga beberapa sektor termasuk sektor manufaktur,” kata Airlangga. “Kita akan melakukan revisi (PP Nomor 1 Tahun 2019), sehingga tentu kita berharap peningkatan ekspor dan juga surplus neraca perdagangan akan sejalan dengan peningkatan dari cadangan devisa,” lanjutnya.
Terkait negara tujuan ekspor, menurut Airlangga, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) masih menjadi negara dengan pangsa pasar yang tertinggi. Sementara itu, perdagangan antarnegara anggota ASEAN (Intra-ASEAN Trade) juga masih cukup tinggi.
“Ini menjadi potensi bagi Indonesia untuk memperkuat pangsa pasar Indonesia di negara ASEAN dan berketetapan dengan Bapak Presiden memegang keketuaan ASEAN. Jadi ini menjadi prioritas yang diarahkan Bapak Presiden,” imbuhnya.
(BPMI Setpres)
