Foto : Gedung Pertamina (Istimewa)
Jakarta, goindonesia.co – Dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) mengalami kerugian akibat lonjakan harga batu bara dan minyak mentah. Untuk Pertamina, arus kas defisit estimasinya mencapai USD12,98 miliar (Rp191,2 triliun). Selain itu, defisit terjadi karena Pertamina tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) ketika harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan. Pasalnya, harga keekonomian saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang ditetapkan di pasar. Hal tersebut membuat Pertamina menanggung selisih lebar antara kedua harga tersebut.
“Lonjakan harga minyak mentah dunia sepanjang 2022 ini dipastikan sangat berpengaruh pada keuangan Pertamina. Data dan proyeksi keuangan yang disampaikan Pemerintah (Menteri Keuangan) tentu tidak berbeda dengan kondisi yang hadapi Pertamina saat ini,” kata Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), Emma Sri Martini di Jakarta, Sabtu (21/5/22).
Menghadapi tekanan tersebut, lanjutnya, sebagai BUMN Pertamina tetap harus mengemban tugas menyediakan energi untuk masyarakat dengan harga BBM dan LPG di bawah nilai keekonomian. Pemerintah juga telah menetapkan skenario penambahan subsidi atau kompensasi atas selisi harga jual dan biaya produksi BBM dan LPG, untuk itu Pertamina akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah agar berbagai upaya dalam mengatasi tekanan tersebut dapat dilalui dengan baik.
“Kita tentu berharap bahwa pada semester kedua nanti, mudah-mudahan terjadi perbaikan. Kalau saat ini kondisinya masih volatile,” jelasnya.
Dilain kesempatan, menyusul persetujuan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terhadap usulan pemerintah terkait penambahan subsidi energi pada APBN 2022 dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan pada Kamis (19/5), menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut baik dukungan DPR RI terhadap usulan pemerintah melalui Menteri Keuangan terkait penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Persetujuan DPR memastikan bahwa BBM, LPG dan listrik yang disubsidi tidak naik. Ini bukti negara hadir dan terus berupaya keras, karena tidak ingin membebani rakyat di tengah persoalan pangan dan energi global. Kami di Kementerian BUMN bersama Pertamina dan PLN akan fokus dalam menjaga ketersediaan energi dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” kata kata Menteri BUMN, Erick Thohir. (***)
